SELAMA hampir satu dekade, pemerintahan Presiden Joko Widodo yang lalu dan didukung penuh oleh PDI Perjuangan serta koalisinya telah melahirkan berbagai kebijakan dan undang-undang yang dinilai merugikan rakyat, bangsa, dan negara.
Partai-partai yang tergabung dalam koalisi, seperti Gerindra, Golkar, Nasdem, PAN, PPP, dan PKB, turut bertanggung jawab atas lahirnya regulasi yang memperkuat oligarki dan melemahkan demokrasi.
Beberapa produk hukum yang dianggap kontroversial antara lain Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba), Revisi Undang-Undang KPK (yang melemahkan lembaga antikorupsi), Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (yang menggerus hak-hak pekerja) dan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) (yang dinilai sarat kepentingan kelompok tertentu).
Tidak hanya itu, kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) berkali-kali di tengah kondisi ekonomi yang sulit semakin menambah beban rakyat.
Kondisi ini menggambarkan bagaimana kekuasaan yang terlalu besar cenderung korup. Hal ini selaras dengan kutipan terkenal dari Lord Acton:
“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” Kekuasaan yang tidak terkendali selalu membawa potensi penyalahgunaan. Fenomena korupsi yang sistemik dalam pemerintahan Indonesia pun semakin menguat. Seperti yang dikatakan Roma Hurmuji, ”hampir semua pejabat elektoral terlibat dalam praktik korupsi”, yang sering kali dijadikan alat untuk menekan lawan politik.
Kini, konstelasi politik mulai berubah. PDI Perjuangan, yang dahulu menjadi pilar utama pemerintahan Jokowi, kini berseberangan dengan kekuasaan. Namun, pengaruh Jokowi di pemerintahan Prabowo masih cukup kuat. Dalam dinamika politik yang memanas, kasus hukum mulai dimainkan sebagai alat tekanan. Salah satunya adalah penetapan Hasto sebagai tersangka dalam kasus pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku. Langkah ini diduga kuat sebagai bentuk tekanan politik menjelang Kongres PDI Perjuangan tahun ini.
Merasa diserang, PDI Perjuangan tidak tinggal diam. Dengan semangat “Mati Siji, Mati Kabeh - Tiji Tibeh”, partai ini mulai melakukan perlawanan terbuka terhadap Jokowi dan keluarganya. Banyak pihak menduga bahwa PDI Perjuangan memiliki sejumlah kartu truf yang dapat membongkar berbagai kebijakan kontroversial serta dugaan praktik korupsi yang melibatkan lingkaran kekuasaan.
Jika benar ingin melakukan pembongkaran, maka seharusnya dilakukan secara menyeluruh. Seluruh partai politik, anggota DPR, kepala daerah, hingga pemenang Pilpres seharusnya di audit secara transparan (bila perlu dilakukan oleh Auditor Internasional). Hal ini diperlukan agar masyarakat memahami bahwa kerusakan sistemik telah mengakar dalam tubuh pemerintahan dan politik Indonesia.
Indonesia saat ini tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Kerusakan telah menjalar ke seluruh aspek, baik struktural maupun fungsional. Sistem korporatokrasi yang mendominasi pemerintahan telah menciptakan lingkaran setan korupsi, termasuk korupsi kebijakan.
Demokrasi yang berjalan dengan biaya politik tinggi menyebabkan para pemimpin yang terpilih lebih mengutamakan kepentingan oligarki yang mendanai mereka.
Jika Indonesia ingin benar-benar berubah, maka sistem politik demokrasi yang bercampur dengan kapitalisme harus dikaji ulang atau di-Reset Ulang (
Re-start).
Sejarah telah menunjukkan bahwa Islam memiliki sistem pemerintahan dan ekonomi yang dapat menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan. Kini, pertanyaannya adalah: apakah bangsa ini siap untuk melepaskan diri dari cengkeraman oligarki dan membangun sistem yang lebih adil? Waktunya telah tiba untuk perubahan besar.
*Penulis adalah Purnawirawan TNI AL, pemerhati masalah kebangsaan
