Berita

Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR, Senayan, Senin, 24 Februari 2025/RMOL

Politik

Dirjen PHU soal Wacana Kementerian Haji: Kita Belum Sampai Level Itu

SENIN, 24 FEBRUARI 2025 | 20:08 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief belum mengetahui secara pasti arah DPR merevisi UU Penyelenggara Haji dan Umrah (PIHU). 

Hilman mengaku juga belum mengetahui adanya perbincangan adanya Kementerian Haji ke depan. 

"Saya nggak tau itu, belum sampai ada perbincangan sedetail itu ya. Mungkin aspirasi dari berbagai pihak ada, Tapi kita belum. Kalau Kementerian Agama ya tugasnya penyelenggaraan haji saat ini aja. Fokus dulu ke situ,” kata Hilman di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR, Senayan, Senin, 24 Februari 2025.


Ia menambahkan bahwa RUU PIHU ini merupakan inisiatif DPR dan sudah sepekan pihaknya membahas detil penyusunan revisi UU ini agar ke depan pelaksanaannya bisa berjalan lebih baik.

"Ya ini kan RUU sudah disiapkan oleh DPR dan mereka kan sampai saat ini hampir setiap minggu, saya bisa sebulan dua kali tuh RDP ya diundang menyampaikan poin-poin terkait dengan perubahan. Sebelumnya tentang kuota, kemudian tentang visa, tentang penerbangan, tentang layanan di sana dan seterusnya,” jelasnya.

"Jadi itu masih mencari bentuk yang paling ideal, yang bisa menjawab tantangan perubahan di Saudi yang sangat luar biasa transformasinya. Jadi masalah penyelenggaranya nanti siapa itu kan belum masuk ke level itu,” sambung dia.

Hilman juga menjelaskan bahwa saat ini pelaksanaan haji belum berubah, yakni masih di bawah Kementerian Agama.

"Tapi kan yang jelas saat ini Perpres ya, itu sudah ada Perpres tentang Kementerian Agama pelaksana haji dan juga perpres tentang Badan Penyelenggara Haji. itu ada dua-duanya, 152 dan 154. Jadi kalau penyelenggaraan besok ya ke situ dulu. Kalau arah ini ya tergantung perkembangannya,” ungkap Hilman.

Ia kembali menegaskan bahwa belum mengetahui Ditjen Haji bakal dihapus dari Kemenag menyusul adanya wacana pembentukan Kementerian Haji yang sedang digodok DPR saat ini dalam revisi UU Haji dan Umrah.

"Nggak tahu saya. Undang-undangnya kan nanti akan keluar seperti apa. Jadi kita belum sampai level itu,” tutupnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Malaysia Fair 2026 Jadi Ajang Perluasan Pasar Medical Tourism di Indonesia

Jumat, 05 Juni 2026 | 18:12

CFD Rasuna Said Kembali Digelar, Ini Lokasi Parkir dan Rute Transportasi Umumnya

Jumat, 05 Juni 2026 | 18:10

Begini Spek Bangunan SPPG di Daerah 3T yang Dibangun Kementerian PU

Jumat, 05 Juni 2026 | 17:47

Sambut Nanik Deyang, APJI Minta Juknis Dapur MBG Dibenahi

Jumat, 05 Juni 2026 | 17:01

Menteri PU Rampungkan 222 SPPG di Daerah 3T

Jumat, 05 Juni 2026 | 16:48

KPK Panggil Motivator Ary Ginanjar Agustian di Kasus Gratifikasi IUP Kukar

Jumat, 05 Juni 2026 | 16:45

Akulaku Finance Dukung Proses Hukum pada Tindakan Kecurangan

Jumat, 05 Juni 2026 | 16:36

Mubes Kosgoro 1957: Berkas La Ode Beres, Sari Yuliati Belum Bayar Administrasi

Jumat, 05 Juni 2026 | 16:18

Awas Kolesterol Naik! Ini 5 Tips Sehat Mengolah Daging Kurban ala Ahli Gizi UNS

Jumat, 05 Juni 2026 | 15:57

AS Buka Jalur untuk 36 Kapal Bantuan Kemanusiaan di Selat Hormuz

Jumat, 05 Juni 2026 | 15:33

Selengkapnya