Berita

Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR, Senayan, Senin, 24 Februari 2025/RMOL

Politik

Dirjen PHU soal Wacana Kementerian Haji: Kita Belum Sampai Level Itu

SENIN, 24 FEBRUARI 2025 | 20:08 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief belum mengetahui secara pasti arah DPR merevisi UU Penyelenggara Haji dan Umrah (PIHU). 

Hilman mengaku juga belum mengetahui adanya perbincangan adanya Kementerian Haji ke depan. 

"Saya nggak tau itu, belum sampai ada perbincangan sedetail itu ya. Mungkin aspirasi dari berbagai pihak ada, Tapi kita belum. Kalau Kementerian Agama ya tugasnya penyelenggaraan haji saat ini aja. Fokus dulu ke situ,” kata Hilman di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR, Senayan, Senin, 24 Februari 2025.


Ia menambahkan bahwa RUU PIHU ini merupakan inisiatif DPR dan sudah sepekan pihaknya membahas detil penyusunan revisi UU ini agar ke depan pelaksanaannya bisa berjalan lebih baik.

"Ya ini kan RUU sudah disiapkan oleh DPR dan mereka kan sampai saat ini hampir setiap minggu, saya bisa sebulan dua kali tuh RDP ya diundang menyampaikan poin-poin terkait dengan perubahan. Sebelumnya tentang kuota, kemudian tentang visa, tentang penerbangan, tentang layanan di sana dan seterusnya,” jelasnya.

"Jadi itu masih mencari bentuk yang paling ideal, yang bisa menjawab tantangan perubahan di Saudi yang sangat luar biasa transformasinya. Jadi masalah penyelenggaranya nanti siapa itu kan belum masuk ke level itu,” sambung dia.

Hilman juga menjelaskan bahwa saat ini pelaksanaan haji belum berubah, yakni masih di bawah Kementerian Agama.

"Tapi kan yang jelas saat ini Perpres ya, itu sudah ada Perpres tentang Kementerian Agama pelaksana haji dan juga perpres tentang Badan Penyelenggara Haji. itu ada dua-duanya, 152 dan 154. Jadi kalau penyelenggaraan besok ya ke situ dulu. Kalau arah ini ya tergantung perkembangannya,” ungkap Hilman.

Ia kembali menegaskan bahwa belum mengetahui Ditjen Haji bakal dihapus dari Kemenag menyusul adanya wacana pembentukan Kementerian Haji yang sedang digodok DPR saat ini dalam revisi UU Haji dan Umrah.

"Nggak tahu saya. Undang-undangnya kan nanti akan keluar seperti apa. Jadi kita belum sampai level itu,” tutupnya.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya