Komisi VIII DPR Dorong Pembentukan Kementerian Haji

Komisi VIII DPR mendorong pembentukan Kementerian Haji, menyusul adanya usulan pemisahan antara Kementerian Agama dengan Kementerian Haji dan Umrah agar lebih fokus ke depan.
 
"(Opsi) kementerian, (kita) dorongnya kementerian,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Singgih Januratmoko di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR, Senayan, Senin, 24 Februari 2025.

Kendati demikian, politikus Golkar itu menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kementerian baru tersebut. 

Namun ia berharap agar urusan haji dan umrah ini dipegang kementerian sendiri, bukan badan.

"Ya nanti pilihannya ada di Pak Presiden, antara kementerian atau lembaga (badan). Pak Presiden maunya lembaga, (kita) maunya kementerian, kita siap saja,” ucapnya.

Singgih mengatakan jika hanya sebatas lembaga, maka akan kurang kuat regulasinya di daerah, lain halnya jika dijadikan kementerian. 

“Kalau lembaga kan nggak punya di daerah. Jadi kita lebih baiknya sebenarnya kementerian. Sekuat-kuatnya lembaga kan seperti di BPKH. Banyak ya? Iya, tapi nggak bisa, nggak punya di daerah ya. Jadi harusnya sampai punya cabang di daerah,” tutupnya.