Pemerintah Diminta Tempuh Dialog Tanggapi Tagar Indonesia Gelap

Pemerintah seharusnya tidak reaktif dalam menghadapi narasi atau tagar 'Indonesia Gelap' yang akhir-akhir ini banyak dibahas di media sosial.

Bahkan, ada kalangan mahasiswa yang melakukan demonstrasi dengan mengambil tema 'Indonesia Gelap'.

"Satu hal yang saya lihat bahwa para pejabat jangan terlalu reaktif terhadap hal-hal seperti ini," kata Penulis sekaligus Penasihat Taman Bacaan Masyarakat, Maman Suherman kepada redaksi pada Senin, 24 Februari 2025.

Lanjut mantan jurnalis itu, seharusnya aparat pemerintah mengindahkan pernyataan Presiden Prabowo yang terbuka terhadap kritik.

"Kan Pak Prabowo sendiri sangat terbuka dari awal mengatakan siap dikritisi dan lain sebagainya," ungkapnya.

Seharusnya, kritik itu diakomodir melalui diskusi dan dialog yang interaktif dua arah.

"Harusnya justru disambut untuk kemudian diarahkan dialog, bukan kalau Indonesia gelap lu mau kabur ke luar negeri kabur aja, jangan balik dan lain sebagainya ya akan menjadi kayak menyiram minyak ke dalam api malah makin heboh, orang makin emosi," jelas Maman.

Lewat jalan dialog itu, ia yakin pemerintah mengetahui apa yang dimaksud para mahasiswa.

Seperti diketahui bersama, massa BEM SI dan mahasiswa lainnya menggelar aksi 'Indonesia Gelap' di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Kamis, 20 Februari 2025 dan Jumat, 21 Februari 2025.

Dalam aksi ini, BEM SI membawa sembilan poin tuntutan, yakni: Kaji ulang Inpres Nomor 1 Tahun 2025, Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat, Evaluasi besar-Besaran Makan Bergizi Gratis, Tolak Revisi UU Minerba yang bermasalah, Tolak Dwifungsi TNI, Sahkan RUU Perampasan Aset, Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional, Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat dan Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo.