Berita

Ketua Nasional Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia, Agung Nugroho (tengah)/Ist

Politik

Rekan Indonesia Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

SENIN, 24 FEBRUARI 2025 | 17:24 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan dipastikan berdampak terhadap daya beli masyarakat dan kemampuan peserta untuk tetap ikut dalam program ini. 

"Masalah dampak terhadap kemampuan warga ini yang penting untuk dibahas lebih lanjut, mengingat kesehatan adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda," kata Ketua Nasional Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia, Agung Nugroho dalam siaran persnya, Senin 24 Februari 2025.

Menurut Agung, sebagai lembaga jaminan sosial, BPJS Kesehatan memiliki peran vital dalam memberikan akses layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. 


"Kenaikan iuran BPJS Kesehatan berdampak langsung pada daya beli masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah," jelas Agung. 

Ketika pengeluaran untuk iuran meningkat, banyak keluarga terpaksa mengurangi alokasi dana untuk kebutuhan lain seperti makanan, pendidikan, atau transportasi. 

"Ini mengurangi fleksibilitas keuangan mereka, sehingga aktivitas sehari-hari yang dulu normal menjadi beban berat," ungkapnya.

Bagi sebagian peserta, kenaikan ini bahkan bisa mendorong mereka tidak lagi menggunakan BPJS karena merasa terbebani. Akhirnya, mereka memilih cara lain untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, yang mungkin tidak seefektif atau terjamin.

"Situasi ini mencerminkan bahwa dampak ekonomi dari kenaikan iuran BPJS cukup serius dan memerlukan perhatian dari berbagai pihak untuk mencarikan solusi yang berimbang," bebernya.

Masih menurut Agung, ketidakpuasan masyarakat yang berujung pada protes menunjukkan keresahan yang meluas. Tantangan lainnya adalah risiko penurunan partisipasi dan kualitas layanan, yang dapat memengaruhi keberlangsungan sistem kesehatan nasional.

Di sisi lain, tantangan juga dirasakan oleh penyedia layanan kesehatan yang menghadapi beban operasional lebih besar. 

Untuk mengatasi hal ini, solusi seperti subsidi silang, edukasi masyarakat, dan pengelolaan dana yang transparan sangat diperlukan. 

Pemerintah juga memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin stabilitas ekonomi, melindungi kelompok rentan, dan memastikan kualitas layanan tetap terjaga di tengah naiknya iuran.

"Melihat situasi tersebut, Rekan Indonesia dengan tegas menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena akan semakin mencekik kehidupan rakyat kelas menengah ke bawah," pungkas Agung.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

UPDATE

ASEAN di Antara Badai Geopolitik

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:44

Oknum Brimob Bunuh Pelajar Melewati Batas Kemanusiaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:32

Bocoran Gedung Putih, Trump Bakal Serang Iran Senin atau Selasa Depan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:24

Eufemisme Politik Hak Dasar Pendidikan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:22

Pledoi Riva Siahaan Pertanyakan Dasar Perhitungan Kerugian Negara

Minggu, 22 Februari 2026 | 18:58

Muncul Framing Politik di Balik Dinamika PPP Maluku

Minggu, 22 Februari 2026 | 18:22

Bank Mandiri Perkuat UMKM Lewat JuraganXtra

Minggu, 22 Februari 2026 | 17:51

Srikandi Angudi Jemparing

Minggu, 22 Februari 2026 | 17:28

KPK Telusuri Safe House Lain Milik Pejabat Bea Cukai Simpan Barang Haram

Minggu, 22 Februari 2026 | 16:43

Demi Pengakuan, Somaliland Bolehkan AS Akses Pangkalan Militer dan Mineral Kritis

Minggu, 22 Februari 2026 | 16:37

Selengkapnya