Berita

Ketua Nasional Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia, Agung Nugroho (tengah)/Ist

Politik

Rekan Indonesia Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

SENIN, 24 FEBRUARI 2025 | 17:24 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan dipastikan berdampak terhadap daya beli masyarakat dan kemampuan peserta untuk tetap ikut dalam program ini. 

"Masalah dampak terhadap kemampuan warga ini yang penting untuk dibahas lebih lanjut, mengingat kesehatan adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda," kata Ketua Nasional Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia, Agung Nugroho dalam siaran persnya, Senin 24 Februari 2025.

Menurut Agung, sebagai lembaga jaminan sosial, BPJS Kesehatan memiliki peran vital dalam memberikan akses layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. 


"Kenaikan iuran BPJS Kesehatan berdampak langsung pada daya beli masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah," jelas Agung. 

Ketika pengeluaran untuk iuran meningkat, banyak keluarga terpaksa mengurangi alokasi dana untuk kebutuhan lain seperti makanan, pendidikan, atau transportasi. 

"Ini mengurangi fleksibilitas keuangan mereka, sehingga aktivitas sehari-hari yang dulu normal menjadi beban berat," ungkapnya.

Bagi sebagian peserta, kenaikan ini bahkan bisa mendorong mereka tidak lagi menggunakan BPJS karena merasa terbebani. Akhirnya, mereka memilih cara lain untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, yang mungkin tidak seefektif atau terjamin.

"Situasi ini mencerminkan bahwa dampak ekonomi dari kenaikan iuran BPJS cukup serius dan memerlukan perhatian dari berbagai pihak untuk mencarikan solusi yang berimbang," bebernya.

Masih menurut Agung, ketidakpuasan masyarakat yang berujung pada protes menunjukkan keresahan yang meluas. Tantangan lainnya adalah risiko penurunan partisipasi dan kualitas layanan, yang dapat memengaruhi keberlangsungan sistem kesehatan nasional.

Di sisi lain, tantangan juga dirasakan oleh penyedia layanan kesehatan yang menghadapi beban operasional lebih besar. 

Untuk mengatasi hal ini, solusi seperti subsidi silang, edukasi masyarakat, dan pengelolaan dana yang transparan sangat diperlukan. 

Pemerintah juga memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin stabilitas ekonomi, melindungi kelompok rentan, dan memastikan kualitas layanan tetap terjaga di tengah naiknya iuran.

"Melihat situasi tersebut, Rekan Indonesia dengan tegas menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena akan semakin mencekik kehidupan rakyat kelas menengah ke bawah," pungkas Agung.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cerita Zulhas, Numpang Helikopter TNI ke Bogor

Kamis, 17 September 2026 | 21:47

Hari Transportasi Nasional, Momentum Wujudkan Kedaulatan Energi Bersama Program B50

Kamis, 17 September 2026 | 21:17

Ulasan Buku: Sumbangan Filsafat dari Indonesia untuk Dunia yang Kehilangan Makna

Kamis, 17 September 2026 | 21:15

KPK Amankan Dokumen dan Bukti Elektronik dari Penggeledahan di Kementerian ATR/BPN

Kamis, 17 September 2026 | 20:53

Bahlil Pastikan BUK Pengganti SKK Migas Langsung di Bawah Presiden

Kamis, 17 September 2026 | 20:41

Haji Isam Borong 10 Miliar Saham Bayan Resources

Kamis, 17 September 2026 | 20:21

Prabowo Pimpin Sidang Dewan Energi Nasional, Dorong Persiapan Produksi E50

Kamis, 17 September 2026 | 20:04

Ekoteologi PTKIN Raih Penghargaan UI GreenMetric 2026

Kamis, 17 September 2026 | 19:44

Ratusan Karyawan PT HD Arjuna Tuntut Kembali Bekerja

Kamis, 17 September 2026 | 19:44

Bahlil Akui Kasus Korupsi Fahd A Rafiq Musibah bagi Golkar

Kamis, 17 September 2026 | 19:38

Selengkapnya