Berita

Anggota Komisi III DPR Abdullah atau akrab disapa Mas Abduh/Ist

Politik

Komisi III DPR Usul Polri Buat Festival Musik Kritisi Kinerja

SENIN, 24 FEBRUARI 2025 | 12:13 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi III DPR berharap Propam Polri bertindak tegas terhadap terduga pelaku intimidasi kepada anggota band Sukatani. 

Jika tidak, polemik tersebut berpeluang menambah sentimen negatif yaitu kepolisian diduga melindungi anggotanya yang disebut diduga melakukan intimidasi kepada band Sukatani.

Demikian disampaikan Anggota Komisi III DPR Abdullah atau akrab disapa Mas Abduh, dalam keterangan resminya, Senin, 24 Februari 2025.  


“Hal ini akan merugikan Kapolri yang dengan tegas menyatakan, siapa yang mengkritik Polri paling keras, ia adalah sahabat Kapolri,” ujar Mas Abduh.

Di Tengah indeks demokrasi yang menurun, selaku politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mas Abduh mendukung kebebasan berekspresi. Namun ia juga mengingatkan agar anggota polisi tidak reaktif dan represif terkait kritik yang ditujukan kepada kinerja mereka. 

Dalam konteks lagu “bayar, bayar, bayar” Band Sukatani yang mengkritik oknum polisi yang melakukan pelanggaran, itu jauh sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Iwan Fals, Pandji Pragiwaksono, The Brandals, dan band-band lainnya.

“Anggota polisi mesti paham, bahwa kebebasan berekspresi yang disampaikan melalui bermusik adalah hak warga negara yang mesti dilindungi sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, bukan malah sebaliknya," tegasnya.

Di sisi lain, Mas Abduh menyebut bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pernah merespons kritik dengan santai dan menggembirakan. Beberapa waktu lalu Polri pernah menyelenggarakan lomba Stand up Comedy dan mural untuk mengkritisi kinerja kepolisian.

“Dari situ, saya mengusulkan agar Polri juga dapat membuat festival musik yang isinya mengkritisi kinerja kepolisian,” ujarnya.

Diberitakan Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL sebelumnya, Divisi Profesi dan Pengamanan Polri akan memeriksa anggota Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jawa Tengah, terkait klarifikasi dari personel band Sukatani yang menciptakan lagu berjudul 'Bayar Bayar Bayar' yang diduga menyinggung institusi Polri.

Melalui akun X Divpropam mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan profesionalisme dalam penanganan kasus tersebut.

"Biropaminal Divpropam telah melakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditressiber Polda Jateng guna mengklarifikasi permasalahan tersebut. Langkah ini diambil untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam tubuh Polri," demikian pernyataan resmi yang disampaikan Propam Polri melalui akun X Divpropam, dikutip Sabtu, 22 Februari 2025.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

OASE III PTKIN 2026: UIN Sunan Kalijaga Raih Juara Umum

Sabtu, 07 November 2026 | 08:19

Wall Street Rebound, Nasdaq Masih Babak Belur

Sabtu, 07 November 2026 | 08:05

Luruskan Tudingan Rekayasa, Muhammad Munawar: Proses Etik Dasaad Dilakukan secara Kelembagaan

Sabtu, 07 November 2026 | 07:38

Siapa Stephen Miller, Orang Kepercayaan Trump yang Jadi Kepala Staf Gedung Putih?

Sabtu, 07 November 2026 | 07:28

Gejolak Politik AS dan Krisis Prancis Tekan Pasar Saham Eropa

Sabtu, 07 November 2026 | 07:10

Ahmad Doli Kurnia dan Masa Depan Golkar

Sabtu, 07 November 2026 | 06:50

Penyadapan Presiden Bukan Pengalihan Isu, Tapi Operasi Terorganisir

Sabtu, 07 November 2026 | 06:25

Palestina dan Percaturan Imperium Global

Sabtu, 07 November 2026 | 05:59

Penyadapan Prabowo Ancaman Serius terhadap Negara

Sabtu, 07 November 2026 | 05:41

Kasus Listyo Sigit Momentum Evaluasi Sistem Keamanan Nasional

Sabtu, 07 November 2026 | 05:18

Selengkapnya