Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Tingkatkan Ketahanan Pangan, Tiongkok Kebut Upaya Revolusi Pertanian

SENIN, 24 FEBRUARI 2025 | 12:43 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Tiongkok berencana memperdalam reformasi pedesaan sebagai bagian dari upaya untuk merevitalisasi sektor pertanian dan memperkuat ketahanan pangan.

Dalam cetak biru kebijakan tahunan yang dikenal sebagai "No. 1 central document", Dewan Negara Tiongkok menguraikan rencana untuk meningkatkan sistem penghargaan dan subsidi bagi daerah penghasil biji-bijian utama. 

Tiongkok berencana mempromosikan industrialisasi budidaya bioteknologi, termasuk pengembangan alat pengeditan gen dan varietas baru gandum, jagung, kedelai, dan rapeseed. 


Dikutip dari Xinhua, Senin 24 Februari 2025, fokus kebijakan ini adalah mencapai swasembada dan stabilitas pasokan untuk mengantisipasi potensi gangguan perdagangan pertanian dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Kanada.

Meskipun Tiongkok telah menyetujui penanaman kedelai, gandum, dan jagung hasil rekayasa genetika, implementasinya masih terbatas dan diawasi ketat. 

Selain itu, Tiongkok juga akan memantau dan mengatur kapasitas produksi babi serta mendukung industri sapi potong dan sapi perah. Pemerintah juga mendorong lembaga keuangan untuk meningkatkan pendanaan guna revitalisasi pedesaan. 

Tiongkok telah membangun sekitar 66,7 juta hektar lahan pertanian berstandar tinggi pada akhir tahun 2024, dengan jaringan irigasi yang membentang sepanjang 10 juta kilometer, jarak yang setara dengan mengelilingi ekuator Bumi sebanyak 250 kali. 

Produksi biji-bijian raksasa ekonomi itu mencapai rekor tertinggi 706,5 juta metrik ton tahun lalu, naik 1,6 persen dari tahun 2023.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya