Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Tingkatkan Ketahanan Pangan, Tiongkok Kebut Upaya Revolusi Pertanian

SENIN, 24 FEBRUARI 2025 | 12:43 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Tiongkok berencana memperdalam reformasi pedesaan sebagai bagian dari upaya untuk merevitalisasi sektor pertanian dan memperkuat ketahanan pangan.

Dalam cetak biru kebijakan tahunan yang dikenal sebagai "No. 1 central document", Dewan Negara Tiongkok menguraikan rencana untuk meningkatkan sistem penghargaan dan subsidi bagi daerah penghasil biji-bijian utama. 

Tiongkok berencana mempromosikan industrialisasi budidaya bioteknologi, termasuk pengembangan alat pengeditan gen dan varietas baru gandum, jagung, kedelai, dan rapeseed. 


Dikutip dari Xinhua, Senin 24 Februari 2025, fokus kebijakan ini adalah mencapai swasembada dan stabilitas pasokan untuk mengantisipasi potensi gangguan perdagangan pertanian dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Kanada.

Meskipun Tiongkok telah menyetujui penanaman kedelai, gandum, dan jagung hasil rekayasa genetika, implementasinya masih terbatas dan diawasi ketat. 

Selain itu, Tiongkok juga akan memantau dan mengatur kapasitas produksi babi serta mendukung industri sapi potong dan sapi perah. Pemerintah juga mendorong lembaga keuangan untuk meningkatkan pendanaan guna revitalisasi pedesaan. 

Tiongkok telah membangun sekitar 66,7 juta hektar lahan pertanian berstandar tinggi pada akhir tahun 2024, dengan jaringan irigasi yang membentang sepanjang 10 juta kilometer, jarak yang setara dengan mengelilingi ekuator Bumi sebanyak 250 kali. 

Produksi biji-bijian raksasa ekonomi itu mencapai rekor tertinggi 706,5 juta metrik ton tahun lalu, naik 1,6 persen dari tahun 2023.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya