Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Tingkatkan Ketahanan Pangan, Tiongkok Kebut Upaya Revolusi Pertanian

SENIN, 24 FEBRUARI 2025 | 12:43 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Tiongkok berencana memperdalam reformasi pedesaan sebagai bagian dari upaya untuk merevitalisasi sektor pertanian dan memperkuat ketahanan pangan.

Dalam cetak biru kebijakan tahunan yang dikenal sebagai "No. 1 central document", Dewan Negara Tiongkok menguraikan rencana untuk meningkatkan sistem penghargaan dan subsidi bagi daerah penghasil biji-bijian utama. 

Tiongkok berencana mempromosikan industrialisasi budidaya bioteknologi, termasuk pengembangan alat pengeditan gen dan varietas baru gandum, jagung, kedelai, dan rapeseed. 


Dikutip dari Xinhua, Senin 24 Februari 2025, fokus kebijakan ini adalah mencapai swasembada dan stabilitas pasokan untuk mengantisipasi potensi gangguan perdagangan pertanian dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Kanada.

Meskipun Tiongkok telah menyetujui penanaman kedelai, gandum, dan jagung hasil rekayasa genetika, implementasinya masih terbatas dan diawasi ketat. 

Selain itu, Tiongkok juga akan memantau dan mengatur kapasitas produksi babi serta mendukung industri sapi potong dan sapi perah. Pemerintah juga mendorong lembaga keuangan untuk meningkatkan pendanaan guna revitalisasi pedesaan. 

Tiongkok telah membangun sekitar 66,7 juta hektar lahan pertanian berstandar tinggi pada akhir tahun 2024, dengan jaringan irigasi yang membentang sepanjang 10 juta kilometer, jarak yang setara dengan mengelilingi ekuator Bumi sebanyak 250 kali. 

Produksi biji-bijian raksasa ekonomi itu mencapai rekor tertinggi 706,5 juta metrik ton tahun lalu, naik 1,6 persen dari tahun 2023.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya