Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Salah Pilih Nahkoda Danantara Bisa Picu Pelemahan Rupiah dan IHSG

SABTU, 22 FEBRUARI 2025 | 17:32 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menjelang peluncuran resmi Danantara pada 24 Februari 2025, spekulasi mengenai sosok yang akan mengisi posisi kepala serta jajaran direksi holding investasi ini terus berkembang.

Kepala Center of Industry, Trade, and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, menegaskan pentingnya menunjuk figur profesional yang independen dari kepentingan politik untuk memimpin Danantara. 

Menurutnya, jika posisi strategis ini diisi oleh birokrat atau individu yang memiliki afiliasi politik tanpa kompetensi yang memadai, kredibilitas lembaga akan dipertaruhkan.


Andry memperingatkan bahwa keputusan yang keliru dalam pemilihan pimpinan Danantara dapat memicu capital outflow dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan arus keluar dana asing dari pasar Surat Berharga Negara (SBN). 

“(Kondisi ini) semakin memperkecil kepemilikan asing pada instrumen investasi ini,” kata Andry dalam keterangan resmi Sabtu 22 Februari 2025.

Selain itu, tujuh perusahaan BUMN yang berada di bawah Danantara dan telah melantai di bursa diperkirakan akan mengalami koreksi saham yang cukup dalam setelah pengumuman jajaran pimpinan. 

“Saham bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan menjadi yang paling terdampak,” tuturnya.

Selanjutnya, sentimen tersebut juga akan membuat nilai tukar rupiah terhadap Dolar kian tertekan menuju Rp16.500, bahkan akan terus melemah hingga akhir tahun.

Menurut Andry, kondisi ini akan semakin menyulitkan Danantara dalam mendapatkan pendanaan serta kepercayaan investor asing di masa mendatang.

Ia pun menegaskan bahwa pemimpin Danantara harus sosok yang berpengalaman dalam pengelolaan dana investasi serta memiliki rekam jejak dalam mengelola bisnis korporasi.

“Saya melihat bahwa jika mereka yang mengelola ini justru punya afiliasi politik, merupakan keluarga dari pejabat publik, pimpinan kementerian saat ini, maka sudah dipastikan bahwa moral hazard terjadi dan akuntabilitas badan ini akan semakin dipertanyakan”, pungkasnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

VFive Group Salurkan Zakat Usaha Lebih dari Rp10 Miliar

Minggu, 18 Januari 2026 | 19:48

Parpol Ditantang Buat Komitmen Nasional Anti-Politik Uang

Minggu, 18 Januari 2026 | 19:32

Black Box Pesawat ATR 42-500 Ditemukan!

Minggu, 18 Januari 2026 | 18:55

KPK Masih Kuliti Dugaan Rasuah BPKH

Minggu, 18 Januari 2026 | 18:24

Denny JA Ungkap Akar Etika Kerja dan Kejujuran Swiss dari Reformasi Zurich

Minggu, 18 Januari 2026 | 18:20

Potongan Bangkai Pesawat ATR 400

Minggu, 18 Januari 2026 | 17:53

Haji Suryo Bangun Masjid di Tanah Kelahiran

Minggu, 18 Januari 2026 | 17:32

Lawatan LN Perdana 2026, Prabowo Sambangi Inggris dan Swiss

Minggu, 18 Januari 2026 | 17:15

Kebijakan Paket Ekonomi Lanjut Prioritaskan UMKM dan Lapangan Kerja

Minggu, 18 Januari 2026 | 16:56

Prabowo Jadi Saksi Nikah Sespri Agung Surahman, Jokowi Ikut Hadir

Minggu, 18 Januari 2026 | 16:55

Selengkapnya