Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Salah Pilih Nahkoda Danantara Bisa Picu Pelemahan Rupiah dan IHSG

SABTU, 22 FEBRUARI 2025 | 17:32 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menjelang peluncuran resmi Danantara pada 24 Februari 2025, spekulasi mengenai sosok yang akan mengisi posisi kepala serta jajaran direksi holding investasi ini terus berkembang.

Kepala Center of Industry, Trade, and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, menegaskan pentingnya menunjuk figur profesional yang independen dari kepentingan politik untuk memimpin Danantara. 

Menurutnya, jika posisi strategis ini diisi oleh birokrat atau individu yang memiliki afiliasi politik tanpa kompetensi yang memadai, kredibilitas lembaga akan dipertaruhkan.


Andry memperingatkan bahwa keputusan yang keliru dalam pemilihan pimpinan Danantara dapat memicu capital outflow dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan arus keluar dana asing dari pasar Surat Berharga Negara (SBN). 

“(Kondisi ini) semakin memperkecil kepemilikan asing pada instrumen investasi ini,” kata Andry dalam keterangan resmi Sabtu 22 Februari 2025.

Selain itu, tujuh perusahaan BUMN yang berada di bawah Danantara dan telah melantai di bursa diperkirakan akan mengalami koreksi saham yang cukup dalam setelah pengumuman jajaran pimpinan. 

“Saham bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan menjadi yang paling terdampak,” tuturnya.

Selanjutnya, sentimen tersebut juga akan membuat nilai tukar rupiah terhadap Dolar kian tertekan menuju Rp16.500, bahkan akan terus melemah hingga akhir tahun.

Menurut Andry, kondisi ini akan semakin menyulitkan Danantara dalam mendapatkan pendanaan serta kepercayaan investor asing di masa mendatang.

Ia pun menegaskan bahwa pemimpin Danantara harus sosok yang berpengalaman dalam pengelolaan dana investasi serta memiliki rekam jejak dalam mengelola bisnis korporasi.

“Saya melihat bahwa jika mereka yang mengelola ini justru punya afiliasi politik, merupakan keluarga dari pejabat publik, pimpinan kementerian saat ini, maka sudah dipastikan bahwa moral hazard terjadi dan akuntabilitas badan ini akan semakin dipertanyakan”, pungkasnya.

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

UPDATE

Direktur Namarin Bongkar Deretan Kekecewaan Iran terhadap Indonesia

Jumat, 27 Maret 2026 | 17:58

Malaysia Lolos Selat Hormuz, Indonesia Masih Tahap Lobi

Jumat, 27 Maret 2026 | 17:56

Pemerintah Harus Siapkan Langkah Terukur Antisipasi Krisis Pangan

Jumat, 27 Maret 2026 | 17:26

Doa di KM 50, PUI Singgung Dugaan Pengaburan Fakta

Jumat, 27 Maret 2026 | 17:24

Perintah Trump Lumpuhkan Listrik Iran adalah Kejahatan Perang

Jumat, 27 Maret 2026 | 17:11

Pemulihan Pascabencana di Sumut Masih Tahap Perencanaan

Jumat, 27 Maret 2026 | 16:43

Perbakin DKI-Jabar-Banten Gelar Kejuaraan Menembak Multi Event 2026

Jumat, 27 Maret 2026 | 16:23

Awalil Rizky Wanti-wanti Dampak Lonjakan Energi Global terhadap RI

Jumat, 27 Maret 2026 | 16:14

Wali Kota Pendudukan Kiryat Shmona Murka ke Netanyahu Cs

Jumat, 27 Maret 2026 | 16:11

Optimisme Purbaya Harus Dibarengi Kinerja Nyata

Jumat, 27 Maret 2026 | 15:48

Selengkapnya