Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Salah Pilih Nahkoda Danantara Bisa Picu Pelemahan Rupiah dan IHSG

SABTU, 22 FEBRUARI 2025 | 17:32 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menjelang peluncuran resmi Danantara pada 24 Februari 2025, spekulasi mengenai sosok yang akan mengisi posisi kepala serta jajaran direksi holding investasi ini terus berkembang.

Kepala Center of Industry, Trade, and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, menegaskan pentingnya menunjuk figur profesional yang independen dari kepentingan politik untuk memimpin Danantara. 

Menurutnya, jika posisi strategis ini diisi oleh birokrat atau individu yang memiliki afiliasi politik tanpa kompetensi yang memadai, kredibilitas lembaga akan dipertaruhkan.


Andry memperingatkan bahwa keputusan yang keliru dalam pemilihan pimpinan Danantara dapat memicu capital outflow dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan arus keluar dana asing dari pasar Surat Berharga Negara (SBN). 

“(Kondisi ini) semakin memperkecil kepemilikan asing pada instrumen investasi ini,” kata Andry dalam keterangan resmi Sabtu 22 Februari 2025.

Selain itu, tujuh perusahaan BUMN yang berada di bawah Danantara dan telah melantai di bursa diperkirakan akan mengalami koreksi saham yang cukup dalam setelah pengumuman jajaran pimpinan. 

“Saham bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan menjadi yang paling terdampak,” tuturnya.

Selanjutnya, sentimen tersebut juga akan membuat nilai tukar rupiah terhadap Dolar kian tertekan menuju Rp16.500, bahkan akan terus melemah hingga akhir tahun.

Menurut Andry, kondisi ini akan semakin menyulitkan Danantara dalam mendapatkan pendanaan serta kepercayaan investor asing di masa mendatang.

Ia pun menegaskan bahwa pemimpin Danantara harus sosok yang berpengalaman dalam pengelolaan dana investasi serta memiliki rekam jejak dalam mengelola bisnis korporasi.

“Saya melihat bahwa jika mereka yang mengelola ini justru punya afiliasi politik, merupakan keluarga dari pejabat publik, pimpinan kementerian saat ini, maka sudah dipastikan bahwa moral hazard terjadi dan akuntabilitas badan ini akan semakin dipertanyakan”, pungkasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

UPDATE

Bareskrim Gerebek 9 Lokasi Rawan Narkoba di Sumut, Puluhan Pengedar dan Pemakai Diamankan

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:28

Pasar Serdang Kemayoran Segera Direvitalisasi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:15

Hadiah Bibit Korupsi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:01

Aparat Usut Dugaan Investasi Emas Bodong Rp25 Miliar yang Seret Sejumlah Artis

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:55

Putusan MK soal Gibran Bergulir ke Ranah Politik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:39

Karhutla Belum Tuntas, Pemerintah Kaji Langkah Penanganan Terbaik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:34

Kemenhub Catat 1.673 Penerbangan Terdampak Karhutla: 907 Batal

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:17

Radja Nainggolan Ungkap Penyesalan Besar Belum Pernah Bela Timnas Indonesia

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Trump Pertimbangkan Bantu Arab Saudi Perangi Houthi

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:48

Selengkapnya