Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Salah Pilih Nahkoda Danantara Bisa Picu Pelemahan Rupiah dan IHSG

SABTU, 22 FEBRUARI 2025 | 17:32 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menjelang peluncuran resmi Danantara pada 24 Februari 2025, spekulasi mengenai sosok yang akan mengisi posisi kepala serta jajaran direksi holding investasi ini terus berkembang.

Kepala Center of Industry, Trade, and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, menegaskan pentingnya menunjuk figur profesional yang independen dari kepentingan politik untuk memimpin Danantara. 

Menurutnya, jika posisi strategis ini diisi oleh birokrat atau individu yang memiliki afiliasi politik tanpa kompetensi yang memadai, kredibilitas lembaga akan dipertaruhkan.


Andry memperingatkan bahwa keputusan yang keliru dalam pemilihan pimpinan Danantara dapat memicu capital outflow dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan arus keluar dana asing dari pasar Surat Berharga Negara (SBN). 

“(Kondisi ini) semakin memperkecil kepemilikan asing pada instrumen investasi ini,” kata Andry dalam keterangan resmi Sabtu 22 Februari 2025.

Selain itu, tujuh perusahaan BUMN yang berada di bawah Danantara dan telah melantai di bursa diperkirakan akan mengalami koreksi saham yang cukup dalam setelah pengumuman jajaran pimpinan. 

“Saham bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan menjadi yang paling terdampak,” tuturnya.

Selanjutnya, sentimen tersebut juga akan membuat nilai tukar rupiah terhadap Dolar kian tertekan menuju Rp16.500, bahkan akan terus melemah hingga akhir tahun.

Menurut Andry, kondisi ini akan semakin menyulitkan Danantara dalam mendapatkan pendanaan serta kepercayaan investor asing di masa mendatang.

Ia pun menegaskan bahwa pemimpin Danantara harus sosok yang berpengalaman dalam pengelolaan dana investasi serta memiliki rekam jejak dalam mengelola bisnis korporasi.

“Saya melihat bahwa jika mereka yang mengelola ini justru punya afiliasi politik, merupakan keluarga dari pejabat publik, pimpinan kementerian saat ini, maka sudah dipastikan bahwa moral hazard terjadi dan akuntabilitas badan ini akan semakin dipertanyakan”, pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Giliran ASN dan Pejabat Bea Cukai Diperiksa KPK

Rabu, 19 Agustus 2026 | 12:56

Usulan ATM MBG Bakal Dibahas di Komisi IX DPR

Rabu, 19 Agustus 2026 | 10:40

UPDATE

8.620 Hektare Lahan Kalsel Terbakar, Pemadaman Terganjal Krisis Air

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:24

BRImo Taiwan Manjakan Diaspora dan PMI Kelola Keuangan

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:15

Temuan Bibit Sawit Bongkar Motif Karhutla Bukan Semata karena El Nino

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:52

ISPA dan Rabies Mulai Mengancam Ribuan Pengungsi Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:39

Tolak Demo Berbau Provokasi di DPR, Jaga Jakarta!

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:23

Magang Pengurus KDKMP Replikasi Model Bisnis Berbasis Potensi Desa

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:12

Masa Iddah Politik Calon Ketum PBNU: Bolehkah Perkum Menambah Syarat?

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:06

Menuju Muktamar NU, Nahdliyin Berharap Sejarah 2015 Tak Terulang

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:31

Gebu Minang-Hanura Terbangkan 3,6 Ton Rendang Buat Korban Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:28

Obligasi Sosial Berkelanjutan BRI Raih IDX Channel Anugerah ESG 2026

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:16

Selengkapnya