Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Salah Pilih Nahkoda Danantara Bisa Picu Pelemahan Rupiah dan IHSG

SABTU, 22 FEBRUARI 2025 | 17:32 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menjelang peluncuran resmi Danantara pada 24 Februari 2025, spekulasi mengenai sosok yang akan mengisi posisi kepala serta jajaran direksi holding investasi ini terus berkembang.

Kepala Center of Industry, Trade, and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, menegaskan pentingnya menunjuk figur profesional yang independen dari kepentingan politik untuk memimpin Danantara. 

Menurutnya, jika posisi strategis ini diisi oleh birokrat atau individu yang memiliki afiliasi politik tanpa kompetensi yang memadai, kredibilitas lembaga akan dipertaruhkan.


Andry memperingatkan bahwa keputusan yang keliru dalam pemilihan pimpinan Danantara dapat memicu capital outflow dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan arus keluar dana asing dari pasar Surat Berharga Negara (SBN). 

“(Kondisi ini) semakin memperkecil kepemilikan asing pada instrumen investasi ini,” kata Andry dalam keterangan resmi Sabtu 22 Februari 2025.

Selain itu, tujuh perusahaan BUMN yang berada di bawah Danantara dan telah melantai di bursa diperkirakan akan mengalami koreksi saham yang cukup dalam setelah pengumuman jajaran pimpinan. 

“Saham bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan menjadi yang paling terdampak,” tuturnya.

Selanjutnya, sentimen tersebut juga akan membuat nilai tukar rupiah terhadap Dolar kian tertekan menuju Rp16.500, bahkan akan terus melemah hingga akhir tahun.

Menurut Andry, kondisi ini akan semakin menyulitkan Danantara dalam mendapatkan pendanaan serta kepercayaan investor asing di masa mendatang.

Ia pun menegaskan bahwa pemimpin Danantara harus sosok yang berpengalaman dalam pengelolaan dana investasi serta memiliki rekam jejak dalam mengelola bisnis korporasi.

“Saya melihat bahwa jika mereka yang mengelola ini justru punya afiliasi politik, merupakan keluarga dari pejabat publik, pimpinan kementerian saat ini, maka sudah dipastikan bahwa moral hazard terjadi dan akuntabilitas badan ini akan semakin dipertanyakan”, pungkasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

ISIS Mengaku Dalangi Serangan Bom Bunuh Diri di Masjid Syiah Pakistan

Minggu, 08 Februari 2026 | 16:06

BNI Gelar Aksi Bersih Pantai dan Edukasi Kelola Sampah di Bali

Minggu, 08 Februari 2026 | 15:36

Miliki Lahan di Makkah, Prabowo Optimistis Turunkan Biaya Haji

Minggu, 08 Februari 2026 | 15:16

Dukungan Parpol ke Prabowo Dua Periode Munculkan Teka-teki Cawapres

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:52

KPK Telusuri Kongkalikong Sidang Perdata Perusahaan Milik Kemenkeu Vs Masyarakat di PN Depok

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:42

RI Harus Tarik Diri Jika BoP Tak Jamin Keadilan Palestina

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:32

Kehadiran Prabowo di Harlah NU Bawa Pesan Ulama-Umara Bersatu

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:50

Forum Perdana Board of Peace akan Berlangsung di Washington pada 19 Februari

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:31

Prabowo Tegaskan Pemimpin Wajib Tinggalkan Dendam dan Kebencian

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:17

KPK Gali Dugaan Korupsi Dana Konsinyasi di PN Depok

Minggu, 08 Februari 2026 | 12:28

Selengkapnya