Jenderal CQ Brown bersama dengan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth/AFP
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melakukan langkah yang cukup mengejutkan dengan memecat Kepala Staf Gabungan Charles CQ Brown bersama dengan lima perwira tinggi militer lainnya.
Langkah yang diumumkan Trump melalui media sosial Truth pada Jumat, 21 Februari 2025 tersebut menjadi bagian dari perombakan besar di kepemimpinan militer AS.
"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Jenderal Charles 'CQ' Brown atas lebih dari 40 tahun pengabdiannya bagi negara kita, termasuk sebagai Ketua Kepala Staf Gabungan saat ini," tulis Trump seperti dikutip dari BBC, Sabtu 22 Februari 2025.
Jenderal Brown, yang merupakan perwira kulit hitam kedua dalam sejarah AS yang memegang jabatan tersebut, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara. Masa jabatannya sebagai Ketua Kepala Staf Gabungan seharusnya berlangsung hingga September 2027.
Selain Brown, Trump juga memberhentikan Kepala Operasi Angkatan Laut, Laksamana Lisa Franchetti, yang merupakan wanita pertama yang memimpin cabang militer tersebut, serta Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, Jenderal Jim Slife.
Sebagai pengganti Brown, Trump mengumumkan pencalonan Letnan Jenderal (Purn.) Dan "Razin" Caine, seorang pilot F-16 dengan pengalaman tempur di Irak dan penugasan operasi khusus.
Namun, Caine tidak memiliki beberapa prasyarat tradisional untuk posisi tersebut, seperti pernah menjabat sebagai wakil ketua, komandan komando tempur, atau kepala layanan. Penunjukannya memerlukan pengecualian presiden untuk persyaratan tersebut.
Menteri Pertahanan, Pete Hegseth, yang sebelumnya skeptis terhadap Brown, mendukung keputusan ini.
Hegseth telah mengkritik inisiatif keberagaman, kesetaraan, dan inklusi dalam militer, dan berencana menghapus program-program tersebut. Dalam bukunya tahun 2024, Hegseth mempertanyakan apakah Brown mendapatkan posisinya karena keterampilan atau warna kulitnya.
Perombakan di Departemen Pertahanan AS merupakan bagian dari agenda yang lebih luas di Pentagon, termasuk pemutusan hubungan kerja terhadap 5.400 staf sipil dan revisi anggaran besar-besaran, sejalan dengan kebijakan "America First" yang diusung Trump.
