Kementerian Keuangan mendukung program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau rumah subsidi dengan berencana menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) perumahan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, penerbitan SBN Perumahan ini bagian dari sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna mengatasi backlog perumahan yang mencapai 9,9 juta unit.
Ia juga menyampaikan bahwa skema penerbitan SBN Perumahan itu sebetulnya dari sisi mekanisme merupakan sebatas modifikasi dari program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan ditingkatkan volumenya.
"Sebetulnya mekanisme modifikasi dari FLPP yang akan di skill up atau akan ditingkatkan volumenya," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantornya dikutip Sabtu 22 Februari 2025.
Kebijakan baru ini merupakan tambahan dari berbagai kebijakan lain yang telah digelontorkan pemerintah melalui APBN untuk mendukung pembangunan perumahan di tanah air.
Kemenkeu juga terus bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk memperkuat pembiayaan sektor perumahan melalui fasilitas kredit berbasis Giro Wajib Minimum (GWM).
"Jadi dengan ini, kita berharap akan meningkatkan lebih banyak lagi kemampuan untuk dari sisi demand masyarakat yang mau membeli rumah dengan fasilitas ataupun yang komersial," jelasnya.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebutkan bahwa pihaknya akan membeli SBN dari pasar sekunder sebagai bentuk dukungan pendanaan di program perumahan Presiden Prabowo.
“Dukungan juga pendanaan dari BI adalah melalui pembelian SBN dari pasar sekunder, kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari ex-covid, tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan,” ungkap Perry.
Dalam mendukung program 3 juta rumah ini BI juga memberikan tambahan insentif likuiditas kepada perbankan sebesar Rp80 triliun.
“Tambahan insentif likuiditas untuk bank-bank menyalurkan kredit ke sektor perumahan itu hingga Rp80 triliun,” ungkapnya.
