Berita

Ilustrasi: Presiden Prabowo Subianto menyalami kepala daerah terpilih di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis, 20 Februari 2025/RMOL

Politik

Kepala Daerah Terpilih PDIP Sudah Petugas Rakyat, Harusnya Ikut Retret

JUMAT, 21 FEBRUARI 2025 | 17:09 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melarang kader yang terpilih sebagai kepala daerah hasil Pemilihan Serentak 2024 mengikuti retret dianggap tidak etis. 

Ketua Bidang Politik dan Demokrasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Bambang Irawan menilai, instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang melarang kepala daerah tidak demokratis. 

Sebab menurutnya, dalam konteks negara demokrasi tentunya kader partai yang ditugaskan saat proses demokrasi Pilkada Serentak 2024 yang lalu. Hal itu dinyatakan terpilih dan telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, seharusnya bukan lagi sebagai petugas partai. 


"Maka dengan sendirinya kepala daerah tersebut bertransformasi menjadi petugas rakyat, karena kepala daerah itu dipilih oleh mandat rakyat," kata Bambang dalam keterangan tertulis kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Jumat, 21 Februari 2025.

Akan tetapi, lanjut Bambang, meskipun sudah beralih sebagai petugas rakyat, kepala daerah yang telah dilantik tidak serta merta lepas dari partai yang mengusungnya saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah. 

"Kecuali kepala daerah melalui proses pendaftaran jalur independen maka ia tidak mengenal istilah petugas partai. Tapi tentunya, mengenai edaran surat instruksi dari PDIP melarang kepala daerahnya mengikuti retret di Magelang sangat kita sayangkan," tuturnya.

Bambang memandang, seharusnya PDIP bisa memposisikan istilah petugas partai dan petugas rakyat. 

Apalagi, dia menilai retret sebagai sebuah gagasan baru dari Pemerintahan Presiden Prabowo untuk memberikan tambahan pembekalan wawasan kebangsaan, dan komitmen kebersamaan dalam membangun tatanan Negara ini dari pusat sampai penjuru daerah.

"Retret ini memang role model baru pemerintahan pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, tentunya kita melihat ada baiknya retret ini. Adakala kepala daerah yang telah dilantik tidak memiliki latar belakang organisasi atau aktivis mahasiswa, tentu bagi mereka sangat penting diikuti," ucapnya. 

"Karena di sana kita lihat ada pembekalan dengan berbagai wawasan keilmuan berbeda. Kalau seperti kita anak organisasi ini tentu hal semacam retret sudah biasa, dan tetap dijaga menjadi sebagai tradisi keberlangsungan kembang tumbuh wawasan-wawasan kebangsaan," tutup Bambang.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Lagi Sakit, Jangan Biarkan Jokowi Terus-terusan Temui Fans

Senin, 12 Januari 2026 | 04:13

Eggi-Damai Dicurigai Bohong soal Bawa Misi TPUA saat Jumpa Jokowi

Senin, 12 Januari 2026 | 04:08

Membongkar Praktik Manipulasi Pegawai Pajak

Senin, 12 Januari 2026 | 03:38

Jokowi Bermanuver Pecah Belah Perjuangan Bongkar Kasus Ijazah

Senin, 12 Januari 2026 | 03:08

Kata Yaqut, Korupsi Adalah Musuh Bersama

Senin, 12 Januari 2026 | 03:04

Sindiran Telak Dokter Tifa Usai Eggi-Damai Datangi Jokowi

Senin, 12 Januari 2026 | 02:35

Jokowi Masih Meninggalkan Jejak Buruk setelah Lengser

Senin, 12 Januari 2026 | 02:15

PDIP Gelar Bimtek DPRD se-Indonesia di Ancol

Senin, 12 Januari 2026 | 02:13

RFCC Complex Perkuat Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 01:37

Awalnya Pertemuan Eggi-Damai dengan Jokowi Diagendakan Rahasia

Senin, 12 Januari 2026 | 01:16

Selengkapnya