Berita

Ilustrasi/RMOL

Politik

Tanggapi Hasto, Jokowi Tantang KPK Periksa Dirinya dan Keluarga

JUMAT, 21 FEBRUARI 2025 | 13:55 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara merespons pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dirinya dan keluarga. 

Mantan Walikota Solo itu dengan santai menjawab dan mempersilakan lembaga antirasuah tersebut untuk melakukan pemeriksaan apabila ditemukan fakta dan bukti hukum.

"Ya kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum ya silahkan," kata Jokowi kepada wartawan di kediamannya, Banjarsari, Solo pada Jumat siang, 21 Februari 2025. 


Menurut Ayah Gibran Rakabuming Raka ini, pernyataan agar keluarganya diperiksa sudah sering muncul. Dia pun enggan mengulanginya. 

Oleh karena itu, Jokowi pun mempersilakan untuk dilakukan pemeriksaan apabila KPK punya bukti kuat.

“Ya sudah sering kan pernyataan seperti itu, masak saya ulang-ulang terus. Kalau ada bukti hukum, ada fakta hukum ya silahkan,” tantang Jokowi.

Diberitakan Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menegakkan hukum tanpa terkecuali, termasuk memeriksa keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo.

Pernyataan itu disampaikan langsung Hasto saat hendak digiring menuju mobil tahanan yang akan membawanya ke Rutan KPK.

"Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi, terima kasih, merdeka," tegas Hasto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis malam, 20 Februari 2025.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya