Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam peluncuran FAST Programme di Jakarta, Kamis 20 Februari 2025/Ist

Bisnis

Wujudkan Pertanian Berkelanjutan dan Ketahanan Pangan, Pemerintah Luncurkan FAST Programme

KAMIS, 20 FEBRUARI 2025 | 22:27 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan Forest, Agriculture, and Sustainable Trade (FAST) Programme, inisiatif kerja sama dengan Inggris untuk meningkatkan keberlanjutan sektor pertanian dan memperkuat daya saing komoditas Indonesia di pasar global. 

Program ini dirancang untuk memberikan dukungan kepada petani kecil dalam menghadapi tantangan agribisnis modern, termasuk melalui akses pembiayaan dan teknologi.

“Dalam beberapa tahun terakhir, Inggris telah menjadi mitra utama Indonesia dalam upaya mempromosikan pertanian berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan pangan. Kemitraan bilateral ini diwujudkan melalui inisiatif bersama dalam memerangi perubahan iklim, meningkatkan standar keamanan pangan, dan mendukung petani kecil,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam peluncuran FAST Programme di Jakarta, Kamis 20 Februari 2025.


FAST Programme disebut sejalan dengan visi Indonesia Maju dan agenda nasional Asta Cita, di mana ketahanan pangan dan energi menjadi prioritas utama pemerintah.

Sebagai bagian dari strategi penguatan industri hilirisasi, pemerintah memperluas akses pembiayaan dan fasilitas produksi bagi petani melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Saat ini, BPDP tidak hanya mengelola dana kelapa sawit, tetapi juga kelapa dan kakao.

Dalam kesempatan ini, Menko Airlangga turut mengapresiasi dukungan pemerintah Inggris dalam memperkuat tata kelola kelapa sawit dan komoditas strategis lainnya di Indonesia.

Program FAST sendiri  akan berlangsung selama 3,5 tahun, mulai Agustus 2024 hingga Maret 2028 dengan fasilitasi dari Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan global terhadap komoditas Indonesia serta memperkuat sistem penelusuran ISPO agar produk kelapa sawit Indonesia bebas dari kawasan hutan.

“Ke depannya, kami melihat peluang besar untuk memperdalam kolaborasi dengan Inggris. Potensi pertanian Indonesia yang sangat besar, dipadukan dengan keahlian Inggris dalam teknologi pertanian, inovasi, dan praktik-praktik berkelanjutan, menciptakan platform yang kuat untuk mengatasi tantangan global dalam hal ketahanan pangan, kelestarian lingkungan, dan perubahan iklim. Bersama-sama, kita dapat memastikan bahwa generasi masa depan kita akan mewarisi dunia yang lebih baik,” pungkas Airlangga.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya