Joko Widodo dan Hasto Kristiyanto/Net
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto akhirnya resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hasto ditahan KPK selama 20 hari pertama sejak hari ini hingga 11 Maret 2025.
Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka pada 23 Desember 2024 terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara suap terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang melibatkan Harun Masiku, Saeful Bahri, Wahyu Setiawan, dan Agustiani Tio Fridelina.
Seiring penahanan Hasto, kembali mengemuka wacana Presiden ke-7 Joko Widodo yang akan membentuk partai politik baru.
Jokowi sempat melontarkan pernyataan 'partai perorangan' saat ditanya perihal dirinya sudah sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan (PDIP) pada Desember 2024 lalu.
Jokowi tidak menerangkan lebih jauh lagi apa yang dimaksud dengan pernyataannya itu.
Kabar pembentukan partai politik baru itu, juga diamini Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.
Budi Arie Setiadi mengaku sempat membahas pembentukan partai baru 'Super Tbk' dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ketika bertemu baru-baru ini.
"Partai 'Super Tbk', ya sudah terjemahin saja. Partai dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat," kata Budi ketika ditanya apakah membahas partai baru atau tidak saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 20 Februari 2025.
Meski begitu, Budi enggan menjawab lebih rinci soal rencana pembentukan partai baru tersebut ketika ditanyakan lihat jauh.
Manuver Joko Widodo dengan wacana pembentukan partai politik baru, menarik untuk terus dicermati sejauh mana akan terealisasi.
Terlebih sebelum saat digiring ke mobil tahanan KPK, Hasto Kristiyanto tegas meminta Jokowi dan keluarganya diperiksa KPK.
"Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi, terimakasih, merdeka," tegas Hasto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis malam, 20 Februari 2025.
