Berita

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait/RMOL

Bisnis

Menteri PKP: Program 3 Juta Rumah Bukan cuma Bangun Perumahan tapi Juga Renovasi

KAMIS, 20 FEBRUARI 2025 | 11:11 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa program tiga juta rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah baru, tetapi juga mencakup renovasi hunian yang sudah ada.

“Program tiga juta itu adalah, saya ulangi ya, membangun dan merenovasi,” kata menteri yang akrab disapa Ara usai konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu malam, 19 Februari 2025.

Ia menekankan bahwa Presiden Prabowo meminta program ini segera direalisasikan dengan kerja yang cepat dan tepat.


“Kita diminta bekerja dengan benar dan cepat. Ya, makanya boleh dicatat dalam seminggu ini kita (rapat) dengan Kementerian BUMN berapa kali, dengan Kementerian Keuangan berapa kali. Karena kita diminta bekerja dengan benar dan cepat dan mencari solusi kreatif,” kata Ara.

Selain percepatan, Prabowo, kata Ara juga meminta program ini tepat sasaran, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Untuk itu pemerintah akan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) guna memastikan penerima manfaat sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

"Presiden meminta dua hal utama, yaitu tepat sasaran dan kualitas. Makanya saya selalu minta sama BPS dan mudah-mudahan kepala BPS baru dilantik bisa memberikan kriteria MBR, supaya tepat sasaran, jadi mesti by name, by address. Ya, dengan begitu bisa langsung dieksekusi," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya kualitas hunian dalam program ini. Menteri PKP itu mengungkapkan bahwa masih banyak rumah subsidi yang tidak memenuhi standar, seperti mengalami kebocoran dan retak meskipun baru dibangun. 

Untuk menghindari masalah tersebut, pemerintah juga telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap proyek perumahan tersebut.

“Itu tidak boleh terjadi lagi. Makanya harus diaudit. Kami sudah minta audit BPK. Dari situ ukurannya adalah ukuran yang profesional. Jadi akan terukur, supaya rumah rakyat itu, rumah subsidi tetap berkualitas,” pungkasnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Lazismu Kupas Fikih Dam Haji: Daging Jangan Menumpuk di Satu Titik

Jumat, 15 Mei 2026 | 02:12

Telkom Gandeng ZTE Perkuat Pengembangan Infrastruktur Digital

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:51

Menerima Dubes Swedia

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:34

DPD Minta Pergub JKA Dikaji Ulang dan Kedepankan Musyawarah di Aceh

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:17

Benarkah Negeri ini Dirusak Pak Amien?

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:42

Pendidikan Tinggi sebagai Arena Mobilitas Vertikal Simbolik

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:37

KNMP Diharapkan Mampu Wujudkan Hilirisasi Perikanan

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:22

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Pembangunan SR Masuk Fase Darurat, Ditarget Rampung Juni 2026

Kamis, 14 Mei 2026 | 23:33

Harga Minyakita Masih Tinggi, Pengangkatan Wamenko Pangan Dinilai Percuma

Kamis, 14 Mei 2026 | 23:18

Selengkapnya