Berita

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait/RMOL

Bisnis

Menteri PKP: Program 3 Juta Rumah Bukan cuma Bangun Perumahan tapi Juga Renovasi

KAMIS, 20 FEBRUARI 2025 | 11:11 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa program tiga juta rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah baru, tetapi juga mencakup renovasi hunian yang sudah ada.

“Program tiga juta itu adalah, saya ulangi ya, membangun dan merenovasi,” kata menteri yang akrab disapa Ara usai konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu malam, 19 Februari 2025.

Ia menekankan bahwa Presiden Prabowo meminta program ini segera direalisasikan dengan kerja yang cepat dan tepat.


“Kita diminta bekerja dengan benar dan cepat. Ya, makanya boleh dicatat dalam seminggu ini kita (rapat) dengan Kementerian BUMN berapa kali, dengan Kementerian Keuangan berapa kali. Karena kita diminta bekerja dengan benar dan cepat dan mencari solusi kreatif,” kata Ara.

Selain percepatan, Prabowo, kata Ara juga meminta program ini tepat sasaran, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Untuk itu pemerintah akan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) guna memastikan penerima manfaat sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

"Presiden meminta dua hal utama, yaitu tepat sasaran dan kualitas. Makanya saya selalu minta sama BPS dan mudah-mudahan kepala BPS baru dilantik bisa memberikan kriteria MBR, supaya tepat sasaran, jadi mesti by name, by address. Ya, dengan begitu bisa langsung dieksekusi," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya kualitas hunian dalam program ini. Menteri PKP itu mengungkapkan bahwa masih banyak rumah subsidi yang tidak memenuhi standar, seperti mengalami kebocoran dan retak meskipun baru dibangun. 

Untuk menghindari masalah tersebut, pemerintah juga telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap proyek perumahan tersebut.

“Itu tidak boleh terjadi lagi. Makanya harus diaudit. Kami sudah minta audit BPK. Dari situ ukurannya adalah ukuran yang profesional. Jadi akan terukur, supaya rumah rakyat itu, rumah subsidi tetap berkualitas,” pungkasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Golkar: Jokowi Ikut Tren MBG karena Dekat dengan Dunia Warganet

Senin, 01 Juni 2026 | 13:12

Jawapos TV Tumbang, Televisi dan Radio Daerah Berguguran

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:24

UPDATE

Polda Metro Jaya Ajak Warga Manfaatkan Program Pemutihan Pajak hingga Akhir Agustus

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:11

IIW Indonesia 2026 Dorong Investasi dan Kolaborasi Industri Global

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:03

Indonesia dan Madagaskar Teken Dua Perjanjian Strategis

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:59

Sah! RUU P2SK Resmi Jadi UU, Purbaya Klaim Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:46

Pergantian Pimpinan BGN Harus Dibarengi Peningkatan Kualitas MBG

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:44

ICW Khawatir Ada Intervensi di Kasus MBG, Desak Kejagung Buka Proses Penyidikan ke Publik

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:37

Prabowo Pernah Minta BPKP Tak Ragu Usut Orang Dekat Sebelum Dadan Ditangkap

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:25

KPK Segel Rumah Wamen Imipas Silmy Karim dan Sejumlah Lokasi Lain

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:09

Menlu Sugiono Tegaskan Indonesia Harus Gaul dengan Semua Negara

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:06

Rupiah-IHSG Ambruk, Pengamat: Pasar Lebih Percaya Data, Bukan Pidato Pemerintah

Kamis, 04 Juni 2026 | 10:51

Selengkapnya