Berita

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait/RMOL

Bisnis

Menteri PKP: Program 3 Juta Rumah Bukan cuma Bangun Perumahan tapi Juga Renovasi

KAMIS, 20 FEBRUARI 2025 | 11:11 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa program tiga juta rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah baru, tetapi juga mencakup renovasi hunian yang sudah ada.

“Program tiga juta itu adalah, saya ulangi ya, membangun dan merenovasi,” kata menteri yang akrab disapa Ara usai konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu malam, 19 Februari 2025.

Ia menekankan bahwa Presiden Prabowo meminta program ini segera direalisasikan dengan kerja yang cepat dan tepat.


“Kita diminta bekerja dengan benar dan cepat. Ya, makanya boleh dicatat dalam seminggu ini kita (rapat) dengan Kementerian BUMN berapa kali, dengan Kementerian Keuangan berapa kali. Karena kita diminta bekerja dengan benar dan cepat dan mencari solusi kreatif,” kata Ara.

Selain percepatan, Prabowo, kata Ara juga meminta program ini tepat sasaran, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Untuk itu pemerintah akan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) guna memastikan penerima manfaat sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

"Presiden meminta dua hal utama, yaitu tepat sasaran dan kualitas. Makanya saya selalu minta sama BPS dan mudah-mudahan kepala BPS baru dilantik bisa memberikan kriteria MBR, supaya tepat sasaran, jadi mesti by name, by address. Ya, dengan begitu bisa langsung dieksekusi," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya kualitas hunian dalam program ini. Menteri PKP itu mengungkapkan bahwa masih banyak rumah subsidi yang tidak memenuhi standar, seperti mengalami kebocoran dan retak meskipun baru dibangun. 

Untuk menghindari masalah tersebut, pemerintah juga telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap proyek perumahan tersebut.

“Itu tidak boleh terjadi lagi. Makanya harus diaudit. Kami sudah minta audit BPK. Dari situ ukurannya adalah ukuran yang profesional. Jadi akan terukur, supaya rumah rakyat itu, rumah subsidi tetap berkualitas,” pungkasnya.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

Koperasi Berbasis Masjid Diharap Bangkitkan Ekonomi Lokal

Sabtu, 14 Maret 2026 | 18:02

Ramadan Momentum Menguatkan Solidaritas Sosial

Sabtu, 14 Maret 2026 | 17:44

Gerebek Rokok Ilegal Tanpa Tersangka, PB HMI Minta Dirjen Bea Cukai Dievaluasi

Sabtu, 14 Maret 2026 | 17:21

Mudik Arah Timur, Wakapolri: Ada Peningkatan Volume Kendaraan Tapi Lancar

Sabtu, 14 Maret 2026 | 17:08

Rencana Libatkan TNI Berantas Terorisme Kaburkan Fungsi Keamanan dan Pertahanan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 16:46

Purbaya: Ramalan Ekonomi RI Hancur di TikTok dan YouTube Tak Lihat Data

Sabtu, 14 Maret 2026 | 16:21

KPK Tetapkan 2 Tersangka OTT di Cilacap

Sabtu, 14 Maret 2026 | 15:58

Komisi III DPR Minta Negara Tanggung Penuh Biaya Pengobatan Aktivis KontraS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 14:38

AS Pastikan Harga Minyak Dunia Tak akan Tembus 200 Dolar per Barel

Sabtu, 14 Maret 2026 | 13:55

Amerika Salah Perhitungan dalam Perang Melawan Iran

Sabtu, 14 Maret 2026 | 13:43

Selengkapnya