Berita

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait/RMOL

Bisnis

Menteri PKP: Program 3 Juta Rumah Bukan cuma Bangun Perumahan tapi Juga Renovasi

KAMIS, 20 FEBRUARI 2025 | 11:11 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa program tiga juta rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah baru, tetapi juga mencakup renovasi hunian yang sudah ada.

“Program tiga juta itu adalah, saya ulangi ya, membangun dan merenovasi,” kata menteri yang akrab disapa Ara usai konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu malam, 19 Februari 2025.

Ia menekankan bahwa Presiden Prabowo meminta program ini segera direalisasikan dengan kerja yang cepat dan tepat.


“Kita diminta bekerja dengan benar dan cepat. Ya, makanya boleh dicatat dalam seminggu ini kita (rapat) dengan Kementerian BUMN berapa kali, dengan Kementerian Keuangan berapa kali. Karena kita diminta bekerja dengan benar dan cepat dan mencari solusi kreatif,” kata Ara.

Selain percepatan, Prabowo, kata Ara juga meminta program ini tepat sasaran, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Untuk itu pemerintah akan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) guna memastikan penerima manfaat sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

"Presiden meminta dua hal utama, yaitu tepat sasaran dan kualitas. Makanya saya selalu minta sama BPS dan mudah-mudahan kepala BPS baru dilantik bisa memberikan kriteria MBR, supaya tepat sasaran, jadi mesti by name, by address. Ya, dengan begitu bisa langsung dieksekusi," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya kualitas hunian dalam program ini. Menteri PKP itu mengungkapkan bahwa masih banyak rumah subsidi yang tidak memenuhi standar, seperti mengalami kebocoran dan retak meskipun baru dibangun. 

Untuk menghindari masalah tersebut, pemerintah juga telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap proyek perumahan tersebut.

“Itu tidak boleh terjadi lagi. Makanya harus diaudit. Kami sudah minta audit BPK. Dari situ ukurannya adalah ukuran yang profesional. Jadi akan terukur, supaya rumah rakyat itu, rumah subsidi tetap berkualitas,” pungkasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Selain Anak Buah Nusron, KPK Benarkan Tangkap Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 00:25

Laut Bukan Tempat untuk Mati

Selasa, 15 September 2026 | 00:01

APKARINDO Perjuangkan Ksejahteraan Petani hingga Kejayaan Karet Rakyat

Senin, 14 September 2026 | 23:42

Anak Buah Nusron Kena OTT KPK Terkait Pengurusan HGB Summarecon

Senin, 14 September 2026 | 23:22

DPR Soroti Usia Kapal dan Kepatuhan Aturan Impor dalam Tragedi Virgo Transport 8

Senin, 14 September 2026 | 23:02

Pemerintah Bahu Membahu Cegah Karhutla Masuk Zona Inti IKN

Senin, 14 September 2026 | 23:01

Pemilik Laundry Sukses Kembangkan Usaha dari Mekaar jadi BRILink Agen

Senin, 14 September 2026 | 22:38

OTT KPK Makin Mengerucut, Fahd A Rafiq hingga Bos Summarecon Dikabarkan Terjaring

Senin, 14 September 2026 | 22:37

Ketua KPK Benarkan OTT Pejabat ATR/BPN, Daftar Nama Belum Diungkap

Senin, 14 September 2026 | 21:59

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

Selengkapnya