Berita

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait/RMOL

Bisnis

Menteri PKP: Program 3 Juta Rumah Bukan cuma Bangun Perumahan tapi Juga Renovasi

KAMIS, 20 FEBRUARI 2025 | 11:11 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa program tiga juta rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah baru, tetapi juga mencakup renovasi hunian yang sudah ada.

“Program tiga juta itu adalah, saya ulangi ya, membangun dan merenovasi,” kata menteri yang akrab disapa Ara usai konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu malam, 19 Februari 2025.

Ia menekankan bahwa Presiden Prabowo meminta program ini segera direalisasikan dengan kerja yang cepat dan tepat.


“Kita diminta bekerja dengan benar dan cepat. Ya, makanya boleh dicatat dalam seminggu ini kita (rapat) dengan Kementerian BUMN berapa kali, dengan Kementerian Keuangan berapa kali. Karena kita diminta bekerja dengan benar dan cepat dan mencari solusi kreatif,” kata Ara.

Selain percepatan, Prabowo, kata Ara juga meminta program ini tepat sasaran, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Untuk itu pemerintah akan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) guna memastikan penerima manfaat sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

"Presiden meminta dua hal utama, yaitu tepat sasaran dan kualitas. Makanya saya selalu minta sama BPS dan mudah-mudahan kepala BPS baru dilantik bisa memberikan kriteria MBR, supaya tepat sasaran, jadi mesti by name, by address. Ya, dengan begitu bisa langsung dieksekusi," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya kualitas hunian dalam program ini. Menteri PKP itu mengungkapkan bahwa masih banyak rumah subsidi yang tidak memenuhi standar, seperti mengalami kebocoran dan retak meskipun baru dibangun. 

Untuk menghindari masalah tersebut, pemerintah juga telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap proyek perumahan tersebut.

“Itu tidak boleh terjadi lagi. Makanya harus diaudit. Kami sudah minta audit BPK. Dari situ ukurannya adalah ukuran yang profesional. Jadi akan terukur, supaya rumah rakyat itu, rumah subsidi tetap berkualitas,” pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya