Berita

Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Ronny Maryanto/Istimewa

Politik

Apresiasi Langkah KPK, KP2KKN Jateng: Pejabat Jangan Main Api

KAMIS, 20 FEBRUARI 2025 | 01:41 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Penahanan Walikota Semarang nonaktif, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau dikenal Mbak Ita, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu 19 Februari 2025, mendapat apresiasi Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah.

Menurut Sekretaris KP2KKN Jateng, Ronny Maryanto, kasus yang menimpa Walikota Semarang itu harus menjadi pembelajaran bagi semua pihak, khususnya pemerintahan, agar senantiasa bekerja menjaga tanggung jawab tanpa merugikan serta menyimpan aib karena menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau golongan. 

"Semoga hanya sekali saja itu kasusnya Mbak Ita. Kami tentu tidak ingin ada kasus-kasus seperti itu kembali terjadi lagi. Supaya para pejabat yang mengemban tugas tidak 'bermain-main api', kekuasaan sepatutnya hanyalah amanah. Jangan sampai mempermainkan kepentingan demi untuk pribadi yang lama-lama pada akhirnya juga tercium," tutur Ronny, dikutip RMOLJateng, Rabu, 19 Februari 2025.


Karena itu, Ronny pun menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada KPK atas komitmen yang diberikan dalam mengungkap kasus korupsi di Pemkot Semarang ini. 

"Kita berikan apresiasi sebesar-besarnya kepada KPK yang telah bekerja sebaik mungkin sampai berhasil mengungkap kasus dengan tuntas. Kita harapkan, lembaga antikorupsi di Tanah Air tersebut semakin kredibel dan menunjukkan dedikasi tinggi dalam upaya penanganan korupsi," ucap Ronny menyampaikan harapannya. 

Usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK, Walikota Semarang nonaktif, Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita, resmi ditahan bersama suaminya Alwin Basri, Rabu siang, 19 Februari 2025. 

Keputusan KPK itu dilakukan setelah Mbak Ita beberapa kali tak memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya