Berita

Funwalk 5K di Gate 1 Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Tangerang

Politik

Banyak Datangkan Manfaat, Pengkritik PIK 2 Harus Pakai Data Valid

RABU, 19 FEBRUARI 2025 | 12:45 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Pihak yang mengkritisi Proyek Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk 2 (PSN PIK 2) harus didasari data dan sumber yang jelas.

Tanggapan itu disampaikan Ketua Barisan Ksatria Nusantara (BKN) Muhammad Rofi’i Mukhlis alias Gus Rofi’i dalam menyikapi kritikan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu terkait PSN.

"Mengkritik itu boleh, tapi harus berdasarkan data. Jangan mengkritik enggak pakai data. Berarti itu bohong dan fitnah," kata Gus Rofi'i dalam keterangan resmi yang diterima pada Rabu, 19 Februari 2025.


Menurut Gus Rofi'i, pernyataan Said Didu menyebarkan tentang PIK 2 sarat kepentingan pribadi di dalamnya.

Di sisi lain, Gus Rofi'i pun menjelaskan alasan BKN pasang badan membela PSN dan PIK 2. Pasalnya, ia meyakini pembangunan PSN PIK 2 banyak mendatangkan manfaat bagi warga.

"Kenapa saya membela PIK ya? Karena di situ ada kebenaran. Nah, kebenarannya di mana? Nah, kebenaran yang nyata nih, yang kelihatan mata. PIK membayar pajak nih, Rp50 triliun. Ini  berarti kan dia peduli pada negara dan melaksanakan kewajiban. Yang kedua, kebenaran itu dia menciptakan lapangan kerja begitu banyak," pungkas Gus Rofi'i.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Aneh Sekali! Legalisir Ijazah Jokowi Tanpa Tanggal, Bulan, dan Tahun

Jumat, 13 Februari 2026 | 02:07

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

UPDATE

Alpriado Osmond Mangkir, Sidang Mediasi di PN Tangerang Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:17

Dasco Minta Impor 105 Ribu Mobil Pikap dari India Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:08

Tiongkok Desak AS Batalkan Tarif Trump Usai Putusan MA

Senin, 23 Februari 2026 | 16:02

SBY Beri Wejangan Geopolitik ke Peserta Pendidikan Lemhannas

Senin, 23 Februari 2026 | 15:55

Subsidi untuk Pertamina dan PLN Senilai Rp27 Triliun Segera Cair

Senin, 23 Februari 2026 | 15:53

Putaran Ketiga Perundingan Nuklir Iran-AS Bakal Digelar 26 Februari di Jenewa

Senin, 23 Februari 2026 | 15:42

KPK Buka Peluang Panggil OSO Terkait Fasilitas Jet Pribadi Menag

Senin, 23 Februari 2026 | 15:38

Perjanjian Dagang RI-AS Jangan Korbankan Kedaulatan Data

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Palguna Diadukan ke MKMK, DPR: Semua Pejabat Bisa Diawasi

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Polisi Amankan 28 Orang Lewat Operasi Gakkum di Yahukimo

Senin, 23 Februari 2026 | 15:23

Selengkapnya