Berita

Waketum Partai Gerindra Rahayu Saraswati di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR, Senayan, Selasa, 18 Februari 2025/RMOL

Politik

Gerindra: Sistem Demokrasi Kita Beda dari Negara Lain

SELASA, 18 FEBRUARI 2025 | 17:05 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan gagasan bakal membuat Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus secara permanen untuk Pilpres 2029 mendatang.

Menanggapi ide Prabowo tersebut, Waketum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menuturkan bahwa wacana tersebut hadir ketika rapimnas Partai Gerindra yang menjadi Kongres Luar Biasa (KLB) dan juga serangkaian HUT Gerindra dengan mendengarkan harapan Presiden Prabowo Subianto.

Ia memandang, bahwa apa yang disampaikan Prabowo tersebut merupakan harapan besar dari presiden ke-8 tersebut, dan menilai bahwa Indonesia memiliki sistem demokrasi yang berbeda dari negara-negara lain. 


"Ya itu sebenarnya tentunya harapan ya. Harapan karena kita punya sistem demokrasi yang berbeda dari negara lain, yang di mana harus adanya persatuan antara para elite, dan itu merupakan harapan dari Pak Prabowo,” kata Saraswati di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR, Senayan, Selasa, 18 Februari 2025.

“Bukan hanya sebagai Presiden tapi juga saat itu berbicara sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina dari Partai Gerindra,” sambungnya.

Pihaknya menegaskan bahwa Gerindra bakal menjalankan apa yang menjadi mandar dari Prabowo Subianto sebagai ketua umum.

"Ya tentunya sebagai Ketua Umum terpilih di kongres luar biasa kemarin beliau punya hak dan juga tentunya kewajiban untuk memberikan arahan, dan itu adalah tanggung jawab beliau yang kami sambut dengan bahagia dengan senang hati. Kalau misalkan memang itu bisa kita jalankan,” tutupnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya