Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Utang Luar Negeri Indonesia Rp6.889 Triliun pada Triwulan IV 2024

SENIN, 17 FEBRUARI 2025 | 13:25 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat sebesar 424,8 miliar Dolar AS (Rp6.889,19 triliun) pada triwulan IV-2024, atau turun 3,3 miliar Dolar AS dibanding posisi ULN pada triwulan sebelumnya sebesar 428,1 miliar Dolar AS.

Sementara secara tahunan, utang Indonesia naik 4,0 persen secara tahunan (yoy), sedikit melambat dibandingkan kenaikan 8,3 persen pada triwulan III 2024.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan utang tersebut berasal dari utang luar negeri pemerintah sebesar 203,1 miliar Dolar AS dan utang swasta 194,1 miliar Dolar AS.


"Perkembangan posisi ULN triwulan IV 2024 juga dipengaruhi oleh faktor penguatan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah," jelas Ramdan dalam keterangannya pada Senin 17 Februari 2025.

Dalam periode ini, ULN pemerintah tercatat menurun dari 204,1 miliar Dolar AS pada triwulan III 2024 menjadi 203,1 miliar Dolar AS. Sementara secara tahunan tumbuh 3,3 persen yoy.

Penurunan ini, kata Ramdan bersumber dari turunnya posisi surat utang dan dipengaruhi penguatan mata uang Dolar AS. 

"Sementara itu, pinjaman luar negeri dan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional dan domestik masih mencatat net inflow seiring tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia," katanya.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah digunakan untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (20,8 persen dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,7 persen); Jasa Pendidikan (16,7 persen); Konstruksi (13,4 persen); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,0 persen).

Sementara itu, utang luar negeri swasta pada periode ini ikut turun dari 196,2 miliar Dolar AS pada triwulan III 2024 menjadi 194,1 miliar Dolar AS. Sementara secara tahunan, ULN swasta terkontraksi 2,2 persen yoy.

"Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN lembaga keuangan  (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 2,5 persen (yoy) dan 2,1 persen (yoy)," lanjutnya.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,5 persen dari total ULN swasta. 

BI mengklaim utang luar negeri itu masih aman dan terkendali. Hal tersebut terlihat dari rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat turun menjadi 30,4 persen pada triwulan IV 2024.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

KPK Benaran Sakit Jiwa, Gedung Merah Putih Mending untuk Merawat ODGJ

Kamis, 16 Juli 2026 | 19:00

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Berkunjung ke USS Missouri

Sabtu, 18 Juli 2026 | 06:08

Legislator PDIP Minta Pemerintah Gercep Atasi Titik Panas di Sejumlah Wilayah

Sabtu, 18 Juli 2026 | 05:48

Menakar Arah Pemerataan Lewat Pelayaran Perintis

Sabtu, 18 Juli 2026 | 05:20

TNI Kirim Satgas Kompi Zeni dalam Misi Perdamaian PBB di Kongo

Sabtu, 18 Juli 2026 | 04:58

Pemerintah Didorong Segera Bentuk Badan Rempah dan Herbal Nasional

Sabtu, 18 Juli 2026 | 04:38

PBB Dukung Penuh Pemerintahan Prabowo dan Bidik Kemenangan 2029

Sabtu, 18 Juli 2026 | 04:18

Ancaman Industri Hasil Tembakau dan Agenda Global

Sabtu, 18 Juli 2026 | 03:59

BRI Gelar KKB Expo Hadirkan Kemudahan Layanan Pembiayaan Kendaraan

Sabtu, 18 Juli 2026 | 03:45

Data Pengungsi Papua Harus dapat Dipertanggungjawabkan

Sabtu, 18 Juli 2026 | 03:20

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Selengkapnya