Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Utang Luar Negeri Indonesia Rp6.889 Triliun pada Triwulan IV 2024

SENIN, 17 FEBRUARI 2025 | 13:25 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat sebesar 424,8 miliar Dolar AS (Rp6.889,19 triliun) pada triwulan IV-2024, atau turun 3,3 miliar Dolar AS dibanding posisi ULN pada triwulan sebelumnya sebesar 428,1 miliar Dolar AS.

Sementara secara tahunan, utang Indonesia naik 4,0 persen secara tahunan (yoy), sedikit melambat dibandingkan kenaikan 8,3 persen pada triwulan III 2024.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan utang tersebut berasal dari utang luar negeri pemerintah sebesar 203,1 miliar Dolar AS dan utang swasta 194,1 miliar Dolar AS.


"Perkembangan posisi ULN triwulan IV 2024 juga dipengaruhi oleh faktor penguatan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah," jelas Ramdan dalam keterangannya pada Senin 17 Februari 2025.

Dalam periode ini, ULN pemerintah tercatat menurun dari 204,1 miliar Dolar AS pada triwulan III 2024 menjadi 203,1 miliar Dolar AS. Sementara secara tahunan tumbuh 3,3 persen yoy.

Penurunan ini, kata Ramdan bersumber dari turunnya posisi surat utang dan dipengaruhi penguatan mata uang Dolar AS. 

"Sementara itu, pinjaman luar negeri dan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional dan domestik masih mencatat net inflow seiring tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia," katanya.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah digunakan untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (20,8 persen dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,7 persen); Jasa Pendidikan (16,7 persen); Konstruksi (13,4 persen); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,0 persen).

Sementara itu, utang luar negeri swasta pada periode ini ikut turun dari 196,2 miliar Dolar AS pada triwulan III 2024 menjadi 194,1 miliar Dolar AS. Sementara secara tahunan, ULN swasta terkontraksi 2,2 persen yoy.

"Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN lembaga keuangan  (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 2,5 persen (yoy) dan 2,1 persen (yoy)," lanjutnya.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,5 persen dari total ULN swasta. 

BI mengklaim utang luar negeri itu masih aman dan terkendali. Hal tersebut terlihat dari rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat turun menjadi 30,4 persen pada triwulan IV 2024.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:30

UPDATE

Ketua KNPI Merauke Ajak Generasi Muda Berkontribusi bagi Kemajuan Daerah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 04:19

Kedaulatan Teknologi Faktor Penting Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:55

PKS Desak Pemerintah Bersikap Proporsional Terkait MSCI

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:25

Solusi Kasus Business Judgement Rule Sektor Perumahan

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:57

Waka BRIN Pimpin Delegasi RI Perjuangkan Space Economic di Konferensi PBB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:32

Pertamina Didorong Ambil Alih Proyek Migas Mangkrak Demi Genjot Produktivitas

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:12

KPK Endus Ada Kickback Vendor kepada Pejabat BNPB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:59

Presiden PKS Wanti-wanti Bahaya AI sebagai Senjata Fitnah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:34

Masih Atur Waktu, KPK Bantah Ada Kendala dalam Pemanggilan Nusron

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:04

Polri Utamakan Pendekatan Humanis dan Edukatif Selama Operasi Patuh 2026

Kamis, 29 Oktober 2026 | 00:42

Selengkapnya