Peta jalan terkait transportasi bertenaga hidrogen masih membutuhkan pembahasan yang mendalam.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan hal itu karena masih terkendala terhadap regulasi dan juga insentif.
Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) masih menjadi penyangga tertinggi untuk pemberian insentif yang kini belum dibahas lebih lanjut.
“Jadi, dasarnya itu yang membuat kita mandek karena regulasi tidak ada,” terang Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi, dalam keterangannya di di sela-sela kegiatan acara Toyota Series Carbon Neutrality, di Jakarta, dikutip Senin 17 Februari 2025.
Dalam RUU EBET terdapat salah satu pasal yang menekankan bahwa para pelaku atau badan usaha yang melakukan mitigasi iklim ataupun memiliki kegiatan penurunan emisi bakal mendapatkan insentif via emisi karbon.
"Tidak ada untuk mengalihkan, misalnya mengalihkan insentif dari fosil ke yang renewable. Nah, nanti kalau sudah ada cantolan dasar hukumnya baru kita upayakan bagaimana modelnya," terangnya.
Kendala lainnya yang menjadi hambatan eksistensi kendaraan berbasis hydrogen tidak hanya terkait regulasi dan juga insentif, tetapi juga terkait Harga.
Menurut Eniya, harga turut memengaruhi peredaran kendaraan hidrogen di tanah air.
Hal ini berbeda dengan Jepang yang saat ini sudah mulai memasarkan kendaraan berbasis hydrogen. Jepang menjual kendaraan tersebut dengan harga 1,7 juta Yen atau setara dengan Rp 180.908.900.
