Berita

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky/Net

Dunia

Zelensky Tolak Perjanjian Akses Mineral Langka dengan AS

MINGGU, 16 FEBRUARI 2025 | 17:41 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Perjanjian yang memungkinan Amerika Serikat mengakses mineral langka di Ukraina ditolak dengan tegas oleh Presiden Volodymyr Zelensky.

Ia mengaku telah mengarahkan para menterinya untuk tidak menandatangani perjanjian yang memungkinkan AS mengeksploitasi mineral tanah langka Ukraina.

Menurut Zelensky, perjanjian yang diusulkan tersebut terlalu berfokus pada kepentingan AS, tanpa memberikan jaminan keamanan yang memadai bagi Ukraina.


"Saya tidak membiarkan para menteri menandatangani perjanjian yang relevan karena menurut saya perjanjian itu belum siap untuk melindungi kita, kepentingan kita," kata Zelensky dalam sebuah wawancara, seperti dimuat Euro News.

Proposal tersebut merupakan bagian dari pembicaraan antara Zelensky dan Wakil Presiden AS JD Vance, yang berlangsung pada hari Jumat, 14 Februari 2025.

Dalam tawaran tersebut, AS berharap dapat memanfaatkan mineral tanah jarang Ukraina, yang sangat penting dalam industri pertahanan, kedirgantaraan, dan nuklir, sebagai kompensasi atas dukungan yang telah diberikan oleh pemerintahan Presiden Joe Biden terhadap Ukraina.

Meskipun demikian, menurut pejabat senior Ukraina yang berbicara secara anonim, perjanjian ini tidak menawarkan jaminan keamanan yang konkret untuk melindungi negara mereka dari potensi agresi Rusia di masa depan.

Zelensky menjelaskan bahwa meskipun Ukraina memiliki cadangan mineral yang sangat besar, eksploitasi sumber daya alam ini harus dihubungkan dengan jaminan keamanan yang jelas.

"Bagi saya, sangat penting untuk menghubungkan antara semacam jaminan keamanan dan semacam investasi," tambahnya.

Pejabat senior Gedung Putih yang menyebut keputusan Zelensky tidak visioner.

"Presiden Zelensky bersikap picik tentang peluang luar biasa yang telah diberikan pemerintahan Trump kepada Ukraina," kata Brian Hughes, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS.

Menurut Hughes, kesepakatan mineral akan memungkinkan pembayar pajak Amerika untuk mendapatkan kembali uang yang telah dikirimkan ke Ukraina, sambil membantu pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Namun, pihak AS tidak dapat memberikan solusi yang memadai mengenai bagaimana mineral tersebut akan diamankan dalam situasi jika agresi Rusia terus berlanjut.

Seorang pejabat senior Ukraina mengungkapkan bahwa diskusi tentang eksplorasi mineral lebih fokus pada kemitraan komersial tanpa memperhitungkan dampak potensi konflik yang dapat mengancam infrastruktur dan tenaga kerja yang terlibat dalam ekstraksi mineral.

Bagi Zelensky, keputusannya untuk tidak menandatangani perjanjian ini juga berkaitan dengan hukum domestik Ukraina.

Keputusan ini mencerminkan sikap hati-hati Ukraina dalam menjaga kedaulatan negara mereka, sambil memastikan bahwa kemitraan internasional yang dibangun dapat memberikan keuntungan yang berkelanjutan tanpa merugikan kepentingan jangka panjang negara tersebut.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya