Berita

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky/Net

Global

Zelensky Tolak Perjanjian Akses Mineral Langka dengan AS

MINGGU, 16 FEBRUARI 2025 | 17:41 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Perjanjian yang memungkinan Amerika Serikat mengakses mineral langka di Ukraina ditolak dengan tegas oleh Presiden Volodymyr Zelensky.

Ia mengaku telah mengarahkan para menterinya untuk tidak menandatangani perjanjian yang memungkinkan AS mengeksploitasi mineral tanah langka Ukraina.

Menurut Zelensky, perjanjian yang diusulkan tersebut terlalu berfokus pada kepentingan AS, tanpa memberikan jaminan keamanan yang memadai bagi Ukraina.


"Saya tidak membiarkan para menteri menandatangani perjanjian yang relevan karena menurut saya perjanjian itu belum siap untuk melindungi kita, kepentingan kita," kata Zelensky dalam sebuah wawancara, seperti dimuat Euro News.

Proposal tersebut merupakan bagian dari pembicaraan antara Zelensky dan Wakil Presiden AS JD Vance, yang berlangsung pada hari Jumat, 14 Februari 2025.

Dalam tawaran tersebut, AS berharap dapat memanfaatkan mineral tanah jarang Ukraina, yang sangat penting dalam industri pertahanan, kedirgantaraan, dan nuklir, sebagai kompensasi atas dukungan yang telah diberikan oleh pemerintahan Presiden Joe Biden terhadap Ukraina.

Meskipun demikian, menurut pejabat senior Ukraina yang berbicara secara anonim, perjanjian ini tidak menawarkan jaminan keamanan yang konkret untuk melindungi negara mereka dari potensi agresi Rusia di masa depan.

Zelensky menjelaskan bahwa meskipun Ukraina memiliki cadangan mineral yang sangat besar, eksploitasi sumber daya alam ini harus dihubungkan dengan jaminan keamanan yang jelas.

"Bagi saya, sangat penting untuk menghubungkan antara semacam jaminan keamanan dan semacam investasi," tambahnya.

Pejabat senior Gedung Putih yang menyebut keputusan Zelensky tidak visioner.

"Presiden Zelensky bersikap picik tentang peluang luar biasa yang telah diberikan pemerintahan Trump kepada Ukraina," kata Brian Hughes, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS.

Menurut Hughes, kesepakatan mineral akan memungkinkan pembayar pajak Amerika untuk mendapatkan kembali uang yang telah dikirimkan ke Ukraina, sambil membantu pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Namun, pihak AS tidak dapat memberikan solusi yang memadai mengenai bagaimana mineral tersebut akan diamankan dalam situasi jika agresi Rusia terus berlanjut.

Seorang pejabat senior Ukraina mengungkapkan bahwa diskusi tentang eksplorasi mineral lebih fokus pada kemitraan komersial tanpa memperhitungkan dampak potensi konflik yang dapat mengancam infrastruktur dan tenaga kerja yang terlibat dalam ekstraksi mineral.

Bagi Zelensky, keputusannya untuk tidak menandatangani perjanjian ini juga berkaitan dengan hukum domestik Ukraina.

Keputusan ini mencerminkan sikap hati-hati Ukraina dalam menjaga kedaulatan negara mereka, sambil memastikan bahwa kemitraan internasional yang dibangun dapat memberikan keuntungan yang berkelanjutan tanpa merugikan kepentingan jangka panjang negara tersebut.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya