Berita

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky/Net

Dunia

Zelensky Tolak Perjanjian Akses Mineral Langka dengan AS

MINGGU, 16 FEBRUARI 2025 | 17:41 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Perjanjian yang memungkinan Amerika Serikat mengakses mineral langka di Ukraina ditolak dengan tegas oleh Presiden Volodymyr Zelensky.

Ia mengaku telah mengarahkan para menterinya untuk tidak menandatangani perjanjian yang memungkinkan AS mengeksploitasi mineral tanah langka Ukraina.

Menurut Zelensky, perjanjian yang diusulkan tersebut terlalu berfokus pada kepentingan AS, tanpa memberikan jaminan keamanan yang memadai bagi Ukraina.


"Saya tidak membiarkan para menteri menandatangani perjanjian yang relevan karena menurut saya perjanjian itu belum siap untuk melindungi kita, kepentingan kita," kata Zelensky dalam sebuah wawancara, seperti dimuat Euro News.

Proposal tersebut merupakan bagian dari pembicaraan antara Zelensky dan Wakil Presiden AS JD Vance, yang berlangsung pada hari Jumat, 14 Februari 2025.

Dalam tawaran tersebut, AS berharap dapat memanfaatkan mineral tanah jarang Ukraina, yang sangat penting dalam industri pertahanan, kedirgantaraan, dan nuklir, sebagai kompensasi atas dukungan yang telah diberikan oleh pemerintahan Presiden Joe Biden terhadap Ukraina.

Meskipun demikian, menurut pejabat senior Ukraina yang berbicara secara anonim, perjanjian ini tidak menawarkan jaminan keamanan yang konkret untuk melindungi negara mereka dari potensi agresi Rusia di masa depan.

Zelensky menjelaskan bahwa meskipun Ukraina memiliki cadangan mineral yang sangat besar, eksploitasi sumber daya alam ini harus dihubungkan dengan jaminan keamanan yang jelas.

"Bagi saya, sangat penting untuk menghubungkan antara semacam jaminan keamanan dan semacam investasi," tambahnya.

Pejabat senior Gedung Putih yang menyebut keputusan Zelensky tidak visioner.

"Presiden Zelensky bersikap picik tentang peluang luar biasa yang telah diberikan pemerintahan Trump kepada Ukraina," kata Brian Hughes, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS.

Menurut Hughes, kesepakatan mineral akan memungkinkan pembayar pajak Amerika untuk mendapatkan kembali uang yang telah dikirimkan ke Ukraina, sambil membantu pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Namun, pihak AS tidak dapat memberikan solusi yang memadai mengenai bagaimana mineral tersebut akan diamankan dalam situasi jika agresi Rusia terus berlanjut.

Seorang pejabat senior Ukraina mengungkapkan bahwa diskusi tentang eksplorasi mineral lebih fokus pada kemitraan komersial tanpa memperhitungkan dampak potensi konflik yang dapat mengancam infrastruktur dan tenaga kerja yang terlibat dalam ekstraksi mineral.

Bagi Zelensky, keputusannya untuk tidak menandatangani perjanjian ini juga berkaitan dengan hukum domestik Ukraina.

Keputusan ini mencerminkan sikap hati-hati Ukraina dalam menjaga kedaulatan negara mereka, sambil memastikan bahwa kemitraan internasional yang dibangun dapat memberikan keuntungan yang berkelanjutan tanpa merugikan kepentingan jangka panjang negara tersebut.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya