Berita

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky/Net

Dunia

Zelensky Tolak Perjanjian Akses Mineral Langka dengan AS

MINGGU, 16 FEBRUARI 2025 | 17:41 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Perjanjian yang memungkinan Amerika Serikat mengakses mineral langka di Ukraina ditolak dengan tegas oleh Presiden Volodymyr Zelensky.

Ia mengaku telah mengarahkan para menterinya untuk tidak menandatangani perjanjian yang memungkinkan AS mengeksploitasi mineral tanah langka Ukraina.

Menurut Zelensky, perjanjian yang diusulkan tersebut terlalu berfokus pada kepentingan AS, tanpa memberikan jaminan keamanan yang memadai bagi Ukraina.


"Saya tidak membiarkan para menteri menandatangani perjanjian yang relevan karena menurut saya perjanjian itu belum siap untuk melindungi kita, kepentingan kita," kata Zelensky dalam sebuah wawancara, seperti dimuat Euro News.

Proposal tersebut merupakan bagian dari pembicaraan antara Zelensky dan Wakil Presiden AS JD Vance, yang berlangsung pada hari Jumat, 14 Februari 2025.

Dalam tawaran tersebut, AS berharap dapat memanfaatkan mineral tanah jarang Ukraina, yang sangat penting dalam industri pertahanan, kedirgantaraan, dan nuklir, sebagai kompensasi atas dukungan yang telah diberikan oleh pemerintahan Presiden Joe Biden terhadap Ukraina.

Meskipun demikian, menurut pejabat senior Ukraina yang berbicara secara anonim, perjanjian ini tidak menawarkan jaminan keamanan yang konkret untuk melindungi negara mereka dari potensi agresi Rusia di masa depan.

Zelensky menjelaskan bahwa meskipun Ukraina memiliki cadangan mineral yang sangat besar, eksploitasi sumber daya alam ini harus dihubungkan dengan jaminan keamanan yang jelas.

"Bagi saya, sangat penting untuk menghubungkan antara semacam jaminan keamanan dan semacam investasi," tambahnya.

Pejabat senior Gedung Putih yang menyebut keputusan Zelensky tidak visioner.

"Presiden Zelensky bersikap picik tentang peluang luar biasa yang telah diberikan pemerintahan Trump kepada Ukraina," kata Brian Hughes, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS.

Menurut Hughes, kesepakatan mineral akan memungkinkan pembayar pajak Amerika untuk mendapatkan kembali uang yang telah dikirimkan ke Ukraina, sambil membantu pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Namun, pihak AS tidak dapat memberikan solusi yang memadai mengenai bagaimana mineral tersebut akan diamankan dalam situasi jika agresi Rusia terus berlanjut.

Seorang pejabat senior Ukraina mengungkapkan bahwa diskusi tentang eksplorasi mineral lebih fokus pada kemitraan komersial tanpa memperhitungkan dampak potensi konflik yang dapat mengancam infrastruktur dan tenaga kerja yang terlibat dalam ekstraksi mineral.

Bagi Zelensky, keputusannya untuk tidak menandatangani perjanjian ini juga berkaitan dengan hukum domestik Ukraina.

Keputusan ini mencerminkan sikap hati-hati Ukraina dalam menjaga kedaulatan negara mereka, sambil memastikan bahwa kemitraan internasional yang dibangun dapat memberikan keuntungan yang berkelanjutan tanpa merugikan kepentingan jangka panjang negara tersebut.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

Prabowo Tindak Lanjuti Usulan Tambah Beasiswa S3 bagi Dosen

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:09

Panitia Ogah Disusupi Politik, Jokowi Batal Ikut Kirab Budaya di Lampung Timur

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:06

Sekolah Rakyat Bogor Padukan Panorama Alam dan Fasilitas Pendidikan Modern

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:43

400 Lajang Ikut Golek Garwo, Kemenag Dorong Lahirnya Keluarga Sakinah

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:35

Dana SAL Kemenkeu Perkuat Likuiditas dan Intermediasi Bank Mandiri

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:29

Prabowo Target Pangkas BUMN dari 1.000 Jadi 250 Perusahaan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:47

Safari Politik Jokowi Bareng PSI Picu Sorotan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:28

Daftar 32 Tim yang Lolos Piala Dunia 2026, Lajut Fase gugur

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:16

Australia Gandakan Denda Platform Medsos Nakal hingga Rp1 Triliun

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:06

Membaca Sinyal di Balik Ritual Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung

Minggu, 28 Juni 2026 | 13:56

Selengkapnya