Berita

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky/Net

Dunia

Zelensky Tolak Perjanjian Akses Mineral Langka dengan AS

MINGGU, 16 FEBRUARI 2025 | 17:41 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Perjanjian yang memungkinan Amerika Serikat mengakses mineral langka di Ukraina ditolak dengan tegas oleh Presiden Volodymyr Zelensky.

Ia mengaku telah mengarahkan para menterinya untuk tidak menandatangani perjanjian yang memungkinkan AS mengeksploitasi mineral tanah langka Ukraina.

Menurut Zelensky, perjanjian yang diusulkan tersebut terlalu berfokus pada kepentingan AS, tanpa memberikan jaminan keamanan yang memadai bagi Ukraina.


"Saya tidak membiarkan para menteri menandatangani perjanjian yang relevan karena menurut saya perjanjian itu belum siap untuk melindungi kita, kepentingan kita," kata Zelensky dalam sebuah wawancara, seperti dimuat Euro News.

Proposal tersebut merupakan bagian dari pembicaraan antara Zelensky dan Wakil Presiden AS JD Vance, yang berlangsung pada hari Jumat, 14 Februari 2025.

Dalam tawaran tersebut, AS berharap dapat memanfaatkan mineral tanah jarang Ukraina, yang sangat penting dalam industri pertahanan, kedirgantaraan, dan nuklir, sebagai kompensasi atas dukungan yang telah diberikan oleh pemerintahan Presiden Joe Biden terhadap Ukraina.

Meskipun demikian, menurut pejabat senior Ukraina yang berbicara secara anonim, perjanjian ini tidak menawarkan jaminan keamanan yang konkret untuk melindungi negara mereka dari potensi agresi Rusia di masa depan.

Zelensky menjelaskan bahwa meskipun Ukraina memiliki cadangan mineral yang sangat besar, eksploitasi sumber daya alam ini harus dihubungkan dengan jaminan keamanan yang jelas.

"Bagi saya, sangat penting untuk menghubungkan antara semacam jaminan keamanan dan semacam investasi," tambahnya.

Pejabat senior Gedung Putih yang menyebut keputusan Zelensky tidak visioner.

"Presiden Zelensky bersikap picik tentang peluang luar biasa yang telah diberikan pemerintahan Trump kepada Ukraina," kata Brian Hughes, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS.

Menurut Hughes, kesepakatan mineral akan memungkinkan pembayar pajak Amerika untuk mendapatkan kembali uang yang telah dikirimkan ke Ukraina, sambil membantu pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Namun, pihak AS tidak dapat memberikan solusi yang memadai mengenai bagaimana mineral tersebut akan diamankan dalam situasi jika agresi Rusia terus berlanjut.

Seorang pejabat senior Ukraina mengungkapkan bahwa diskusi tentang eksplorasi mineral lebih fokus pada kemitraan komersial tanpa memperhitungkan dampak potensi konflik yang dapat mengancam infrastruktur dan tenaga kerja yang terlibat dalam ekstraksi mineral.

Bagi Zelensky, keputusannya untuk tidak menandatangani perjanjian ini juga berkaitan dengan hukum domestik Ukraina.

Keputusan ini mencerminkan sikap hati-hati Ukraina dalam menjaga kedaulatan negara mereka, sambil memastikan bahwa kemitraan internasional yang dibangun dapat memberikan keuntungan yang berkelanjutan tanpa merugikan kepentingan jangka panjang negara tersebut.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya