Berita

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky/Net

Dunia

Dukungan AS Menurun, Zelensky Desak Pembentukan Militer Eropa

MINGGU, 16 FEBRUARI 2025 | 10:29 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump tampaknya semakin menjauhkan negara itu dari mitranya di Eropa. 

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta Eropa tidak boleh diam melihat dukungan yang semakin melemah dari AS.

Menurutnya, itu adalah waktu yang tepat untuk Eropa segera membentuk kekuatan militer bersama, mengingat Amerika Serikat mungkin tidak lagi dapat diandalkan untuk mendukung benua tersebut.


"Saya benar-benar percaya bahwa waktunya telah tiba. Angkatan bersenjata Eropa harus dibentuk," tegasnya di hari ke-2 Konferensi Keamanan Munich, seperti dimuat Associated Press pada Minggu, 16 Februari 2025. 

Pekan ini, Trump melakukan percakapan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, di mana keduanya sepakat untuk memulai perundingan damai guna mengakhiri perang Rusia-Ukraina.

Namun, utusan khusus Trump untuk Ukraina dan Rusia, Jenderal Keith Kellogg, mengindikasikan bahwa negara-negara Eropa kemungkinan besar tidak akan diikutsertakan dalam perundingan tersebut.

"Anda dapat membuat orang Ukraina, Rusia, dan jelas orang Amerika di meja perundingan," kata Kellogg. 

Ketika ditanya apakah Eropa akan terlibat, ia menambahkan, "Saya rasa itu tidak akan terjadi."

Zelensky menegaskan bahwa Ukraina tidak akan menerima kesepakatan damai yang dibuat tanpa melibatkan mereka dan Eropa. 

"Ukraina tidak akan pernah menerima kesepakatan yang dibuat di belakang kami tanpa melibatkan kami, dan aturan yang sama harus berlaku untuk seluruh Eropa," ujarnya. 

"Masa lalu sudah berakhir ketika Amerika mendukung Eropa hanya karena memang selalu begitu," kata dia lagi.

Dalam konferensi yang sama, Kanselir Jerman Olaf Scholz menanggapi kritik dari Wakil Presiden AS JD Vance yang menyoroti pendekatan Eropa terhadap demokrasi dan kebebasan berbicara.

Vance sebelumnya bertemu dengan pemimpin partai sayap kanan Jerman, Alternatif untuk Jerman (AfD), yang saat ini berada di posisi kedua dalam jajak pendapat sebelum pemilihan umum 23 Februari.

Scholz menegaskan bahwa Jerman tidak akan menerima campur tangan dari pihak asing dalam proses demokrasi mereka. 

"Kami tidak akan menerima orang-orang yang melihat Jerman dari luar ikut campur dalam demokrasi dan pemilihan umum kami serta dalam proses pembentukan opini demokratis demi kepentingan partai ini," kata dia.

Scholz juga menyatakan bahwa meskipun ia sepakat dengan Trump tentang perlunya mengakhiri perang Rusia-Ukraina, ia mengkritik keras upaya AS untuk memengaruhi politik dalam negeri Jerman. 

"Kami berkomitmen terhadap prinsip 'Tidak Pernah Lagi', sebuah penolakan terhadap ekstremisme sayap kanan, dan ini tidak bisa didamaikan dengan dukungan terhadap AfD," tegasnya.

Sementara itu, Perdana Menteri Islandia, Kristrún Frostadóttir, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap ketidakjelasan kebijakan AS. 

"Orang-orang masih belum yakin apa yang ingin dilakukan AS. Dan saya pikir akan lebih baik jika kita keluar dari konferensi ini dengan gambaran yang jelas tentang hal itu," ujarnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

UPDATE

Bezzecchi Juara MotoGP Mandalika, Martin Kembali ke Puncak Klasemen

Minggu, 11 Oktober 2026 | 16:27

Prabowo dan El-Sisi Kecam Keras Pembangunan Permukiman Ilegal Israel

Minggu, 11 Oktober 2026 | 16:20

Gus Lilur Minta KPK Usut Dugaan Aliran Dolar di Muktamar NU

Minggu, 11 Oktober 2026 | 16:06

Quiles Juara Moto3 Mandalika, Veda Ega Finis Keenam

Minggu, 11 Oktober 2026 | 15:52

Koperasi Didorong Bergerak ke Sektor Produksi Hingga Keuangan

Minggu, 11 Oktober 2026 | 15:44

Mesir Tambah Beasiswa untuk Mahasiswa Kedokteran, Teknik, dan Sains Indonesia

Minggu, 11 Oktober 2026 | 15:42

20 Kapolres dan Kapolresta Pulau Jawa Dirombak Jenderal Suyudi

Minggu, 11 Oktober 2026 | 15:33

Prabowo Bidik Penguatan Ekonomi RI-Mesir Lewat Perjanjian Dagang dan Dana Investasi Bersama

Minggu, 11 Oktober 2026 | 15:14

Krisman Harefa Gugat MSIG Life Insurance Indonesia Rp1 Miliar ke PN Jaksel

Minggu, 11 Oktober 2026 | 15:11

Muzakarah Tauhid Sufi Jadi Momentum Perkuat Persatuan Umat

Minggu, 11 Oktober 2026 | 15:01

Selengkapnya