Berita

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky/Net

Dunia

Dukungan AS Menurun, Zelensky Desak Pembentukan Militer Eropa

MINGGU, 16 FEBRUARI 2025 | 10:29 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump tampaknya semakin menjauhkan negara itu dari mitranya di Eropa. 

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta Eropa tidak boleh diam melihat dukungan yang semakin melemah dari AS.

Menurutnya, itu adalah waktu yang tepat untuk Eropa segera membentuk kekuatan militer bersama, mengingat Amerika Serikat mungkin tidak lagi dapat diandalkan untuk mendukung benua tersebut.

"Saya benar-benar percaya bahwa waktunya telah tiba. Angkatan bersenjata Eropa harus dibentuk," tegasnya di hari ke-2 Konferensi Keamanan Munich, seperti dimuat Associated Press pada Minggu, 16 Februari 2025. 

Pekan ini, Trump melakukan percakapan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, di mana keduanya sepakat untuk memulai perundingan damai guna mengakhiri perang Rusia-Ukraina.

Namun, utusan khusus Trump untuk Ukraina dan Rusia, Jenderal Keith Kellogg, mengindikasikan bahwa negara-negara Eropa kemungkinan besar tidak akan diikutsertakan dalam perundingan tersebut.

"Anda dapat membuat orang Ukraina, Rusia, dan jelas orang Amerika di meja perundingan," kata Kellogg. 

Ketika ditanya apakah Eropa akan terlibat, ia menambahkan, "Saya rasa itu tidak akan terjadi."

Zelensky menegaskan bahwa Ukraina tidak akan menerima kesepakatan damai yang dibuat tanpa melibatkan mereka dan Eropa. 

"Ukraina tidak akan pernah menerima kesepakatan yang dibuat di belakang kami tanpa melibatkan kami, dan aturan yang sama harus berlaku untuk seluruh Eropa," ujarnya. 

"Masa lalu sudah berakhir ketika Amerika mendukung Eropa hanya karena memang selalu begitu," kata dia lagi.

Dalam konferensi yang sama, Kanselir Jerman Olaf Scholz menanggapi kritik dari Wakil Presiden AS JD Vance yang menyoroti pendekatan Eropa terhadap demokrasi dan kebebasan berbicara.

Vance sebelumnya bertemu dengan pemimpin partai sayap kanan Jerman, Alternatif untuk Jerman (AfD), yang saat ini berada di posisi kedua dalam jajak pendapat sebelum pemilihan umum 23 Februari.

Scholz menegaskan bahwa Jerman tidak akan menerima campur tangan dari pihak asing dalam proses demokrasi mereka. 

"Kami tidak akan menerima orang-orang yang melihat Jerman dari luar ikut campur dalam demokrasi dan pemilihan umum kami serta dalam proses pembentukan opini demokratis demi kepentingan partai ini," kata dia.

Scholz juga menyatakan bahwa meskipun ia sepakat dengan Trump tentang perlunya mengakhiri perang Rusia-Ukraina, ia mengkritik keras upaya AS untuk memengaruhi politik dalam negeri Jerman. 

"Kami berkomitmen terhadap prinsip 'Tidak Pernah Lagi', sebuah penolakan terhadap ekstremisme sayap kanan, dan ini tidak bisa didamaikan dengan dukungan terhadap AfD," tegasnya.

Sementara itu, Perdana Menteri Islandia, Kristrún Frostadóttir, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap ketidakjelasan kebijakan AS. 

"Orang-orang masih belum yakin apa yang ingin dilakukan AS. Dan saya pikir akan lebih baik jika kita keluar dari konferensi ini dengan gambaran yang jelas tentang hal itu," ujarnya.

Populer

Fenomena Seragam Militer di Ormas

Minggu, 16 Februari 2025 | 04:50

Asian Paints Hengkang dari Indonesia dengan Kerugian Rp158 Miliar

Sabtu, 15 Februari 2025 | 09:54

Bos Sinarmas Indra Widjaja Mangkir

Kamis, 13 Februari 2025 | 07:44

Temuan Gemah: Pengembang PIK 2 Beli Tanah Warga Jauh di Atas NJOP

Jumat, 14 Februari 2025 | 21:40

PT Lumbung Kencana Sakti Diduga Tunggangi Demo Warga Kapuk Muara

Selasa, 18 Februari 2025 | 03:39

Pengiriman 13 Tabung Raksasa dari Semarang ke Banjarnegara Bikin Heboh Pengendara

Senin, 17 Februari 2025 | 06:32

Dugaan Tunggangi Aksi Warga Kapuk Muara, Mabes Polri Diminta Periksa PT Lumbung Kencana Sakti

Selasa, 18 Februari 2025 | 17:59

UPDATE

KPK Ngeles Soal Periksa Keluarga Jokowi

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:34

Indonesia Tak Boleh Terus Gelap!

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:33

Kepada Ketua DPRD, Tagana Kota Bogor Sampaikan Kebutuhan Ambulans

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:20

Kepala Daerah yang Tak Ikut Retret Perlu Dikenakan Sanksi

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:19

DPP Golkar Didesak Batalkan SK Pengangkatan Ketua DPRD Binjai

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:15

Tantangan Anak Muda Bukan Hanya Cita-cita, Tetapi Ancaman Penyalahgunaan Narkoba

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:02

Bareskrim Ungkap Jaringan Judol Internasional Beromzet Ratusan Miliar

Jumat, 21 Februari 2025 | 18:54

HIPMI Yakin Kaltara Bisa Maju di Bawah Kepemimpinan Zainal-Ingkong

Jumat, 21 Februari 2025 | 18:49

Nusron Pecat 6 Pegawai Pertanahan Bekasi

Jumat, 21 Februari 2025 | 18:44

GAK LPT Desak Presiden Terbitkan Perppu Cabut UU KPK

Jumat, 21 Februari 2025 | 18:32

Selengkapnya