Berita

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky/Net

Global

Dukungan AS Menurun, Zelensky Desak Pembentukan Militer Eropa

MINGGU, 16 FEBRUARI 2025 | 10:29 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump tampaknya semakin menjauhkan negara itu dari mitranya di Eropa. 

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta Eropa tidak boleh diam melihat dukungan yang semakin melemah dari AS.

Menurutnya, itu adalah waktu yang tepat untuk Eropa segera membentuk kekuatan militer bersama, mengingat Amerika Serikat mungkin tidak lagi dapat diandalkan untuk mendukung benua tersebut.


"Saya benar-benar percaya bahwa waktunya telah tiba. Angkatan bersenjata Eropa harus dibentuk," tegasnya di hari ke-2 Konferensi Keamanan Munich, seperti dimuat Associated Press pada Minggu, 16 Februari 2025. 

Pekan ini, Trump melakukan percakapan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, di mana keduanya sepakat untuk memulai perundingan damai guna mengakhiri perang Rusia-Ukraina.

Namun, utusan khusus Trump untuk Ukraina dan Rusia, Jenderal Keith Kellogg, mengindikasikan bahwa negara-negara Eropa kemungkinan besar tidak akan diikutsertakan dalam perundingan tersebut.

"Anda dapat membuat orang Ukraina, Rusia, dan jelas orang Amerika di meja perundingan," kata Kellogg. 

Ketika ditanya apakah Eropa akan terlibat, ia menambahkan, "Saya rasa itu tidak akan terjadi."

Zelensky menegaskan bahwa Ukraina tidak akan menerima kesepakatan damai yang dibuat tanpa melibatkan mereka dan Eropa. 

"Ukraina tidak akan pernah menerima kesepakatan yang dibuat di belakang kami tanpa melibatkan kami, dan aturan yang sama harus berlaku untuk seluruh Eropa," ujarnya. 

"Masa lalu sudah berakhir ketika Amerika mendukung Eropa hanya karena memang selalu begitu," kata dia lagi.

Dalam konferensi yang sama, Kanselir Jerman Olaf Scholz menanggapi kritik dari Wakil Presiden AS JD Vance yang menyoroti pendekatan Eropa terhadap demokrasi dan kebebasan berbicara.

Vance sebelumnya bertemu dengan pemimpin partai sayap kanan Jerman, Alternatif untuk Jerman (AfD), yang saat ini berada di posisi kedua dalam jajak pendapat sebelum pemilihan umum 23 Februari.

Scholz menegaskan bahwa Jerman tidak akan menerima campur tangan dari pihak asing dalam proses demokrasi mereka. 

"Kami tidak akan menerima orang-orang yang melihat Jerman dari luar ikut campur dalam demokrasi dan pemilihan umum kami serta dalam proses pembentukan opini demokratis demi kepentingan partai ini," kata dia.

Scholz juga menyatakan bahwa meskipun ia sepakat dengan Trump tentang perlunya mengakhiri perang Rusia-Ukraina, ia mengkritik keras upaya AS untuk memengaruhi politik dalam negeri Jerman. 

"Kami berkomitmen terhadap prinsip 'Tidak Pernah Lagi', sebuah penolakan terhadap ekstremisme sayap kanan, dan ini tidak bisa didamaikan dengan dukungan terhadap AfD," tegasnya.

Sementara itu, Perdana Menteri Islandia, Kristrún Frostadóttir, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap ketidakjelasan kebijakan AS. 

"Orang-orang masih belum yakin apa yang ingin dilakukan AS. Dan saya pikir akan lebih baik jika kita keluar dari konferensi ini dengan gambaran yang jelas tentang hal itu," ujarnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Di Forum Bisnis RI-Tiongkok, Prabowo Janji Lindungi dan Jaga Kepercayaan Investor

Jumat, 20 November 2026 | 16:36

187 Mahasiswa UI Gali Ilmu Tata Kelola Bareng AHY dan Direksi BEI

Jumat, 20 November 2026 | 16:34

Cak Imin Akui PKB Ikut Pingsan 10 Tahun Terbuai Politik Pencitraan

Jumat, 20 November 2026 | 16:24

KPK Dalami Peran Sestama BNPB dalam Penunjukan Langsung Vendor Pengadaan

Jumat, 20 November 2026 | 16:19

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok Senilai Rp274 Triliun

Jumat, 20 November 2026 | 16:08

Tim Verifikasi Cawapres MPR Dibagi Tiga Pokja, Ini yang Dikerjakan

Jumat, 20 November 2026 | 16:07

PKB Dukung Prabowo Maksimalkan Pengelolaan SDA untuk Kurangi Beban Pajak

Jumat, 20 November 2026 | 15:56

Demokrat Dengar Prabowo Bakal Kumpulkan Lagi Ketum Parpol Bahas Cawapres

Jumat, 20 November 2026 | 15:49

Jakpro Optimalkan JIS, Velodrome, dan TIM untuk Dorong Ekonomi Kreatif

Jumat, 20 November 2026 | 15:35

HIPMI Gelar Pelantikan Pengurus Baru Periode 2026-2029

Jumat, 20 November 2026 | 15:22

Selengkapnya