Berita

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky/Net

Dunia

Dukungan AS Menurun, Zelensky Desak Pembentukan Militer Eropa

MINGGU, 16 FEBRUARI 2025 | 10:29 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump tampaknya semakin menjauhkan negara itu dari mitranya di Eropa. 

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta Eropa tidak boleh diam melihat dukungan yang semakin melemah dari AS.

Menurutnya, itu adalah waktu yang tepat untuk Eropa segera membentuk kekuatan militer bersama, mengingat Amerika Serikat mungkin tidak lagi dapat diandalkan untuk mendukung benua tersebut.


"Saya benar-benar percaya bahwa waktunya telah tiba. Angkatan bersenjata Eropa harus dibentuk," tegasnya di hari ke-2 Konferensi Keamanan Munich, seperti dimuat Associated Press pada Minggu, 16 Februari 2025. 

Pekan ini, Trump melakukan percakapan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, di mana keduanya sepakat untuk memulai perundingan damai guna mengakhiri perang Rusia-Ukraina.

Namun, utusan khusus Trump untuk Ukraina dan Rusia, Jenderal Keith Kellogg, mengindikasikan bahwa negara-negara Eropa kemungkinan besar tidak akan diikutsertakan dalam perundingan tersebut.

"Anda dapat membuat orang Ukraina, Rusia, dan jelas orang Amerika di meja perundingan," kata Kellogg. 

Ketika ditanya apakah Eropa akan terlibat, ia menambahkan, "Saya rasa itu tidak akan terjadi."

Zelensky menegaskan bahwa Ukraina tidak akan menerima kesepakatan damai yang dibuat tanpa melibatkan mereka dan Eropa. 

"Ukraina tidak akan pernah menerima kesepakatan yang dibuat di belakang kami tanpa melibatkan kami, dan aturan yang sama harus berlaku untuk seluruh Eropa," ujarnya. 

"Masa lalu sudah berakhir ketika Amerika mendukung Eropa hanya karena memang selalu begitu," kata dia lagi.

Dalam konferensi yang sama, Kanselir Jerman Olaf Scholz menanggapi kritik dari Wakil Presiden AS JD Vance yang menyoroti pendekatan Eropa terhadap demokrasi dan kebebasan berbicara.

Vance sebelumnya bertemu dengan pemimpin partai sayap kanan Jerman, Alternatif untuk Jerman (AfD), yang saat ini berada di posisi kedua dalam jajak pendapat sebelum pemilihan umum 23 Februari.

Scholz menegaskan bahwa Jerman tidak akan menerima campur tangan dari pihak asing dalam proses demokrasi mereka. 

"Kami tidak akan menerima orang-orang yang melihat Jerman dari luar ikut campur dalam demokrasi dan pemilihan umum kami serta dalam proses pembentukan opini demokratis demi kepentingan partai ini," kata dia.

Scholz juga menyatakan bahwa meskipun ia sepakat dengan Trump tentang perlunya mengakhiri perang Rusia-Ukraina, ia mengkritik keras upaya AS untuk memengaruhi politik dalam negeri Jerman. 

"Kami berkomitmen terhadap prinsip 'Tidak Pernah Lagi', sebuah penolakan terhadap ekstremisme sayap kanan, dan ini tidak bisa didamaikan dengan dukungan terhadap AfD," tegasnya.

Sementara itu, Perdana Menteri Islandia, Kristrún Frostadóttir, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap ketidakjelasan kebijakan AS. 

"Orang-orang masih belum yakin apa yang ingin dilakukan AS. Dan saya pikir akan lebih baik jika kita keluar dari konferensi ini dengan gambaran yang jelas tentang hal itu," ujarnya.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya