Berita

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky/Net

Dunia

Dukungan AS Menurun, Zelensky Desak Pembentukan Militer Eropa

MINGGU, 16 FEBRUARI 2025 | 10:29 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump tampaknya semakin menjauhkan negara itu dari mitranya di Eropa. 

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta Eropa tidak boleh diam melihat dukungan yang semakin melemah dari AS.

Menurutnya, itu adalah waktu yang tepat untuk Eropa segera membentuk kekuatan militer bersama, mengingat Amerika Serikat mungkin tidak lagi dapat diandalkan untuk mendukung benua tersebut.


"Saya benar-benar percaya bahwa waktunya telah tiba. Angkatan bersenjata Eropa harus dibentuk," tegasnya di hari ke-2 Konferensi Keamanan Munich, seperti dimuat Associated Press pada Minggu, 16 Februari 2025. 

Pekan ini, Trump melakukan percakapan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, di mana keduanya sepakat untuk memulai perundingan damai guna mengakhiri perang Rusia-Ukraina.

Namun, utusan khusus Trump untuk Ukraina dan Rusia, Jenderal Keith Kellogg, mengindikasikan bahwa negara-negara Eropa kemungkinan besar tidak akan diikutsertakan dalam perundingan tersebut.

"Anda dapat membuat orang Ukraina, Rusia, dan jelas orang Amerika di meja perundingan," kata Kellogg. 

Ketika ditanya apakah Eropa akan terlibat, ia menambahkan, "Saya rasa itu tidak akan terjadi."

Zelensky menegaskan bahwa Ukraina tidak akan menerima kesepakatan damai yang dibuat tanpa melibatkan mereka dan Eropa. 

"Ukraina tidak akan pernah menerima kesepakatan yang dibuat di belakang kami tanpa melibatkan kami, dan aturan yang sama harus berlaku untuk seluruh Eropa," ujarnya. 

"Masa lalu sudah berakhir ketika Amerika mendukung Eropa hanya karena memang selalu begitu," kata dia lagi.

Dalam konferensi yang sama, Kanselir Jerman Olaf Scholz menanggapi kritik dari Wakil Presiden AS JD Vance yang menyoroti pendekatan Eropa terhadap demokrasi dan kebebasan berbicara.

Vance sebelumnya bertemu dengan pemimpin partai sayap kanan Jerman, Alternatif untuk Jerman (AfD), yang saat ini berada di posisi kedua dalam jajak pendapat sebelum pemilihan umum 23 Februari.

Scholz menegaskan bahwa Jerman tidak akan menerima campur tangan dari pihak asing dalam proses demokrasi mereka. 

"Kami tidak akan menerima orang-orang yang melihat Jerman dari luar ikut campur dalam demokrasi dan pemilihan umum kami serta dalam proses pembentukan opini demokratis demi kepentingan partai ini," kata dia.

Scholz juga menyatakan bahwa meskipun ia sepakat dengan Trump tentang perlunya mengakhiri perang Rusia-Ukraina, ia mengkritik keras upaya AS untuk memengaruhi politik dalam negeri Jerman. 

"Kami berkomitmen terhadap prinsip 'Tidak Pernah Lagi', sebuah penolakan terhadap ekstremisme sayap kanan, dan ini tidak bisa didamaikan dengan dukungan terhadap AfD," tegasnya.

Sementara itu, Perdana Menteri Islandia, Kristrún Frostadóttir, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap ketidakjelasan kebijakan AS. 

"Orang-orang masih belum yakin apa yang ingin dilakukan AS. Dan saya pikir akan lebih baik jika kita keluar dari konferensi ini dengan gambaran yang jelas tentang hal itu," ujarnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya