Efisiensi Anggaran Pusat dan Daerah Berpotensi Tidak Sinkron

Kebijakan efisiensi anggaran tidak menjadi jaminan kesolidan antara pemerintah pusat dan daerah terjalin.

Pasalnya, banyak perencanaan yang tidak sesuai dengan implementasi yang ada di daerah.

Hal itu yang disampaikan Anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Agustin Teras Narang dalam diskusi daring  bertema "Esensi Efisiensi Anggaran", Sabtu, 15 Februari 2025.

"Banyak pengeluaran-pengeluaran dan penerimaan-penerimaan negara yang tidak seimbang dan satu lagi yang tidak kalah penting adalah bahwa kebijakan-kebijakan apapun dari pemerintah pusat tentu berdampak pada pemerintahan yang ada di daerah soliditas yang ada di pusat belum menjamin, sekali lagi saya katakan belum menjamin soliditas akan juga dirasakan di daerah," kata Agustin.

Nantinya, efisiensi juga dapat dipertanyakan saat pejabat terpilih di daerah dilantik.

Hal itu mengingat anggaran sudah dibahas oleh para Penjabat atau Pelaksana Tugas sementara di tahun 2024.

Bisa diartikan, pejabat yang baru harus mengkaji agar efisiensi benar-benar berjalan baik.

"Di daerah tanggal 20 Februari 2025 mereka baru dilantik. Apakah dia gubernur, bupati, walikota dan anggaran sudah disahkan oleh para Pj, lalu setelah selesai pulang dari Magelang mereka harus kaji anggaran itu," tegasnya.

Lanjut senator asal Kalimantan Tengah itu, butuh waktu cukup lama dalam mengkaji, konsultasi untuk optimalkan anggaran yang ada.

Di sisi lain, rakyat juga menunggu hasil kerja pemerintah yang baru dilantik.

"Tidak (pengkajian) selesai di waktu yang singkat, itu perlu waktu panjang yang kami perlu khawatirkan di daerah dampak yang terjadi terutama terkait pendidikan, masalah kesehatan, bantuan sosial itu betul-betul diperhatikan," pungkas Agustin.