Berita

Kolase foto Rocky Gerung dan IKN/RMOL

Politik

Rocky Gerung:

IKN Memang Harus Terbengkalai

JUMAT, 14 FEBRUARI 2025 | 04:04 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Keberlanjutan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai warisan rezim Joko Widodo (Jokowi) terus menjadi polemik di pemerintahan Prabowo Subianto saat ini.

Terlebih, pemerintahan Prabowo baru-baru ini juga telah mengeluarkan kebijakan efisiensi yang berdampak pada pemangkasan anggaran di berbagai sektor.

Pemerhati politik Rocky Gerung meminta Prabowo untuk mengevaluasi total peninggalan kebijakan Jokowi yang tidak bermanfaat.
   

   
“Pak Prabowo harus mengevaluasi mana yang primer, artinya dipastikan oleh konstitusi, mana yang sekunder, artinya kebutuhan yang memungkinkan Indonesia tumbuh sesuai dengan keinginan 8 persen, mana yang tersier yang dianggap sebagai proyek-proyek pencitraan,” ujar Rocky dikutip dalam kanal Youtube pribadinya, Kamis malam, 13 Februari 2025. 

Menurut akademisi yang pernah disebut-sebut sebagai mentor politik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu, sudah semestinya proyek tersier seperti IKN untuk dihentikan total oleh Prabowo. 

“Tidak ada kepentingan sebetulnya dari 10 tahun lalu untuk memindahkan ibukota dan itu ambisi dari Presiden Jokowi, itu yang memang harus dibatalkan habis-habisan, kalau konsekuensinya terbengkalai, ya memang harus terbengkalai,” tegasnya.

Menurut aktivis yang pernah dikriminalisasi di era Jokowi itu, jika pemerintahan Prabowo masih memberi kesan akan dilanjutkan sementara pemangkasan anggaran terjadi di sektor lain, maka bisa berakibat fatal buat rakyat. 

“Kalau ada pemberian anggaran pada IKN, akibatnya adalah wilayah seperti perlindungan HAM, pendidikan, perbaikan gizi, pemeliharaan kesehatan itu jadinya drop kan,” ungkap dia.

Masih kata Rocky, dampak selanjutnya ialah ekonomi yang lesu ditandai dengan PHK besar-besaran di berbagai daerah. 

“Mengapa pemerintahan sebelumnya membuat APBN yang masih berantakan tetapi masih ingin membiayai proyek-proyek yang disebut strategis, proyek-proyek mercusuar, kan itu yang mesti diterangkan pada publik kan? Jadi yang kita sebut rasa keadilan itu harus dibaca sebagai protes terhadap sistem yang menyebabkan mereka memperoleh ketidakadilan,” bebernya.

“Sistem itu apa? Ya sistem penganggaran? Penganggaran itu apa? Penganggaran itu kan ada bagian untuk melayani kepentingan publik,” tandasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya