Berita

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie/ist

Hukum

Pengamat: KPK Harus Berani Periksa Jampidsus

KAMIS, 13 FEBRUARI 2025 | 22:50 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan tidak gentar mengusut kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah.

Kasus ini sudah dilaporkan sejumlah pihak ke KPK, termasuk dari Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST) beberapa waktu lalu. Namun hingga kini, lembaga pimpinan Setyo Budiyanto dinilai belum serius menindaklanjuti laporan tersebut.

"Jaksa Agung perlu memberi izin kepada KPK untuk segera memeriksa Febrie," kata Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie kepada wartawan, Kamis, 13 Februari 2025.


Jerry lantas mengungkit peran Jampidsus yang dinilai tidak transparan dalam menangani kasus suap mantan Kepala Balitbang Diklat Kumdil MA, Zarof Ricar. Jampidsus, dinilai tidak transparan soal aliran suap Zarof yang telah didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp920 miliar dan 51 kilogram emas terkait pengurusan perkara di pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali.

“Berdasarkan serangkaian fakta itu, Presiden Prabowo Subianto diminta segera mencopot Jampidsus," pungkas Jerry Massie.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR, Hasbiallah Ilyas juga curiga dengan sikap jaksa yang tidak kunjung mengungkap sumber uang suap Rp920 miliar dan puluhan kilogram emas yang mendakwa Zarof.

Padahal, kata dia, transparansi asal usul suap tersebut penting dalam mengungkap praktik makelar kasus di tingkat Mahkamah Agung.

"Kami mendukung penuh penuntasan misteri gratifikasi kasus ini," tegasnya.

Populer

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

DPR Minta Pemerintah Perkuat Insfrastruktur Kesehatan

Senin, 26 Oktober 2026 | 16:28

Obligasi Global Perdana Danantara Laris

Senin, 26 Oktober 2026 | 16:13

Legislator PDIP Ini Janji Perjuangkan Alsintan

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:57

Pengurangan Angka Pelanggaran Jadi Indikator Keberhasilan Operasi Patuh Jaya 2026

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:44

KNMP Potensi Menjawab Kebutuhan Nelayan Kecil

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:30

Sinopsis dan Kisah Kelam Clayface, Musuh Ikonik Batman

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:19

Pemakzulan Gibran Harus Lewat Jalur Konstitusi, Bukan cuma Tekanan Politik

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:15

Jelang Pemilu, Oposisi Israel Klaim Netanyahu Tak Layak Pimpin Negara

Senin, 26 Oktober 2026 | 14:58

Pemerintah Siapkan Skema Baru Pengadaan Energi, Negara Bakal Deal Langsung dengan Pemasok

Senin, 26 Oktober 2026 | 14:57

KPU Perlu Fokus Benahi Pemilu 2029

Senin, 26 Oktober 2026 | 14:53

Selengkapnya