Berita

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie/ist

Hukum

Pengamat: KPK Harus Berani Periksa Jampidsus

KAMIS, 13 FEBRUARI 2025 | 22:50 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan tidak gentar mengusut kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah.

Kasus ini sudah dilaporkan sejumlah pihak ke KPK, termasuk dari Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST) beberapa waktu lalu. Namun hingga kini, lembaga pimpinan Setyo Budiyanto dinilai belum serius menindaklanjuti laporan tersebut.

"Jaksa Agung perlu memberi izin kepada KPK untuk segera memeriksa Febrie," kata Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie kepada wartawan, Kamis, 13 Februari 2025.


Jerry lantas mengungkit peran Jampidsus yang dinilai tidak transparan dalam menangani kasus suap mantan Kepala Balitbang Diklat Kumdil MA, Zarof Ricar. Jampidsus, dinilai tidak transparan soal aliran suap Zarof yang telah didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp920 miliar dan 51 kilogram emas terkait pengurusan perkara di pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali.

“Berdasarkan serangkaian fakta itu, Presiden Prabowo Subianto diminta segera mencopot Jampidsus," pungkas Jerry Massie.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR, Hasbiallah Ilyas juga curiga dengan sikap jaksa yang tidak kunjung mengungkap sumber uang suap Rp920 miliar dan puluhan kilogram emas yang mendakwa Zarof.

Padahal, kata dia, transparansi asal usul suap tersebut penting dalam mengungkap praktik makelar kasus di tingkat Mahkamah Agung.

"Kami mendukung penuh penuntasan misteri gratifikasi kasus ini," tegasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya