Berita

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie/ist

Hukum

Pengamat: KPK Harus Berani Periksa Jampidsus

KAMIS, 13 FEBRUARI 2025 | 22:50 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan tidak gentar mengusut kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah.

Kasus ini sudah dilaporkan sejumlah pihak ke KPK, termasuk dari Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST) beberapa waktu lalu. Namun hingga kini, lembaga pimpinan Setyo Budiyanto dinilai belum serius menindaklanjuti laporan tersebut.

"Jaksa Agung perlu memberi izin kepada KPK untuk segera memeriksa Febrie," kata Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie kepada wartawan, Kamis, 13 Februari 2025.


Jerry lantas mengungkit peran Jampidsus yang dinilai tidak transparan dalam menangani kasus suap mantan Kepala Balitbang Diklat Kumdil MA, Zarof Ricar. Jampidsus, dinilai tidak transparan soal aliran suap Zarof yang telah didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp920 miliar dan 51 kilogram emas terkait pengurusan perkara di pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali.

“Berdasarkan serangkaian fakta itu, Presiden Prabowo Subianto diminta segera mencopot Jampidsus," pungkas Jerry Massie.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR, Hasbiallah Ilyas juga curiga dengan sikap jaksa yang tidak kunjung mengungkap sumber uang suap Rp920 miliar dan puluhan kilogram emas yang mendakwa Zarof.

Padahal, kata dia, transparansi asal usul suap tersebut penting dalam mengungkap praktik makelar kasus di tingkat Mahkamah Agung.

"Kami mendukung penuh penuntasan misteri gratifikasi kasus ini," tegasnya.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

UPDATE

Mafia Infrastruktur Diduga Kepung Menteri Dody Lewat Isu Miring

Kamis, 06 Agustus 2026 | 00:05

Menhan hingga Ketua Komisi I DPR Terima Brevet Korps Marinir

Rabu, 05 Agustus 2026 | 23:46

Ketimpangan Penduduk Meningkat, Gini Ratio Naik ke 0,368

Rabu, 05 Agustus 2026 | 23:22

Mahkamah Agung Diminta Evaluasi Ketua PN Jakarta Timur

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:38

Gempa M 6,4 Guncang Kepulauan Talaud, Tidak Ada Korban Jiwa

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:31

Kader Golkar Wonosobo Ngadu ke DPP soal Dua Kali Musda

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:14

Di Balik Tribun Sunyi Piala Presiden, Puluhan Pecalang Jaga Harmoni El Clasico

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:09

Kisruh Diadukan ke Bahlil, Mafa Uswanas Diusulkan jadi Plt Ketum AMPI

Rabu, 05 Agustus 2026 | 21:50

Pergeseran Public Goods Sektor Kesehatan

Rabu, 05 Agustus 2026 | 21:40

BRAINS Demokrat Kolaborasi Bareng IRI Perkuat Demokrasi Lintas Negara

Rabu, 05 Agustus 2026 | 21:17

Selengkapnya