Efisiensi anggaran harus dilihat sebagai upaya penataan keuangan negara agar lebih sehat, layaknya tubuh manusia yang harus menjaga keseimbangan antara lemak dan otot.
Pandangan itu disampaikan Akademisi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Dr. Ridwan Fawallang dalam menyikapi Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025 tentang Efisiensi Anggaran.
“Lemak berlebih dapat menghambat kinerja tubuh, sementara otot yang kuat mendukung daya tahan dan pertumbuhan. Begitu juga dengan APBN, yang harus efisien agar mampu mendukung pembangunan tanpa pemborosan,” kata Ridwan dalam keterangan resmi pada Kamis, 13 Februari 2025.
Lanjut Ridwan, kebijakan ini tidak hanya memastikan bahwa belanja negara tetap fokus pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berpotensi menutup celah korupsi dalam kementerian dan lembaga.
Alangkah baiknya, lanjut Ridwan kebijakan ini tidak memangkas pelayanan publik dan bantuan sosial, sektor-sektor vital seperti belanja pegawai, layanan dasar publik, serta bantuan sosial di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan subsidi.
"Semua pelayanan masyarakat tetap berjalan seperti biasa, tanpa ada gangguan yang merugikan rakyat," kata Ridwan.
Di sisi lain, efisiensi anggaran juga menjadi sarana menutup celah korupsi, karena kementerian dan lembaga akan lebih transparan dalam pengelolaan anggaran.
“Efisiensi yang dilakukan bukan hanya sekadar menghemat, tetapi juga sebagai langkah untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran. Anggaran yang lebih ketat dan terkontrol akan mengurangi ruang bagi praktik korupsi,” katanya.
Ridwan Fallawang menghimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita yang menyesatkan terkait kebijakan efisiensi ini.
“Kebijakan ini bukan soal pemangkasan hak rakyat, melainkan upaya memastikan bahwa uang negara digunakan sebaik-baiknya,” tegasnya.
