Berita

Presiden RI, Prabowo Subianto dan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu, 12 Februari 2025/RMOL

Dunia

Lawatan Erdogan ke Indonesia Momentum Poros Baru Kekuatan Geopolitik Dunia

RABU, 12 FEBRUARI 2025 | 17:52 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kunjungan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan ke Indonesia bisa menjadi momentum terciptanya poros baru geopolitik dunia yang dapat membawa aspirasi dunia Islam.

Apalagi selain ke Indonesia, Erdogan juga berkunjung ke Malaysia dan Pakistan.

Aktivis dan pengamat politik Dr Syahganda Nainggolan mengatakan, Indonesia dan Pakistan adalah negara berpenduduk muslim terbanyak di dunia.

"Kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Malaysia, Indonesia, dan Pakistan memberi pesan kepada dunia sebagai bentuk keinginan bersama membangun hubungan berupa poros kekuatan geopolitik baru di dunia," kata Syahganda kepada redaksi, Rabu, 12 Februari 2025.

Salah satu isu dunia yang bisa diangkat dalam lawatan Erdogan adalah isu Gaza, di mana Presiden AS, Donald Trump ingin merelokasi warga Palestina dari Gaza.

"Poros kekuatan baru ini baik dalam aspek perdamaian dan perekonomian, maupun membuat komunike bersama menolak dan melawan usulan Trump dan Israel yang ingin merelokasi warga Palestina di Gaza," ujar Syahganda.

Turki adalah salah satu negara awal yang mengakui Indonesia pada 29 Desember 1949 dan langsung menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia pada 1950, pada April 10 April 1957 Kedutaan besar Turki didirikan di Jakarta.

Berdasarkan rekam jejak, kerja sama Turki dan Indonesia sejatinya bukan sebagai hal yang baru. Ahli hubungan internasional UIN, Dr Teguh Santosa mengurai hubungan kerja sama keduanya sudah tercermin dalam kemitraan kekuatan menengah informal antara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia (MIKTA).

"Indonesia dan Turki juga perlu mengongkretkan kemitraan kedua negara dalam kerangka kerja sama MIKTA yang dimulai tahun 2013," jelas Dr Teguh.

MIKTA, kata Dr Teguh, bisa menjadi platform alternatif bagi Indonesia membangun kemandirian dan menawarkan solusi perimbangan kekuatan politik di dunia.

"Grup informal middle power MIKTA dapat menjadi platform alternatif bagi Indonesia untuk membangun kemandirian dan menawarkan berbagai solusi perimbangan kekuatan di arena global," tambah Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) ini.

Populer

Duit Sitaan Korupsi di Kejagung Tak Pernah Utuh Kembali ke Rakyat

Senin, 10 Maret 2025 | 12:58

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

Usia Pensiun TNI Bakal Diperpanjang, Ketum PEPABRI: Kalau 58 Tahun Kan Masih Lucu-Lucunya

Senin, 10 Maret 2025 | 19:58

KPK Kembali Panggil Pramugari Tamara Anggraeny

Kamis, 13 Maret 2025 | 13:52

Ekonom: Hary Tanoe Keliru Bedakan NCD dan ZCB

Kamis, 13 Maret 2025 | 19:53

UPDATE

Loyalis Jokowi, Jeffrie Geovanie Sangat Tidak Layak Gantikan Menteri BUMN Erick Thohir

Sabtu, 15 Maret 2025 | 11:22

Rapor IHSG Sepekan Lesu, Kapitaliasi Pasar Anjlok Rp215 Triliun

Sabtu, 15 Maret 2025 | 11:07

DJP: Pajak Ekonomi Digital Capai Rp33,56 Triliun hingga Akhir Februari 2025

Sabtu, 15 Maret 2025 | 10:47

Kualitas Hilirisasi Ciptakan Lapangan Kerja Lebih Luas

Sabtu, 15 Maret 2025 | 10:44

Pengacara Klaim Duterte Diculik karena Dendam Politik

Sabtu, 15 Maret 2025 | 10:19

Harga Emas Antam Lebih Murah Hari Ini Usai Cetak Rekor Tertinggi

Sabtu, 15 Maret 2025 | 10:08

Menko Airlangga Ajak Pengusaha Gotong Royong

Sabtu, 15 Maret 2025 | 09:48

Fraksi PAN Salurkan 3.000 Paket Sembako untuk Rakyat

Sabtu, 15 Maret 2025 | 09:47

Universitas Columbia Cabut Gelar Akademik 22 Mahasiswa

Sabtu, 15 Maret 2025 | 09:34

Tanggapi Usulan Menhub, Kadin: Tidak Semua Usaha Bisa Terapkan WFA Saat Mudik

Sabtu, 15 Maret 2025 | 09:13

Selengkapnya