Berita

Presiden RI, Prabowo Subianto dan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu, 12 Februari 2025/RMOL

Global

Lawatan Erdogan ke Indonesia Momentum Poros Baru Kekuatan Geopolitik Dunia

RABU, 12 FEBRUARI 2025 | 17:52 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kunjungan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan ke Indonesia bisa menjadi momentum terciptanya poros baru geopolitik dunia yang dapat membawa aspirasi dunia Islam.

Apalagi selain ke Indonesia, Erdogan juga berkunjung ke Malaysia dan Pakistan.

Aktivis dan pengamat politik Dr Syahganda Nainggolan mengatakan, Indonesia dan Pakistan adalah negara berpenduduk muslim terbanyak di dunia.


"Kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Malaysia, Indonesia, dan Pakistan memberi pesan kepada dunia sebagai bentuk keinginan bersama membangun hubungan berupa poros kekuatan geopolitik baru di dunia," kata Syahganda kepada redaksi, Rabu, 12 Februari 2025.

Salah satu isu dunia yang bisa diangkat dalam lawatan Erdogan adalah isu Gaza, di mana Presiden AS, Donald Trump ingin merelokasi warga Palestina dari Gaza.

"Poros kekuatan baru ini baik dalam aspek perdamaian dan perekonomian, maupun membuat komunike bersama menolak dan melawan usulan Trump dan Israel yang ingin merelokasi warga Palestina di Gaza," ujar Syahganda.

Turki adalah salah satu negara awal yang mengakui Indonesia pada 29 Desember 1949 dan langsung menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia pada 1950, pada April 10 April 1957 Kedutaan besar Turki didirikan di Jakarta.

Berdasarkan rekam jejak, kerja sama Turki dan Indonesia sejatinya bukan sebagai hal yang baru. Ahli hubungan internasional UIN, Dr Teguh Santosa mengurai hubungan kerja sama keduanya sudah tercermin dalam kemitraan kekuatan menengah informal antara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia (MIKTA).

"Indonesia dan Turki juga perlu mengongkretkan kemitraan kedua negara dalam kerangka kerja sama MIKTA yang dimulai tahun 2013," jelas Dr Teguh.

MIKTA, kata Dr Teguh, bisa menjadi platform alternatif bagi Indonesia membangun kemandirian dan menawarkan solusi perimbangan kekuatan politik di dunia.

"Grup informal middle power MIKTA dapat menjadi platform alternatif bagi Indonesia untuk membangun kemandirian dan menawarkan berbagai solusi perimbangan kekuatan di arena global," tambah Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) ini.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Jangkau Jutaan Rakyat, Pelaksanaan Program Prabowo Harus Terus Dijaga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:18

PT Timah Amankan Fasilitas Kredit Rp4 Triliun dari Bank Mandiri

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:10

Kadin Dukung Opsi Bahlil Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:00

Natalius Pigai: HAM Terus Lahir dalam Relasi Sosial di Desa dan Kampung

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:45

Api Gunung Lawu Belum Padam, 500 Hektare Lahan Terbakar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:39

OJK Salurkan Kredit Rp53 Triliun ke 2.100 Penerima dalam 3 Bulan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:29

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, 333 Ribu Warga Terserang ISPA

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:08

Pengamat: Aksi Korporasi Haji Isam Akuisisi Saham BYAN Sejalan Konstitusi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:04

KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Kementerian PU dalam Kasus BBPJN Sumut

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:47

Semangat Sinergi untuk Keadilan Warnai Rangkaian Hari Bakti ke-2 Kemenko Kumham Imipas

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:41

Selengkapnya