Berita

Presiden RI, Prabowo Subianto dan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu, 12 Februari 2025/RMOL

Dunia

Lawatan Erdogan ke Indonesia Momentum Poros Baru Kekuatan Geopolitik Dunia

RABU, 12 FEBRUARI 2025 | 17:52 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kunjungan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan ke Indonesia bisa menjadi momentum terciptanya poros baru geopolitik dunia yang dapat membawa aspirasi dunia Islam.

Apalagi selain ke Indonesia, Erdogan juga berkunjung ke Malaysia dan Pakistan.

Aktivis dan pengamat politik Dr Syahganda Nainggolan mengatakan, Indonesia dan Pakistan adalah negara berpenduduk muslim terbanyak di dunia.


"Kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Malaysia, Indonesia, dan Pakistan memberi pesan kepada dunia sebagai bentuk keinginan bersama membangun hubungan berupa poros kekuatan geopolitik baru di dunia," kata Syahganda kepada redaksi, Rabu, 12 Februari 2025.

Salah satu isu dunia yang bisa diangkat dalam lawatan Erdogan adalah isu Gaza, di mana Presiden AS, Donald Trump ingin merelokasi warga Palestina dari Gaza.

"Poros kekuatan baru ini baik dalam aspek perdamaian dan perekonomian, maupun membuat komunike bersama menolak dan melawan usulan Trump dan Israel yang ingin merelokasi warga Palestina di Gaza," ujar Syahganda.

Turki adalah salah satu negara awal yang mengakui Indonesia pada 29 Desember 1949 dan langsung menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia pada 1950, pada April 10 April 1957 Kedutaan besar Turki didirikan di Jakarta.

Berdasarkan rekam jejak, kerja sama Turki dan Indonesia sejatinya bukan sebagai hal yang baru. Ahli hubungan internasional UIN, Dr Teguh Santosa mengurai hubungan kerja sama keduanya sudah tercermin dalam kemitraan kekuatan menengah informal antara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia (MIKTA).

"Indonesia dan Turki juga perlu mengongkretkan kemitraan kedua negara dalam kerangka kerja sama MIKTA yang dimulai tahun 2013," jelas Dr Teguh.

MIKTA, kata Dr Teguh, bisa menjadi platform alternatif bagi Indonesia membangun kemandirian dan menawarkan solusi perimbangan kekuatan politik di dunia.

"Grup informal middle power MIKTA dapat menjadi platform alternatif bagi Indonesia untuk membangun kemandirian dan menawarkan berbagai solusi perimbangan kekuatan di arena global," tambah Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) ini.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

UPDATE

Kampus Demokrasi Obama

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:54

Presiden Prabowo Kemudikan Kapal Indonesia Menuju Ekonomi Pancasila

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:36

Merekonstruksi Ulang Konsolidasi Kebangsaan

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:18

Keberadaan DSI Perlu Dievaluasi Ulang dalam Tata Niaga Sawit

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:59

Usaha Jufriyah Terus Keruk Cuan Bersama BRI

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:34

Perdamaian AS-Iran Tanpa Israel

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:16

Turnamen Tenis Meja Masduki Cup 2026 Mengukir Asa Menuju Pentas Dunia

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:55

BRI Consumer Expo 2026 Makassar Hadirkan Berbagai Solusi Finansial

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:35

Koperasi Menjaga Keseimbangan

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:15

Gaya Hidup Sehat dan Kebersamaan Harus jadi Kebutuhan

Selasa, 23 Juni 2026 | 02:55

Selengkapnya