Berita

Presiden RI, Prabowo Subianto dan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu, 12 Februari 2025/RMOL

Dunia

Lawatan Erdogan ke Indonesia Momentum Poros Baru Kekuatan Geopolitik Dunia

RABU, 12 FEBRUARI 2025 | 17:52 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kunjungan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan ke Indonesia bisa menjadi momentum terciptanya poros baru geopolitik dunia yang dapat membawa aspirasi dunia Islam.

Apalagi selain ke Indonesia, Erdogan juga berkunjung ke Malaysia dan Pakistan.

Aktivis dan pengamat politik Dr Syahganda Nainggolan mengatakan, Indonesia dan Pakistan adalah negara berpenduduk muslim terbanyak di dunia.


"Kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Malaysia, Indonesia, dan Pakistan memberi pesan kepada dunia sebagai bentuk keinginan bersama membangun hubungan berupa poros kekuatan geopolitik baru di dunia," kata Syahganda kepada redaksi, Rabu, 12 Februari 2025.

Salah satu isu dunia yang bisa diangkat dalam lawatan Erdogan adalah isu Gaza, di mana Presiden AS, Donald Trump ingin merelokasi warga Palestina dari Gaza.

"Poros kekuatan baru ini baik dalam aspek perdamaian dan perekonomian, maupun membuat komunike bersama menolak dan melawan usulan Trump dan Israel yang ingin merelokasi warga Palestina di Gaza," ujar Syahganda.

Turki adalah salah satu negara awal yang mengakui Indonesia pada 29 Desember 1949 dan langsung menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia pada 1950, pada April 10 April 1957 Kedutaan besar Turki didirikan di Jakarta.

Berdasarkan rekam jejak, kerja sama Turki dan Indonesia sejatinya bukan sebagai hal yang baru. Ahli hubungan internasional UIN, Dr Teguh Santosa mengurai hubungan kerja sama keduanya sudah tercermin dalam kemitraan kekuatan menengah informal antara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia (MIKTA).

"Indonesia dan Turki juga perlu mengongkretkan kemitraan kedua negara dalam kerangka kerja sama MIKTA yang dimulai tahun 2013," jelas Dr Teguh.

MIKTA, kata Dr Teguh, bisa menjadi platform alternatif bagi Indonesia membangun kemandirian dan menawarkan solusi perimbangan kekuatan politik di dunia.

"Grup informal middle power MIKTA dapat menjadi platform alternatif bagi Indonesia untuk membangun kemandirian dan menawarkan berbagai solusi perimbangan kekuatan di arena global," tambah Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) ini.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya