Berita

Presiden RI, Prabowo Subianto dan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu, 12 Februari 2025/RMOL

Dunia

Lawatan Erdogan ke Indonesia Momentum Poros Baru Kekuatan Geopolitik Dunia

RABU, 12 FEBRUARI 2025 | 17:52 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kunjungan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan ke Indonesia bisa menjadi momentum terciptanya poros baru geopolitik dunia yang dapat membawa aspirasi dunia Islam.

Apalagi selain ke Indonesia, Erdogan juga berkunjung ke Malaysia dan Pakistan.

Aktivis dan pengamat politik Dr Syahganda Nainggolan mengatakan, Indonesia dan Pakistan adalah negara berpenduduk muslim terbanyak di dunia.


"Kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Malaysia, Indonesia, dan Pakistan memberi pesan kepada dunia sebagai bentuk keinginan bersama membangun hubungan berupa poros kekuatan geopolitik baru di dunia," kata Syahganda kepada redaksi, Rabu, 12 Februari 2025.

Salah satu isu dunia yang bisa diangkat dalam lawatan Erdogan adalah isu Gaza, di mana Presiden AS, Donald Trump ingin merelokasi warga Palestina dari Gaza.

"Poros kekuatan baru ini baik dalam aspek perdamaian dan perekonomian, maupun membuat komunike bersama menolak dan melawan usulan Trump dan Israel yang ingin merelokasi warga Palestina di Gaza," ujar Syahganda.

Turki adalah salah satu negara awal yang mengakui Indonesia pada 29 Desember 1949 dan langsung menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia pada 1950, pada April 10 April 1957 Kedutaan besar Turki didirikan di Jakarta.

Berdasarkan rekam jejak, kerja sama Turki dan Indonesia sejatinya bukan sebagai hal yang baru. Ahli hubungan internasional UIN, Dr Teguh Santosa mengurai hubungan kerja sama keduanya sudah tercermin dalam kemitraan kekuatan menengah informal antara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia (MIKTA).

"Indonesia dan Turki juga perlu mengongkretkan kemitraan kedua negara dalam kerangka kerja sama MIKTA yang dimulai tahun 2013," jelas Dr Teguh.

MIKTA, kata Dr Teguh, bisa menjadi platform alternatif bagi Indonesia membangun kemandirian dan menawarkan solusi perimbangan kekuatan politik di dunia.

"Grup informal middle power MIKTA dapat menjadi platform alternatif bagi Indonesia untuk membangun kemandirian dan menawarkan berbagai solusi perimbangan kekuatan di arena global," tambah Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) ini.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Perdana sebagai Anggota Penuh, Prabowo Hadiri KTT BRICS di India

Sabtu, 12 September 2026 | 12:20

Serda Ahmad Muzammil Tewas, POMAU Periksa 4 Personel

Sabtu, 12 September 2026 | 12:06

Menteri Imipas Penuhi Janji, 82 WNI Dipulangkan dari Malaysia

Sabtu, 12 September 2026 | 11:52

Kemendikdasmen Prioritaskan Revitalisasi Ribuan Sekolah, Ini Kategorinya

Sabtu, 12 September 2026 | 11:37

Pertamina Patra Niaga Tingkatkan Pasokan BBM ke SPBU Sulsel

Sabtu, 12 September 2026 | 11:28

Soal Life Jacket yang Ditemukan, Pemilik Kapal Buka Suara

Sabtu, 12 September 2026 | 11:10

Hari Pelanggan, Manfaat Perlindungan Kesehatan Tembus Rp1,1 Triliun

Sabtu, 12 September 2026 | 11:01

LRT Jabodebek Beroperasi Normal Usai Gempa M5,9 Guncang Jakarta

Sabtu, 12 September 2026 | 10:50

Emas Antam Naik di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Segini

Sabtu, 12 September 2026 | 10:45

DPR Desak Usut Tuntas Penembakan Tiga Pegawai Pertanian Jayawijaya

Sabtu, 12 September 2026 | 10:28

Selengkapnya