Tiongkok telah menjalankan kampanye antikorupsi selama lebih dari satu dekade dengan tujuan membersihkan birokrasi dari praktik korupsi. Ironisnya, banyak pejabat yang seharusnya menindak korupsi justru tersandung kasus yang sama.
Mengutip laporan South China Morning Post pada Selasa, 11 Februari 2025, Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin (CCDI), lembaga antikorupsi tertinggi di Tiongkok, telah menempatkan 3.900 pejabatnya dalam penyelidikan sepanjang 2024.
"Jumlah ini memang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencapai 7.817, tetapi tetap menunjukkan betapa dalamnya permasalahan korupsi dalam struktur pemerintahan," ungkap laporan tersebut.
Fenomena ini menjadi semakin mencolok karena kampanye antikorupsi yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping kini memasuki tahun ke-13.
Meskipun demikian, hasil yang diharapkan masih jauh dari tercapai. Dari ribuan pejabat CCDI yang diselidiki tahun lalu, hanya 58 yang berpangkat wakil menteri ke atas.
Hal ini menegaskan bahwa pejabat tinggi di Tiongkok masih relatif aman dari tuntutan hukum.
Sejumlah pengamat menilai bahwa korupsi yang merajalela di Tiongkok disebabkan oleh struktur kekuasaan yang sangat tertutup dan absennya sistem peradilan yang independen.
Pemerintah memang mengumumkan pemecatan beberapa pejabat militer seperti mantan Menteri Pertahanan Li Shangfu dan pendahulunya Wei Fenghe pada 2023.
Namun, jumlah pejabat senior yang benar-benar dihukum masih sangat kecil dibandingkan skala korupsi yang ada.
Antara 2013 dan 2022, pemerintah Tiongkok telah menyelidiki 4,39 juta kasus korupsi dan menghukum sekitar 4,7 juta orang. Mayoritas yang dikenai sanksi adalah pejabat tingkat rendah hingga menengah.
Sementara pejabat tinggi yang memiliki pengaruh besar dalam birokrasi masih terhindar dari tindakan tegas.
Dalam beberapa waktu terakhir, skandal korupsi juga mencuat di sektor militer dan industri pertahanan.
Dua pejabat tinggi dari Aviation Industry Corporation of China (AVIC), Yang Wei dan Hao Zhaoping, yang terlibat dalam pengembangan jet tempur siluman J-20, diberhentikan dari jabatan mereka. Tidak ada penjelasan resmi atas pemecatan ini, tetapi dugaan korupsi menjadi spekulasi utama.
Sistem industri militer Tiongkok telah lama dianggap sebagai sarang korupsi. Ada kekhawatiran bahwa penyelewengan dana dalam proyek pertahanan bisa berdampak pada kualitas jet tempur dan roket yang dikembangkan.
Jika benar terjadi malpraktik dalam pengembangan pesawat J-20, maka dampaknya bisa sangat besar bagi ambisi militer Tiongkok.
Presiden Xi Jinping berulang kali menyebut bahwa "korupsi adalah ancaman terbesar bagi Partai Komunis." Namun, para ahli menilai bahwa kampanye antikorupsi ini lebih bersifat retoris daripada membawa perubahan nyata.
Mereka berpendapat bahwa pemusatan kekuasaan di tangan Partai Komunis justru menjadi akar dari masalah korupsi di Tiongkok.
Sistem yang terlalu tertutup dan kendali penuh partai atas politik, ekonomi, serta keamanan memungkinkan pejabat untuk menyalahgunakan kekuasaan.
Tanpa reformasi yang lebih luas, korupsi di Tiongkok akan terus berlanjut, bahkan di dalam lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi.
