Berita

DPRD DKI Jakarta/Ist

Nusantara

Legislator Kebon Sirih Dukung Pegawai Kerja 4 Hari dalam Seminggu

SELASA, 11 FEBRUARI 2025 | 07:59 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Untuk menambah waktu libur bagi masyarakat, selain hari Sabtu dan Minggu, diusulkan pegawai di Jakarta bekerja selama empat hari dalam seminggu.

Usulan tersebut disampaikan pakar tata kota dan kebijakan publik dari Universitas Trisakti Nirwono Joga, beberapa waktu lalu. 

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian menilai, wacana empat hari kerja dalam seminggu menarik untuk dipertimbangkan.


Sebab, kebijakan tersebut sudah diterapkan di beberapa negara. 

“Antara lain Jerman, Belgia, Islandia, Spanyol dan Jepang,” kata Justin dikutip dari laman DPRD DKI Jakarta, Selasa 11 Februari.

Sementara itu, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyebutkan, usulan empat hari kerja dalam seminggu bukan ide baru.

Bahkan, kata dia, sistem empat hari kerja dalam seminggu pernah berlaku di Jakarta.

Jika Pemprov DKI Jakarta akan memberlakukan sistem tersebut, tambah Mujiyono, harus ada kajian secara mendalam.

“Jangan sampai kebijakan tersebut menyebabkan turunnya produktivitas di Jakarta,” pungkas Mujiyono. 

Sebelumnya, Nirwono menjelaskan, kebijakan tersebut terinspirasi dari kota-kota di Eropa. Khususnya, Skandinavia yang telah menerapkan sistem serupa.

Selain itu, kebijakan tersebut dianggap sebagai langkah mitigasi terhadap bencana, seperti banjir dan polusi udara.

Misalnya, ketika memasuki puncak musim hujan dengan ancaman banjir seperti sekarang ini. Maka, solusi yang paling mudah adalah meliburkan pekerja.




Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Manusia Nusantara dan Karakteristiknya

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:59

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:40

Telkom Bidik Peluang AI di Berbagai Sektor Industri Lewat Alcosystem

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:20

Bahlil: Bagi Golkar, Kosgoro ‘Seng Ada Lawan’

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:57

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:33

Banyak Orang Cemas dengan Ekonomi Indonesia, Chatib Basri jadi Solusi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:15

Membongkar Jaringan Korupsi Terstruktur Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:55

Penangkapan 320 WNA Jaringan Judol jadi Kado Manis Hari Bhayangkara

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:30

Kasus Silmy Karim Harus jadi Momentum Reformasi Total Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:10

Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Lebih Suka Maju!

Sabtu, 06 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya