Kolase foto Rocky Gerung dan Luhut Binsar Pandjaitan/RMOL
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan blak-blakan mengungkap hanya separuh bantuan sosial (bansos) dari Rp500 triliun yang mengalir kepada masyarakat.
Mantan Menko Maritim dan Investasi (Marves) tersebut membeberkan berbagai faktor gagalnya penyaluran itu, di antaranya masalah data ganda.
Menanggapi itu, pemerhati politik Rocky Gerung menyebut bahwa pengakuan Luhut itu makin menguatkan kebobrokan rezim Joko Widodo (Jokowi).
“Maka orang bertanya, kalau begitu yang Rp500 itu dari separo itu Rp250 triliun tersalur atau terkorupsi atau tidak tersalur, kan itu pertanyaan akuntansinya. Walaupun kita tahu keterangan Pak Luhut kemudian dia merangkannya bahwa ada data yang tidak jelas,” kata Rocky dikutip dalam akun Youtube pribadinya, Senin malam, 10 Februari 2025.
Lanjut dia, ada dana Rp250 triliun yang tidak tersalur membuat negara abai terhadap hak rakyat miskin.
Selanjutnya, akademisi yang pernah disebut-sebut menjadi mentor Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu menegaskan bahwa fenomena ini harus diusut tuntas.
“Jadi sekali lagi itu harus diaudit siapa-siapa yang tercecer di penyaluran Bansos. Peran Bansos ini satu upaya untuk jadi
social safety net bagi mereka yang rentan terkena badai ekonomi,” jelasnya.
Rocky pun menegaskan bahwa pemerintahan Jokowi sudah seharusnya bertanggung jawab terhadap tidak tersalurnya dana bansos sebesar Rp250 triliun tersebut.
“Jadi tetap pemerintah hari ini, eh pemerintah kemarin, yaitu Presiden mulia Jokowi, itu harus bertanggung jawab. Saya harus berhati-hati mengucapkan itu karena Jokowi lagi, Jokowi lagi,” tandasnya.
Dalam akun Instagram pribadinya, Luhut mengungkap hanya separuh bansos yang benar-benar sampai ke rakyat.
“Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp 500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,” ujar Luhut dikutip Minggu, 9 Februari 2025.
