Kolase foto Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo/RMOL
KETEGANGAN antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo semakin terasa. Kelompok loyalis Jokowi dalam kabinet Koalisi Indonesia Maju (KIM) disebut mulai mengganggu jalannya pemerintahan dengan membangun komunikasi intens melalui Grup WhatsApp KIM dan pertemuan rahasia.
Kekecewaan kelompok Jokowi dan oligarki dipicu oleh langkah Prabowo yang dinilai tidak mematuhi kesepakatan tertutup, termasuk perjanjian yang diduga dibuat di tenda camping IKN dan dalam pertemuan di Solo pada 13 Oktober 2024.
Sejumlah kebijakan Presiden Prabowo dianggap sebagai sinyal pembangkangan terhadap kepentingan Jokowi dan oligarki, antara lain; Penundaan Pemindahan ASN ke IKN, Instruksi Penghematan Anggaran, Narasi Kedaulatan Rakyat dalam Pidato Presiden dan Kesepakatan dengan Malaysia Menghambat Dominasi OBOR China.
Pemerintah menunda tanpa batas waktu pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), sebagaimana tertuang dalam surat resmi Kementerian PANRB pada 24 Januari 2025. Hal ini berpotensi membuat proyek IKN mangkrak dan membuka peluang pembatalan UU No. 3 Tahun 2022 tentang IKN serta UU No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Jika terjadi, kekuasaan Gibran Rakabuming Raka atas kawasan aglomerasi Jabodetabekpunjur pun bisa terganggu.
Prabowo mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi belanja negara dalam APBN dan APBD. Kebijakan ini diperkirakan akan mengguncang program kementerian yang selama ini berada di bawah kendali oligarki.
Pidato-pidato Prabowo yang menegaskan bahwa pejabat negara harus bekerja untuk rakyat, bukan untuk kelompok tertentu, dipandang sebagai upaya mengurangi pengaruh Jokowi dan oligarki dalam pemerintahan.
Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, pada 27 Januari 2025, Prabowo dan Anwar sepakat untuk membatasi pengaruh ekonomi dan politik China melalui program OBOR (One Belt One Road), yang dinilai dapat mengancam kepentingan pribumi di kedua negara.
Loyalis Jokowi yang masih bercokol di kabinet disebut mulai merancang perlawanan terhadap kebijakan Prabowo. Sabotase politik dan ekonomi diprediksi akan meningkat, dengan gas LPG 3 kg yang sempat dihentikan peredarannya oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai langkah uji coba.
Situasi ini menjadi ujian bagi kepemimpinan Prabowo. Jika ia dianggap lemah, tekanan dari Jokowi dan oligarki bisa semakin agresif. Namun, jika Prabowo mampu menunjukkan kekuatan dan strategi yang sulit diprediksi, maka lawan politiknya kemungkinan besar akan mundur.
Perseteruan ini bukan sekadar rivalitas politik, tetapi pertarungan kepentingan antara pemerintahan baru dan warisan rezim sebelumnya.
*Penulis adalah Ketua Presidium Pejuang Bela Negara
