Berita

Ilustrasi Presiden Donald Trump/RMOL

Bisnis

Efisiensi Anggaran, Trump Perintahkan Stop Produksi Koin Satu Sen

SENIN, 10 FEBRUARI 2025 | 18:16 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Produksi uang koin satu sen Amerika Serikat (AS) alias Penny akan dihentikan, dengan alasan efisiensi anggaran.

Seperti dikutip dari Reuters Senin 10 Februari 2025, Presiden AS Donald Trump telah menginstruksikan Menteri Keuangan Scott Bessent untuk menghentikan produksi koin satu sen tersebut karena biaya produksi yang lebih tinggi dari nilai nominalnya.

"Sudah terlalu lama Amerika Serikat mencetak penny yang harganya lebih dari 2 sen. Ini sangat boros! Saya telah menginstruksikan Menteri Keuangan AS saya untuk berhenti memproduksi penny baru," tulis Trump dalam unggahan di media sosial Truth Social.


Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya menghilangkan pemborosan dalam anggaran negara.

"Mari kita singkirkan pemborosan dari anggaran negara kita yang hebat, meskipun hanya satu penny," tambahnya.

Penny pertama kali diperkenalkan pada tahun 1793 dan sejak 1909 menampilkan gambar Presiden AS Abraham Lincoln di sisi depan. Namun, perdebatan mengenai kelayakan koin ini telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Ekonom Henry Aaron dari Brookings Institution bahkan pernah mengusulkan penghapusan penny dan koin nikel secara bersamaan dalam tulisannya pada 2013. "Hidup akan lebih sederhana tanpa sampah moneter ini," ujarnya.

Di sisi lain, pendukung keberadaan penny berargumen bahwa koin ini membantu menjaga kestabilan harga dan berkontribusi pada kegiatan amal. Namun, bagi banyak warga Amerika, koin tersebut justru dianggap tidak lagi berguna dan hanya menumpuk di laci, asbak, atau celengan.

Meski demikian, jika penny benar-benar dihapus dari sistem keuangan, pemerintah AS kemungkinan perlu menyesuaikan harga barang dengan membulatkan angka terakhir ke nol.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya