Berita

Ilustrasi Presiden Donald Trump/RMOL

Bisnis

Efisiensi Anggaran, Trump Perintahkan Stop Produksi Koin Satu Sen

SENIN, 10 FEBRUARI 2025 | 18:16 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Produksi uang koin satu sen Amerika Serikat (AS) alias Penny akan dihentikan, dengan alasan efisiensi anggaran.

Seperti dikutip dari Reuters Senin 10 Februari 2025, Presiden AS Donald Trump telah menginstruksikan Menteri Keuangan Scott Bessent untuk menghentikan produksi koin satu sen tersebut karena biaya produksi yang lebih tinggi dari nilai nominalnya.

"Sudah terlalu lama Amerika Serikat mencetak penny yang harganya lebih dari 2 sen. Ini sangat boros! Saya telah menginstruksikan Menteri Keuangan AS saya untuk berhenti memproduksi penny baru," tulis Trump dalam unggahan di media sosial Truth Social.


Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya menghilangkan pemborosan dalam anggaran negara.

"Mari kita singkirkan pemborosan dari anggaran negara kita yang hebat, meskipun hanya satu penny," tambahnya.

Penny pertama kali diperkenalkan pada tahun 1793 dan sejak 1909 menampilkan gambar Presiden AS Abraham Lincoln di sisi depan. Namun, perdebatan mengenai kelayakan koin ini telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Ekonom Henry Aaron dari Brookings Institution bahkan pernah mengusulkan penghapusan penny dan koin nikel secara bersamaan dalam tulisannya pada 2013. "Hidup akan lebih sederhana tanpa sampah moneter ini," ujarnya.

Di sisi lain, pendukung keberadaan penny berargumen bahwa koin ini membantu menjaga kestabilan harga dan berkontribusi pada kegiatan amal. Namun, bagi banyak warga Amerika, koin tersebut justru dianggap tidak lagi berguna dan hanya menumpuk di laci, asbak, atau celengan.

Meski demikian, jika penny benar-benar dihapus dari sistem keuangan, pemerintah AS kemungkinan perlu menyesuaikan harga barang dengan membulatkan angka terakhir ke nol.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya