Munculnya grafiti bertuliskan "Adili Jokowi" di berbagai sudut kot mendapat tanggapan dari pengamat politik Andi Yusran. Fenomena ini dianggap sebagai bentuk ekspresi kejujuran publik terhadap situasi politik saat ini
Menurut Andi, meningkatnya tuntutan publik agar Presiden Jokowi diadili, didasari atas berbagai kebijakan yang dinilai merugikan demokrasi dan kepentingan rakyat.
"Di era Jokowi juga tercatat sebagai era di mana pemerintah sangat ugal-ugalan dalam membuat kebijakan," kata Andi kepada RMOL, Senin 10 Februari 2025.
Pemerintahan Jokowi dinilai telah menciptakan situasi di mana kekuasaan dijalankan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan lebih banyak menguntungkan pemodal besar
Jokowi juga dinilai melemahkan kontrol legislatif dengan menekan elite politik menggunakan ancaman kriminalisasi. Hal ini menyebabkan DPR tidak lagi efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif.
Sementara itu, gerakan masyarakat sipil yang berusaha mengkritisi kebijakan pemerintah disebutnya sering kali mendapatkan tekanan dari aparat negara. Demonstrasi dan kritik dari publik kerap direspons dengan tindakan represif, termasuk pembatasan kebebasan berpendapat.
“Gerakan masyarakat sipil juga diredam dengan menggunakan instrumen alat negara, untuk kesemua itu, Jokowi telah berhasil melumpuhkan demokrasi di Indonesia," jelasnya.
Fenomena tuntutan rakyat agar Jokowi diadili mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap arah kebijakan pemerintahannya. Situasi ini muncul sebagai respons terhadap ketimpangan yang semakin melebar serta perasaan ketidakadilan yang dirasakan rakyat.
