Berita

Demonstrasi mendesak adili Joko Widodo alias Jokowi/RMOL

Politik

Tuntutan Rakyat Adili Jokowi Bisa Meluas

Jika Polisi Tidak Respons
SENIN, 10 FEBRUARI 2025 | 12:02 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Tuntutan adili Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dari berbagai kalangan masyarakat harus direspons cepat oleh aparat kepolisian. Sebab, gerakan rakyat tersebut bisa meluas jika dicuekin.

Demikian analisa Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga saat berbincang dengan RMOL, Senin 10 Februari 2025. 

“Demo serupa tampaknya akan terus merambat ke daerah lain. Ekskalasinya diperkirakan akan terus membesar menjadi tuntutan senada dari Sabang hingga Merauke. Hal itu diperkirakan akan terjadi bila polisi terus mengabaikan tuntutan para pendemo,” kata Jamiluddin. 


Oleh karena itu, Jamiluddin mendorong polisi agar cepat tanggap atas tuntutan para pendemo tersebut.

Polisi, kata dia, setidaknya harus merespons tuntutan rakyat untuk mengadili secara bijak dan adil agar berbagai elemen masyarakat itu tidak merasa aspirasinya diabaikan. 

“Sebab, kalau terus diabaikan, bisa saja rakyat dengan caranya sendiri akan menghukum Jokowi,” kata Jamiluddin. 

Berdasarkan berita yang dihimpun RMOL, unjuk rasa mengadili Jokowi dan keluarga dilakukan serentak pada Jumat, 7 Februari 2025. 

Massa mengatasnamakan Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) menggelar aksi di Polda Metro Jaya. Melibatkan sekitar 500 orang, ARM menuntut Polda Metro mengusut sejumlah pelanggaran hukum yang terjadi di era pemerintahan Jokowi, termasuk kasus dugaan korupsi keluarganya.

Tidak hanya di Jakarta, demo juga dilakukan elemen masyarakat di markas polisi daerah lain. Di Jawa Barat, Polda Jabar didemo ratusan orang mengatasnamakan Masyarakat Tertindas Barat (Martin). 

Mereka turut membentangkan sejumlah spanduk, di antaranya bertuliskan, "Tangkap Jokowi" dan "adili Jokowi".

Spanduk-spanduk tersebut dibentangkan massa mayoritas emak-emak di tengah jalan hingga menutup separuh Jalan Soekarno-Hatta, tepat depan Mapolda Jabar.

Beralih ke Jawa Timur, tuntutan adili Jokowi juga digaungkan elemen mengatasnamakan Gerakan Arek Suroboyo di depan Polda Jatim, Jalan Ahmad Yani, Surabaya.

Dalam aksinya, mereka menuntut pengusutan tuntas dugaan kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang diduga melibatkan Joko Widodo dan keluarganya.

"Teman-teman, saudara-saudara. Masyarakat ini kelaparan, tetapi mereka yang berkuasa malah merongrong dan merusak tatanan," teriak Koordinator aksi, Yusak dikutip dari Kantor Berita RMOLJatim.

Aksi serupa digelar sampai ke tingkat Polresta Malang Kota. Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Arek Ngalam (Aman) itu menuntut penegakan hukum tegas dalam mengadili Jokowi disertai berbagai spanduk bertuliskan "Adili Jokowi".

Bahkan demo "Adili Jokowi" merembet tidak hanya di Pulau Jawa, melainkan meluas hingga ke Pulau Sumatera.

Jelang sore, ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara berkumpul menggelar demo di Polda Sumut.

Sama seperti di daerah lain, mereka juga menuntut kepolisian segera menangkap dan mengadili Jokowi atas berbagai dugaan korupsi mantan kepala negara dua periode itu.

"Tangkap dan adili Joko Widodo," teriak massa sembari membentangkan spanduk bernada serupa.



Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

BKSAP DPR Dukung Menlu Arrmanatha Perkuat Diplomasi Bebas Aktif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:26

Korea Utara Uji Coba Rudal Berteknologi AI, Terbang Sejauh 1.000 Km

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:10

Kuota Internet Kok Masih Hangus? Ini Penjelasan Komdigi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:01

Banggar DPR Tekankan Disiplin Fiskal di Tengah Belanja Negara Rp4.106 Triliun

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:53

RUU Migas Ditargetkan Rampung 22 Oktober, DPR Ingatkan Pembahasan Harus Cermat

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:13

Kemenko PM Dorong Kolaborasi Dunia Usaha untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:09

Rangkap Jabatan Bahlil Harus Dimaksimalkan untuk Selaraskan Kebijakan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:05

KPK Ungkap Ada Setoran dari Kantah ke Tingkat Pusat ATR/BPN

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:36

Sequis Life Digugat Rp1,27 Miliar ke PN Jakarta Selatan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:28

AS Usir Dua Delegasi Iran Setelah Sidang Umum PBB

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:17

Selengkapnya