Prabowo Minta Wamenkop Kejar Ketertinggalan Koperasi dari BUMN dan BUMS

Presiden Prabowo Subianto mendorong Kementerian Koperasi agar mampu mengembalikan peran penting koperasi di tengah masyarakat untuk menyusul ketinggalan dari BUMN dan BUMS untuk mewujudkan ekonomi Pancasila.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono ketika menghadiri acara Dialog Kebangsaan dengan tema Penegakan Kembali Ekonomi Pancasila Menuju Keadilan Sosial di Indonesia di Gedung Tribata, Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu, 9 Februari 2025.

Wamenkop menuturkan Presiden Prabowo Subianto yang kini masih aktif sebagai pembina Koperasi Unit Desa menginginkan agar koperasi bisa bangkit lebih besar seperti BUMN.

"Pak Prabowo sendiri sampai hari ini masih aktif, karena masih jadi dewan pembina induk KUD. Dadi dari sisi batiniah, itu tentu Pak Prabowo sebagai presiden, menugaskan kita semua di pemerintahan, khususnya di kementerian koperasi, untuk mengembalikan lagi peran korporasi menjadi relatif bisa nyusul ketinggalan dari badan usaha BUMN dan badan usaha swasta atau korporasi,” kata Ferry di lokasi.

Ia mengatakan dalam penguasaan aset di koperasi relatif kecil dibandingkan dengan BUMN. Oleh sebab itu, ia tengah memformulasikan agar koperasi di seluruh Indonesia bisa memiliki andil besar dalam ekonomi nasional. 

"Kalau lihat dari penguasaan asetnya, penguasaan aset badan usaha koperasi itu enggak sampai 500 triliun total aset Koperasi di seluruh Indonesia.  Berbeda halnya dengan aset Badan Usaha Milik Negara yang mungkin dapat 11.000 triliun.Badan Usaha Milik Swasta korporasi lebih dari itu,” katanya.

"Kemudian jika dibandingkan dengan kontribusi koperasi untuk produk domestik bruto kita relatif jauh. Kemudian dilihat dari volume kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan BUMN dan korporasi pun juga kecil,” sambungnya.

Saat ini, kata Ferry, kementerian koperasi tengah melakukan beberapa transformasi untuk menggairahkan sektor usaha kecil menengah dan mikro.

“Kami kementerian koperasi sekarang kita gercep melakukan transformasi. Pertama kita harus kembangkan koperasi bukan hanya dari sisi badan hukumnya, tapi dari sisi badan usahanya. Sehingga ada kedeputian baru namanya Deputi pengembangan usaha untuk mengembangkan kegiatan bisnis dari badan usaha koperasi,” ujarnya.

“Yang kedua ada kedeputian baru yaitu digitalisasi. Karena mau tidak mau operasi hitung juga harus terlibat dalam proses digitalisasi,” tutupnya.