Berita

Wamenkop Ferry Juliantono di acara IKA Unpad, Gedung Tribata, Dharmawangsa, JAkarta Selatan, Minggu, 9 Februari 2025/RMOL

Politik

Prabowo Minta Wamenkop Kejar Ketertinggalan Koperasi dari BUMN dan BUMS

MINGGU, 09 FEBRUARI 2025 | 18:12 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Presiden Prabowo Subianto mendorong Kementerian Koperasi agar mampu mengembalikan peran penting koperasi di tengah masyarakat untuk menyusul ketinggalan dari BUMN dan BUMS untuk mewujudkan ekonomi Pancasila.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono ketika menghadiri acara Dialog Kebangsaan dengan tema Penegakan Kembali Ekonomi Pancasila Menuju Keadilan Sosial di Indonesia di Gedung Tribata, Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu, 9 Februari 2025.

Wamenkop menuturkan Presiden Prabowo Subianto yang kini masih aktif sebagai pembina Koperasi Unit Desa menginginkan agar koperasi bisa bangkit lebih besar seperti BUMN.


"Pak Prabowo sendiri sampai hari ini masih aktif, karena masih jadi dewan pembina induk KUD. Dadi dari sisi batiniah, itu tentu Pak Prabowo sebagai presiden, menugaskan kita semua di pemerintahan, khususnya di kementerian koperasi, untuk mengembalikan lagi peran korporasi menjadi relatif bisa nyusul ketinggalan dari badan usaha BUMN dan badan usaha swasta atau korporasi,” kata Ferry di lokasi.

Ia mengatakan dalam penguasaan aset di koperasi relatif kecil dibandingkan dengan BUMN. Oleh sebab itu, ia tengah memformulasikan agar koperasi di seluruh Indonesia bisa memiliki andil besar dalam ekonomi nasional. 

"Kalau lihat dari penguasaan asetnya, penguasaan aset badan usaha koperasi itu enggak sampai 500 triliun total aset Koperasi di seluruh Indonesia.  Berbeda halnya dengan aset Badan Usaha Milik Negara yang mungkin dapat 11.000 triliun.Badan Usaha Milik Swasta korporasi lebih dari itu,” katanya.

"Kemudian jika dibandingkan dengan kontribusi koperasi untuk produk domestik bruto kita relatif jauh. Kemudian dilihat dari volume kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan BUMN dan korporasi pun juga kecil,” sambungnya.

Saat ini, kata Ferry, kementerian koperasi tengah melakukan beberapa transformasi untuk menggairahkan sektor usaha kecil menengah dan mikro.

“Kami kementerian koperasi sekarang kita gercep melakukan transformasi. Pertama kita harus kembangkan koperasi bukan hanya dari sisi badan hukumnya, tapi dari sisi badan usahanya. Sehingga ada kedeputian baru namanya Deputi pengembangan usaha untuk mengembangkan kegiatan bisnis dari badan usaha koperasi,” ujarnya.

“Yang kedua ada kedeputian baru yaitu digitalisasi. Karena mau tidak mau operasi hitung juga harus terlibat dalam proses digitalisasi,” tutupnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya