CEO Tesla dan SpaceX, Elon Musk kembali menggemparkan dunia dengan kritik pedasnya terhadap sistem pembayaran pemerintah Amerika Serikat.
Dalam serangkaian unggahan di platform X, Musk menyoroti adanya dugaan 'penipuan' yang merugikan negara hingga lebih dari 100 miliar dolar AS setiap tahunnya.
Musk mengungkap bahwa Departemen Keuangan AS dan Departemen Efisiensi Pemerintah telah mencapai kesepakatan penting terkait transparansi pembayaran pemerintah.
Salah satu reformasi utama yang diperkenalkan adalah keharusan untuk mencantumkan kode kategorisasi pembayara pada setiap transaksi pemerintah agar lebih mudah diaudit.
"Memerlukan agar semua pembayaran pemerintah yang keluar memiliki kode kategorisasi pembayaran, yang diperlukan untuk lulus audit keuangan. Kode ini sering dibiarkan kosong, sehingga audit hampir mustahil dilakukan," tulis Musk di X, seperti dikutip dari
The Tribune pada Minggu, 9 Februari 2025.
Selain itu, ia juga menyoroti perlunya alasan pembayaran dicantumkan dalam setiap transaksi.
"Semua pembayaran juga harus menyertakan alasan pembayaran di kolom komentar, yang saat ini dibiarkan kosong. Yang penting, kami belum menerapkan penilaian apapun terhadap alasan ini, tetapi hanya mengharuskan agar sejumlah upaya dilakukan untuk menjelaskan pembayaran lebih dari tidak ada!" tambahnya.
Salah satu inisiatif yang Musk dorong adalah penerapan "Daftar jangan bayar" yang akan mengidentifikasi entitas yang diduga melakukan penipuan atau tidak memenuhi persyaratan alokasi dana dari Kongres.
"Daftar jangan bayar yang berisi entitas yang diketahui melakukan penipuan atau orang yang sudah meninggal atau kemungkinan merupakan kedok organisasi teroris atau tidak sesuai dengan alokasi Kongres harus benar-benar dilaksanakan dan tidak diabaikan. Selain itu, saat ini perlu waktu hingga satu tahun untuk masuk ke dalam daftar ini, yang terlalu lama. Daftar ini harus diperbarui setidaknya setiap minggu, jika tidak setiap hari," jelas Musk.
Musk mengungkap data mengejutkan bahwa lebih dari 100 miliar dolar AS per tahun dikucurkan kepada individu tanpa Nomor Jaminan Sosial (SSN) atau bahkan nomor identifikasi sementara.
Ia menyebut angka tersebut sangat mencurigakan dan menekankan perlunya investigasi lebih lanjut.
"Kemarin, saya diberi tahu bahwa saat ini ada lebih dari 100 miliar dolar AS/tahun pembayaran tunjangan kepada individu tanpa SSN atau bahkan nomor ID sementara. Jika akurat, ini sangat mencurigakan," ungkap Musk.
Lebih lanjut, saat Musk bertanya apakah ada orang di Departemen Keuangan yang memiliki perkiraan kasar tentang berapa persen dari angka itu yang merupakan penipuan yang jelas dan tidak ambigu.
Pihak Departemen Keuangan di ruangan itu menjawab sekitar setengahnya, jadi 50 miliar dolar AS/tahun atau 1 miliar d0lar AS/minggu.
Musk menyebut situasi ini sudah gila dan mendesak agar tindakan segera diambil untuk mengatasi masalah penipuan yang meluas dalam sistem pembayaran pemerintah.
Dalam unggahan terakhirnya, ia berbagi bagan berjudul "Pemerintah Federal: Pemborosan, Penipuan, Penyalahgunaan," dengan peringatan keras, "Besarnya penipuan dalam pembayaran pemerintah (pajak Anda yang dibelanjakan) JAUH lebih tinggi dari yang Anda kira!"
Pernyataan Musk telah memicu diskusi luas di media sosial dan kalangan pemerintah, dengan banyak pihak menuntut tindakan konkret untuk menindaklanjuti temuan ini.
