Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu/Net
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan penolakannya terhadap pembentukan negara Palestina sebagai syarat normalisasi hubungan dengan Arab Saudi.
Sebagai gantinya, ia menyarankan agar Kerajaan Arab Saudi mendirikan negara bagi Palestina di wilayahnya sendiri.
Dalam sebuah wawancara, Netanyahu menanggapi pertanyaan mengenai syarat yang diajukan Arab Saudi terkait pendirian negara Palestina dalam konteks normalisasi hubungan dengan Israel.
Netanyahu mengatakan Palestina dapat membentuk negaranya sendiri di tanah milik Arab Saudi.
"Saudi dapat mendirikan negara Palestina di Arab Saudi; mereka memiliki banyak tanah di sana," ujarnya, seperti dimuat
Channel 14 Israel pada Minggu, 9 Februari 2025.
Pernyataan ini menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap pembentukan negara Palestina di wilayah yang saat ini diduduki oleh Israel, dengan alasan keamanan.
Netanyahu lebih lanjut menyatakan bahwa negara Palestina akan menjadi ancaman bagi keamanan Israel, terutama pasca serangan 7 Oktober 2023.
"Tahukah Anda apa itu? Ada negara Palestina. Namanya Gaza. Gaza, yang dipimpin oleh Hamas, adalah negara Palestina dan lihat apa yang kita dapatkan," ujarnya.
Meski demikian, Netanyahu tetap optimistis bahwa kesepakatan damai antara Israel dan Arab Saudi akan terwujud.
"Saya pikir perdamaian antara Israel dan Arab Saudi tidak hanya layak, saya pikir itu akan terjadi," kata dia.
Namun, ia menampik klaim bahwa Riyadh mensyaratkan pembentukan negara Palestina sebagai bagian dari normalisasi hubungan dengan Israel.
Menurutnya, Israel telah melakukan negosiasi rahasia dengan Arab Saudi selama tiga tahun terakhir, dan ia menegaskan bahwa tidak akan ada perjanjian yang membahayakan negaranya.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi kembali menegaskan sikap tegas mereka mengenai pembentukan negara Palestina.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Rabu lalu, menegaskan bahwa posisi Arab Saudi teguh dan tidak tergoyahkan dalam mendukung negara Palestina.
Putra Mahkota Mohammed Bin Salman juga dikatakan telah menyampaikan sikap ini dengan jelas kepada pemerintah Amerika Serikat dalam berbagai kesempatan.
