Perangi Penyelundupan Barang Jadi Bukti Pemerintah Berpihak ke UMKM

Dalam 100 hari kerjanya, pemerintahan Prabowo Subianto telah berhasil menggagalkan 6.000 lebih tindakan ilegal penyelundupan barang.  

Barang hasil penindakan penyelundupan itu di antaranya tembakau, minuman keras, tekstil dan aksesorisnya, besi baja, elektronik, kosmetik, kayu, hingga rotan.

Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan juga mengamankan potensi biosecurity dari hewan dan tanaman hasil selundupan. Seperti kera ekor panjang, babi, burung, ayam, lobster, daging, beras, bibit dan benih tanaman, buah-buahan, dan tanaman hias.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Syamsurijal menilai tindakan tegas memberantas penyelundupan dapat melindungi konsumen dari bahaya barang palsu dan menyelamatkan UMKM produk dalam negeri.

“Ini juga bentuk keberpihakan negara kepada industri dalam negeri dan UMKM," kata Cucun kepada wartawan, Minggu 9 Februari 2025.

Tindakan tegas tersebut, lanjut Cucun, juga dapat membantu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan hilirisasi dan industrialisasi dalam negeri seperti tercantum dalam visi-misi Presiden Prabowo.

Hasil penindakan yang dilakukan pemerintah dalam 100 hari kerjanya didapat dari berbagai lokasi. Sebanyak 49 persen di pelabuhan, 15 persen pelabuhan udara, 10 persen di pesisir dan lainnya seperti di jalan raya atau kawasan berikat.

Cucun menyoroti nilai penindakan penyelundupan 100 hari kerja Presiden Prabowo yang sebesar Rp4,06 triliun itu setara 42,40 persen dari penindakan sepanjang 2024.

Pada 2024, pemerintah tercatat melakukan 37.264 penindakan dengan nilai Rp9,66 triliun.

“Artinya, dalam 100 hari kerja sudah hampir 50 persen nilai penyelundupan selama setahun. Kita bisa melihat bagaimana komitmen dan keseriusan untuk pembenahan di lini ini sangat berdampak besar hasilnya, baik bagi negara maupun rakyat,” tutup Cucun.