Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia/RMOL
Partai Golkar pada prinsipnya menyerahkan keputusan mengenai wacana reshuffle kabinet pemerintahan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto. Sebab, Presiden Prabowo adalah pemegang hak prerogatif untuk mengganti atau mempertahankan para pembantunya di Kabinet Merah Putih.
Demikian disampaikan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, saat jumpa pers usai membuka Rakernas 2025 di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu, 8 Februari 2025.
“Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Bapak Presiden. Karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Jadi, semuanya diserahkan kepada Pak Presiden. Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan. Karena itu kewenangan mutlak Bapak Presiden,” kata Bahlil.
Bahlil juga menegaskan bahwa pihaknya selaku pembantu Presiden akan mematuhi semua kewajibannya, yaitu sebagai Menteri ESDM.
“Sudah menjadi sebuah keharusan dan kewajiban, apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden harus dilakukan oleh pembantu Presiden. Menteri itu pembantu. Menteri itu pembantu Presiden. Jadi memang harus diterjemahkan apa yang menjadi program arah kebijakan Presiden. Jadi semuanya diserahkan kepada Bapak Presiden,” jelasnya.
Bahlil menambahkan, saat ini Golkar mempunyai representasi 8 Menteri, 3 Wakil Menteri, dan 1 Gubernur Lemhannas di pemerintahan. Dan pihaknya yakin Presiden Prabowo tahu betul kapasitas dan kapabilitas kader Golkar tersebut.
“Jangan kita mencampuri, mengomentari, apalagi menganalisa berlebihan tentang apa yang menjadi hak proaktif Bapak Presiden. Tapi kami yakin Golkar insyaAllah semua baik-baik saja. Karena apa? Partai Golkar berada di garda terdepan dengan partai koalisi lain, terutama Gerindra, dalam mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah. Itu satu,” pungkasnya.
