Berita

Ilustrasi/Ist

Bisnis

Pemerintah Gandeng Puluhan Bank, Siapkan Akses Modal untuk UMKM yang Terlibat MBG

SABTU, 08 FEBRUARI 2025 | 08:56 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah akan membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bantuan tersebut berupa program pembiayaan atau bridging modal kerja. 

Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) RI Maman Abdurrahman mengatakan, program bantuan diberikan agar pelaku usaha dapat beroperasi dengan lancar karena ada kemungkinan pembayaran dari anggaran mundur selama satu atau dua minggu ke depan.

"Salah satu isunya adalah bridging modal kerja. Tentunya nanti akan dibayar oleh anggaran, (tapi) kan bisa mungkin mundur satu minggu atau dua minggu. Nah, itu perlu di-bridging untuk modal kerja," kata Maman, di Jakarta, dikutip Sabtu 8 Februari 2025. 


Banyak pelaku UMKM yang menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan akses modal kerja untuk menjalankan program MBG tersebut. Maman mengatakan, kementeriannya telah menindaklanjuti dengan menggelar rapat koordinasi yang dipimpin oleh Deputi Usaha Mikro, melibatkan pihak perbankan dan pengelola program MBG. 

Rapat itu juga mempertimbangkan skema pembiayaan di depan untuk modal kebutuhan dapur para pengusaha UMKM yang terlibat MBG.

Hasilnya, bank siap memberikan dukungan akses pembiayaan bagi para pelaku UMKM yang membutuhkan suntikan modal awal.

Pertimbangan ini menyusul praktik Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) tidak dibayarkan begitu saja dan menggunakan sistem pembayaran reimburse, yang dinilai memberatkan.

Skema akses modal ini nantinya melibatkan 46 bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berada di bawah koordinasi Kementerian UMKM, dan 4 bank di antaranya merupakan bagian dari Himpunan Bank Negara (Himbara).

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya