Berita

Ilustrasi/Ist

Bisnis

Pemerintah Gandeng Puluhan Bank, Siapkan Akses Modal untuk UMKM yang Terlibat MBG

SABTU, 08 FEBRUARI 2025 | 08:56 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah akan membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bantuan tersebut berupa program pembiayaan atau bridging modal kerja. 

Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) RI Maman Abdurrahman mengatakan, program bantuan diberikan agar pelaku usaha dapat beroperasi dengan lancar karena ada kemungkinan pembayaran dari anggaran mundur selama satu atau dua minggu ke depan.

"Salah satu isunya adalah bridging modal kerja. Tentunya nanti akan dibayar oleh anggaran, (tapi) kan bisa mungkin mundur satu minggu atau dua minggu. Nah, itu perlu di-bridging untuk modal kerja," kata Maman, di Jakarta, dikutip Sabtu 8 Februari 2025. 


Banyak pelaku UMKM yang menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan akses modal kerja untuk menjalankan program MBG tersebut. Maman mengatakan, kementeriannya telah menindaklanjuti dengan menggelar rapat koordinasi yang dipimpin oleh Deputi Usaha Mikro, melibatkan pihak perbankan dan pengelola program MBG. 

Rapat itu juga mempertimbangkan skema pembiayaan di depan untuk modal kebutuhan dapur para pengusaha UMKM yang terlibat MBG.

Hasilnya, bank siap memberikan dukungan akses pembiayaan bagi para pelaku UMKM yang membutuhkan suntikan modal awal.

Pertimbangan ini menyusul praktik Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) tidak dibayarkan begitu saja dan menggunakan sistem pembayaran reimburse, yang dinilai memberatkan.

Skema akses modal ini nantinya melibatkan 46 bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berada di bawah koordinasi Kementerian UMKM, dan 4 bank di antaranya merupakan bagian dari Himpunan Bank Negara (Himbara).

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya