Pemerintah akan membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bantuan tersebut berupa program pembiayaan atau bridging modal kerja.
Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) RI Maman Abdurrahman mengatakan, program bantuan diberikan agar pelaku usaha dapat beroperasi dengan lancar karena ada kemungkinan pembayaran dari anggaran mundur selama satu atau dua minggu ke depan.
"Salah satu isunya adalah bridging modal kerja. Tentunya nanti akan dibayar oleh anggaran, (tapi) kan bisa mungkin mundur satu minggu atau dua minggu. Nah, itu perlu di-bridging untuk modal kerja," kata Maman, di Jakarta, dikutip Sabtu 8 Februari 2025.
Banyak pelaku UMKM yang menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan akses modal kerja untuk menjalankan program MBG tersebut. Maman mengatakan, kementeriannya telah menindaklanjuti dengan menggelar rapat koordinasi yang dipimpin oleh Deputi Usaha Mikro, melibatkan pihak perbankan dan pengelola program MBG.
Rapat itu juga mempertimbangkan skema pembiayaan di depan untuk modal kebutuhan dapur para pengusaha UMKM yang terlibat MBG.
Hasilnya, bank siap memberikan dukungan akses pembiayaan bagi para pelaku UMKM yang membutuhkan suntikan modal awal.
Pertimbangan ini menyusul praktik Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) tidak dibayarkan begitu saja dan menggunakan sistem pembayaran reimburse, yang dinilai memberatkan.
Skema akses modal ini nantinya melibatkan 46 bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berada di bawah koordinasi Kementerian UMKM, dan 4 bank di antaranya merupakan bagian dari Himpunan Bank Negara (Himbara).
