Berita

Charlie Chandra/Ist

Hukum

Charlie Chandra, Mafia Tanah yang Klaim jadi Korban PIK 2

SABTU, 08 FEBRUARI 2025 | 05:59 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Penjelasan Charlie Chandra kronologi kasus dugaan pemalsuan surat yang membuatnya ditetapkan sebagai tersangka di Polda Banten dibantah kuasa hukum PT Mandiri Bangun Makmur (MBM), Muannas Alaidid.

Ia menyebut kasus Charlie Chandra bukan tentang sengketa lahan melawan pengembang, melainkan dugaan pemalsuan dokumen tanah berupa tanda tangan pemilik asli tanah the pit nio yang terbukti dipalsukan sejak tahun 1993 sesuai Putusan PN Tangerang.

Muannas menegaskan bahwa putusan itu sudah ada terpidana dan perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap.
 

 
“Artinya kasus ini sudah berproses secara hukum panjang dan lama bahkan lebih dulu menjerat ayahnya Sumita Chandra sebagai Tersangka dan sempat buron hingga lari dan meninggal di Australia gegara sertifikat itu,” jelas Muannas dalam keterangannya, Jumat malam, 7 Februari 2025.
 
Menurut dia, Charlie sudah mendapatkan kesempatan melalui mekanisme keadilan restoratif di Polda Banten meski sempat buron selama berbulan-bulan sebelum ditangkap. 
 
“Tetapi sayangnya, dia (Charlie) mengingkari kesepakatan perdamaian yang telah dibuat, masalah yang harusnya sudah selesai karena ada perdamaian, malah belakangan dia muncul dan menuntut kembali, lalu menyerang pengembang seolah dia korban dari perampasan tanah yang katanya miliknya,” tutur Muannas. 
 
“Karena itu, kami sebagai korban mengajukan praperadilan, dan pengadilan pun sudah menilai bahwa penghentian penyidikan oleh polisi terhadapnya cacat hukum akibat ulah Charlie yang terbukti mengingkari perjanjian damai,” tambahnya. 
 
Muannas menganggap perlunya kasus ini dibuka kembali untuk mendapatkan keadilan dan efek jera bagi Charlie yang justru sebagai mafia tanah selama ini namun mengklaim sebagai korban dari adanya proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

Ia menuding Charlie telah melakukan modus kejahatan pemalsuan tanda tangan pemilik asli yang dulu dilakukan ayahnya jauh sejak tahun 1982 saat beralih sertifikat dari Chairil Wijaya. 
 
“Jika Charlie benar-benar merasa dirinya tidak bersalah, buktikan saja di pengadilan, bukan dengan memainkan opini publik. Apalagi hukum nanti akan memberikan kesempatan baginya untuk membela diri di persidangan. Silakan buktikan kalau dia adalah korban, dan benar itu tanah miliknya,” ujar Muannas menantang. 
 
Ia pun meminta Charlie menjalani proses hukum dan jangan berlindung di balik narasi yang hanya bertujuan untuk mengalihkan perhatian dari fakta hukum sebenarnya. 
 
“Apalagi dengan meminta presiden untuk mengintervensi kasusnya. Kasus charlie ini murni masalah hukum dan bagian dari program pemerintah dalam pemberantasan mafia tanah,” tegasnya.
 
“Untuk itu seperti adagium keadilan harus ditegakkan mesti langit akan runtuh sekalipun, jadi hukum harus tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku, bukan berdasarkan opini yang sengaja dibangun untuk mengaburkan kebenaran dan membela diri,” pungkasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

Komisi III DPR Sambut KUHP dan KUHAP Baru dengan Sukacita

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:12

Bea Keluar Batu Bara Langkah Korektif Agar Negara Tak Terus Tekor

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:08

Prabowo Dua Kali Absen Pembukaan Bursa, Ini Kata Purbaya

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:07

Polri Susun Format Penyidikan Sesuai KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:06

Koalisi Permanen Mustahil Terbentuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:01

Polri-Kejagung Jalankan KUHP dan KUHAP Baru Sejak Pukul 00.01 WIB

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:58

Tutup Akhir Tahun 2025 DPRD Kota Bogor Tetapkan Dua Perda

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:46

Presiden Prabowo Harus Segera Ganti Menteri yang Tak Maksimal

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:42

Bitcoin Bangkit ke Level 88.600 Dolar AS

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Berjualan di Atas Lumpur

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Selengkapnya