Kebijakan LPG 3 Kg Bikin Gaduh dan Bebani Presiden

Kebijakan melarang pengecer menjual LPG 3 kg yang membuat gaduh masyarakat harus menjadi catatan bagi Presiden Prabowo Subianto. Kemudian mempertimbangkan untuk mengevaluasi menteri yang membuat kebijakan tersebut.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menuturkan, kebijakan LPG 3 kg itu membebani Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan roda pemerintahan. Apalagi, kebijakan tersebut tidak diuji lebih dulu.

"Iya pastilah soal LPG (3 kg) karena menimbulkan keriuhan, kegaduhan, kemudian kebijakan yang ditempuh juga belum diuji tingkat validitasnya, tingkat kecanggihannya,” kata Said Abdullah kepada wartawan, Jumat, 7 Februari 2025.

Ketua Badan Anggaran DPR RI ini mengatakan, para pembantu Prabowo harusnya mengedepankan kebijakan yang menyangkut hajat rakyat kecil. Maka dari itu, ia meminta agar Prabowo mengevaluasi menteri-menteri yang tidak seirama dengan dirinya.

“Seharusnya setiap kebijakan itu kalau menyangkut hajat hidup orang banyak setidaknya dilakukan pilot project dahulu di beberapa titik kabupaten/kota,” paparnya.

“Bukan langsung begitu saja diterapkan pangkalan jadi TG sentral, itu bikin chaos di masyarakat bawah,” tutupnya.