Berita

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto/RMOL

Politik

Sri Mulyani Harus Bijak, Jangan Sampai Efisiensi Anggaran Munculkan Ketidaksukaan ke Prabowo

JUMAT, 07 FEBRUARI 2025 | 10:56 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) semestinya bersikap bijak dalam melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas dana perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Bila tidak cermat, kebijakan ini akan membuat PNS malas bekerja dan masyarakat yang terkena imbasnya.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto menegaskan jangan sampai efisiensi berakibat buruk terhadap citra Presiden Prabowo Subianto.


"Jika efisiensi malah membuat blunder dan memotong hak ASN, ketidaksukaan terhadap Presiden akan tercipta. Tentunya SMI sebagai Menkeu bertanggung jawab," kata Hari Purwanto, dalam pernyataannya yang diterima redaksi, Jumat 7 Februari 2025.

Menurutnya, kebijakan efisiensi harus dipandang secara bijak dengan mengedepankan program prioritas pemerintah.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati melakukan efisiensi anggaran negara dengan memangkas anggaran perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Efisiensi dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menekan pengeluaran dan mengoptimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berdasar pada surat bernomor S-1023/MK.02/2024 yang diterbitkan 7 November 2024.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Kasus Korupsi Kuota Haji Masuk Babak Baru, Gus Yaqut Cs Dilimpahkan ke JPU KPK

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:19

Kericuhan Warnai Kongres VII BM PAN di Banten

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:12

Purbaya Bidik Ekonomi Digital hingga Sektor Informal untuk Dongkrak Penerimaan Pajak

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:10

Trump Sebut Mojtaba Khamenei Nyaris Tumbang, Militer Iran Hancur

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:08

DPR Ingin Rampungkan RUU Perampasan Aset Tahun Ini

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:00

JPO Tendean Rusak Berat Ditabrak Truk, Warga Diimbau Gunakan Jalur Alternatif

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Saham Shell Menguat Usai Divestasi Bisnis Energi Terbarukan di India

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Bantah Isu Penolakan, DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih Berproses

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:44

BRI Setor Rp19,1 Triliun ke Kas Negara di Kuartal I 2026, Bukukan Kontribusi Pajak Terbesar

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:21

Indonesia Harus Benahi Regulasi dan Insentif untuk Perkuat Filantropi

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:19

Selengkapnya