Sidang putusan sela (dismissal) telah selesai digelar Mahkamah Konstitusi sejak Selasa-Rabu, 4-5 Februari 2025. Dari 310 perkara hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Kada) yang teregistrasi dan disidang di MK, hanya 40 perkara yang akan lanjut ke sidang pembuktian.
"Artinya hingga hari ini ada 40 perkara yang lanjut pada sidang pembuktian," ujar Ketua MK, Suhartoyo, dikutip Kamis, 6 Februari 2025.
Adapun 40 perkara itu terdiri dari 3 perkara pilgub, 3 perkara pilwalkot, dan 34 perkara pilbup.
Sementara untuk sidang pembuktian akan digelar pada 7-17 Februari 2025. MK memberikan kesempatan kepada setiap pihak yang berperkara untuk menghadirkan saksi atau ahli. Maksimal 6 orang untuk pilgub dan 4 orang untuk pilbup/pilwalkot.
"Sidang pemeriksaan lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan atau ahli dan pengesahan alat bukti tambahan, untuk itu maka jumlah saksi atau ahli untuk tingkat provinsi maksimal enam orang berdasarkan nomor perkaranya, untuk tingkat kabupaten kota maksimal saksi atau ahlinya empat orang," jelas Wakil Ketua MK Saldi Isra.
Berikut daftar 40 perkara yang lanjut ke sidang pembuktian:
Sengketa Pemilihan Gubernur
1. Gubernur Bangka Belitung (266/PHPU.GUB-XXIII/2025)
2. Gubernur Papua (304/PHPU.GUB-XXIII/2025)
3. Gubernur Papua Pegunungan (293/PHPU.GUB-XXIII/2025)
Sengketa Pemilihan Walikota
1. Walikota Sabang (47/PHPU.WAKO-XXIII/2025)
2. Walikota Banjarbaru (05/PHPU.WAKO-XXIII/2025)
3. Walikota Palopo (168/PHPU.WAKO-XXIII/2025)
Sengketa Pemilihan Bupati
1. Bupati Aceh Timur (44/PHPU.BUP-XXIII/2025)
2. Bupati Bangka Barat (99/PHPU.BUP-XXIII/2025)
3. Bupati Tasikmalaya (132/PHPU.BUP-XXIII/2025)
4. Bupati Magetan (30/PHPU.BUP-XXIII/2025)
5. Bupati Pesawaran (20/PHPU.BUP-XXIII/2025)
6. Bupati Mimika (272/PHPU.BUP-XXIII/2025)
7. Bupati Pasaman (02/PHPU.BUP-XXIII/2025)
8. Bupati Lamandau (96/PHPU.BUP-XXIII/2025)
9. Bupati Gorontalo Utara (55/PHPU.BUP-XXIII/2025)
10. Bupati Pasaman Barat (43/PHPU.BUP-XXIII/2025)
11. Bupati Bengkulu Selatan (68/PHPU.BUP-XXIII/2025)
12. Bupati Empat Lawang (24/PHPU.BUP-XXIII/2025)
13. Bupati Banggai (171/PHPU.BUP-XXIII/2025)
14. Bupati Bungo (173/PHPU.BUP-XXIII/2025)
15. Bupati Serang (70/PHPU.BUP-XXIII/2025)
16. Bupati Parigi Moutong (75/PHPU.BUP-XXIII/2025)
17. Bupati Mandailing Natal (32/PHPU.BUP-XXIII/2025)
18. Bupati Kutai Kartanegara (195/PHPU.BUP-XXIII/2025)
19. Bupati Barito Utara (28/PHPU.BUP-XXIII/2025)
20. Bupati Siak (73/PHPU.BUP-XXIII/2025)
21. Bupati Berau (81/PHPU.BUP-XXIII/2025)
22. Bupati Pamekasan (183/PHPU.BUP-XXIII/2025)
23. Bupati Halmahera Utara (93/PHPU.BUP-XXIII/2025)
24. Bupati Belu (100/PHPU.BUP-XXIII/2025)
25. Bupati Pulau Taliabu (267/PHPU.BUP-XXIII/2025)
26. Bupati Buton Tengah (04/PHPU.BUP-XXIII/2025)
27. Bupati Kepulauan Talaud (51/PHPU.BUP-XXIII/2025)
28. Bupati Mahakam Ulu (224/PHPU.BUP-XXIII/2025)
29. Bupati Boven Digoel (260/PHPU.BUP-XXIII/2025)
30. Bupati Jayapura (274/PHPU.BUP-XXIII/2025)
31. Bupati Puncak (283/PHPU.BUP-XXIII/2025)
32. Bupati Puncak Jaya (305/PHPU.BUP-XXIII/2025)
33. Bupati Jeneponto (232/PHPU.BUP-XXIII/2025)
34. Bupati Buru (174/PHPU.BUP-XXIII/2025).
