Berita

Aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Rabu, 5 Februari 2025/Ist

Politik

Massa Aktivis Anti Korupsi Minta KPK Seret Jokowi dan Keluarga

RABU, 05 FEBRUARI 2025 | 23:41 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Ribuan massa yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Anti Korupsi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Rabu, 5 Februari 2025.

Mereka menuntut pengusutan dugaan korupsi yang melibatkan mantan Presiden Joko Widodo beserta keluarganya, termasuk menantunya, Bobby Nasution.

Aksi yang dimulai sejak pukul 11.30 WIB ini diwarnai dengan berbagai orasi yang mengecam lemahnya penegakan hukum terhadap dugaan korupsi di era pemerintahan Jokowi. 


Massa membawa spanduk besar bertuliskan "Tangkap dan Adili Jokowi", menegaskan bahwa tidak ada satu pun orang yang boleh kebal hukum.

Koordinator aksi, Imron, dalam orasinya menegaskan bahwa rakyat berhak mengetahui sejauh mana dugaan korupsi yang terjadi selama kepemimpinan Jokowi. 

Menurutnya, berbagai proyek strategis yang diduga penuh kongkalikong harus diusut hingga tuntas, termasuk keterlibatan keluarganya dalam bisnis yang diduga sarat kepentingan politik.

"Kami datang untuk memastikan bahwa hukum masih berlaku bagi semua, termasuk mantan presiden. Jika rakyat kecil bisa dipenjara karena kasus korupsi kecil, mengapa yang diduga merampok uang negara dibiarkan bebas? KPK tidak boleh jadi alat politik yang tebang pilih!" ujar Imron di tengah aksi.

Selain mendesak KPK segera bertindak, massa juga meminta Presiden Prabowo Subianto bersikap tegas terhadap dugaan korupsi yang terjadi di era Jokowi. Mereka menilai bahwa kepemimpinan yang bersih hanya bisa terwujud jika tidak ada impunitas terhadap para pejabat yang diduga menyalahgunakan kekuasaan.

"Jika Prabowo benar-benar ingin membangun pemerintahan yang bersih, dia harus berani mengusut semua kasus yang melibatkan elite sebelumnya. Jangan sampai warisan korupsi terus dibiarkan tanpa pertanggungjawaban," tambah salah satu peserta aksi.

Di tengah aksi, perwakilan massa juga menyerahkan pernyataan sikap yang berisi tuntutan aktivis mahasiswa. Dokumen tersebut diterima langsung oleh Humas KPK, Mukhti Prayoga. Mereka mendesak lembaga antirasuah itu agar tidak tunduk pada tekanan politik dan segera memproses berbagai laporan dugaan korupsi yang menyeret nama Jokowi dan keluarganya.

Hingga pukul 13.00 WIB, massa masih bertahan di depan gedung KPK dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Aksi berlangsung dalam tensi tinggi, dengan pembakaran ban sebagai simbol kekecewaan terhadap lambannya pemberantasan korupsi.

Mereka menegaskan bahwa ini bukan aksi terakhir. Jika KPK dan Presiden Prabowo tidak menunjukkan langkah nyata dalam mengusut dugaan korupsi Jokowi dan keluarganya, mereka berjanji akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya